Di Depan Pengusaha Ritel, Airlangga Ungkap Efek Biaya QRIS Dinolkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menggratiskan fee atau biaya transaksi QRIS bagi merchant. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat pelaku usaha, khususnya merchant, senang.

Airlangga mengatakan, digitalisasi pembayaran menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan sektor ritel. Dia mencatat penggunaan QRIS kini telah menjangkau puluhan juta pengguna dan merchant.

"Kita mendorong perdagangan yang lebih modern, komprehensif, struktural, dan adaptif. Dan kita lihat sistem pembayaran QRIS itu sudah digunakan oleh 65,77 juta pengguna, dan diterima oleh 44,86 juta merchant, atau dengan 96,68 adalah pelaku UMKM," kata Airlangga dalam paparannya saat membuka acara Indonesia Retail Summit and Expo di Swissotel PIK Avenue, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Airlangga kemudian menyinggung kebijakan BI yang membuat biaya transaksi QRIS menjadi nol untuk merchant.

"Kemarin diluncurkan.. saya nggak tahu nih peritel setuju apa nggak, diskon daripada merchantnya itu kemarin oleh BI dinolkan. Jadi untuk QRIS no fee diambil dari merchant. Jadi mungkin merchant semuanya senang, walaupun saya bilang beberapa hal lain termasuk QRIS, digitalisasi membutuhkan investasi terutama untuk safety dan security daripada sistem, yang seterusnya sekarang dibebankan kepada konsumen, bukan kepada merchant," ujarnya.

Menurut Airlangga, digitalisasi pembayaran memang memberikan kemudahan bagi sektor ritel. Namun, di sisi lain, penerapan sistem tersebut juga membutuhkan investasi, terutama untuk aspek keamanan dan keselamatan sistem.

Dia mengatakan, perkembangan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan bisnis ritel. Menurutnya, pengelolaan stok, permintaan, hingga pilihan barang juga semakin membutuhkan teknologi.

"Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar US$125 miliar dan yang online US$61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online. Ini tentunya merupakan kemudahan dari segi teknologi. Dan kalau kita lihat ritel di berbagai negara itu tidak lepas dari penguasaan teknologi juga untuk pengelolaan stok, demand, maupun pilihan daripada merchandisenya," jelasnya.

Airlangga menilai sektor ritel tetap memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2026 disebut masih tumbuh 5,06% dan berkontribusi 53,32% terhadap PDB.

"Kita lihat di triwulan kedua, konsumsi masih baik di pertumbuhan 5,06% dan konsumsi ini masih merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Ini merupakan aset Indonesia karena ini 53,32% adalah kontribusi terhadap PDB," tutur dia.

Selain itu, Airlangga menyebut indeks keyakinan konsumen masih berada di atas 100 dan PMI manufaktur berada di atas 50. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar optimisme pemerintah terhadap perekonomian pada semester II-2026.

"Kemudian juga indeks keyakinan konsumen masih di atas 100, dan juga kita melihat beberapa capaian ini termasuk PMI manufaktur yang di atas 50, menunjukkan optimisme kita untuk di semester II-2026 dan per semester I-2026 kemarin pertumbuhan kita adalah 5,45%. Ini pertumbuhan tertinggi di dalam 13 tahun terakhir. Jadi ini kita berterima kasih kepada peritel, kita beri tepuk tangan untuk peritel Indonesia," ucap Airlangga.

Ia pun mendorong sektor ritel terus berkembang dan berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah merilis kebijakan perluasan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0%, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026.

"Hal ini sejalan dengan pilar blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan Asta Cita pemerintah bahwa BI akan terus mendorong agar semakin mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan," ungkap Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti dalam Peluncuran Perluasan MDR QRIS 0% dan Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Ritel di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Ia menilai, di tengah dinamika ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian serta tantangan terhadap daya beli masyarakat, diperlukan langkah bersama dari para stakeholder untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital telah menuntut sistem pembayaran untuk terus berkembang secara adaptif, inklusif, aman, dan prudent. Hal ini supaya sistem pembayaran tersebut mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat yang kemudian akhirnya dapat mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Menurut dia, sistem pembayaran bukan sekadar sarana transaksi, melainkan merupakan urat nadi aktivitas ekonomi yang menghubungkan masyarakat dengan pelaku usaha, menghubungkan inovasi dengan produktivitas, serta menghubungkan kepercayaan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Oleh karena itu, setiap kemajuan sistem pembayaran harus bermuara pada satu tujuan, yaitu kebijakan pro-growth yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan dan daya saing perekonomian nasional. Berangkat dari semangat tersebut, Bank Indonesia meluncurkan dua kebijakan yang saling lengkapi dalam memperkuat konsumsi masyarakat, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong akselerasi ekonomi digital," jelasnya.

Kebijakan pertama BI adalah melakukan perluasan kebijakan MDR QRIS 0% untuk transaksi sampai dengan Rp 100.000 pada seluruh kategori merchant, sementara MDR QRIS 0% pada kategori usaha mikro (Umi) tetap berlaku untuk transaksi sampai dengan Rp 500.000.

Perluasan MDR QRIS 0% akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sehingga dapat mendukung penguatan daya beli masyarakat.

Selain itu, perluasan MDR QRIS 0% diharapkan dapat mendorong akseptasi dan peningkatan volume transaksi QRIS, memperluas digitalisasi pembayaran di berbagai segmen usaha, serta mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat.

(dce) [Gambas:Video CNBC]