2 hours ago
2
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pada 18-19 Mei 2026, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G7 bertemu di Paris, Prancis. Agenda yang paling menonjol bukan lagi tentang krisis keuangan, atau koordinasi moneter, melainkan ketahanan rantai pasok mineral kritis, pengurangan ketergantungan strategis, dan koreksi ketidakseimbangan global. Pergeseran agenda itu sendiri sudah merupakan sinyal bahwa tata ekonomi global sedang memasuki fase baru.
G7 masih berbicara dalam bahasa perdagangan bebas dan multilateralisme. Tetapi substansi agendanya menunjukkan arah yang berbeda. Perdagangan bebas kini semakin dikondisikan oleh keamanan ekonomi, kalkulasi geopolitik, dan kontrol rantai pasok strategis.
Istilah managed globalization yang sering dipakai mungkin tidak lagi cukup tajam. Yang sedang muncul bukan sekadar globalisasi yang "dikelola" secara netral - melainkan pengelolaan geoekonomi global menurut perspektif dan kepentingan strategis Barat. Globalisasi tidak dibongkar, tetapi diseleksi. Perdagangan tidak ditutup, tetapi dikurasi, terutama menyangkut China, mineral kritis, teknologi, dan rantai pasok strategis.
Pertemuan Paris adalah bagian dari Finance Track G7 2026 di bawah Presidensi Prancis, dirancang sebagai tahap kunci penyiapan rekomendasi ekonomi bagi KTT para pemimpin di Evian, Juni mendatang. Tiga prioritas Presidensi Prancis: pengurangan ketidakseimbangan global, pembangunan kemitraan dengan negara berkembang, dan penguatan ketahanan rantai pasok mineral kritis.
Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure merumuskan inti masalahnya dengan ringkas: China under-consumes, Amerika Serikat over-consumes, Eropa under-invests. Ketiga pola ini membentuk tekanan sistemik yang, jika tidak dikelola, berpotensi memicu koreksi tajam di pasar keuangan global.
Tetapi cara G7 mendefinisikan masalah ini tidak netral. Ketidakseimbangan global dibaca bukan semata sebagai persoalan makroekonomi, melainkan juga sebagai persoalan kekuatan industri, dominasi ekspor, dan kompetisi strategis.
Surplus China bukan hanya angka neraca berjalan - ia dipandang sebagai manifestasi kapasitas industri berlebih, subsidi negara, dan tantangan geopolitik terhadap posisi Barat. Isu yang dulu dibicarakan sebagai macroeconomic adjustment kini bergerak menjadi geoeconomic containment.
Dalam Komunike Menteri Perdagangan G7 Paris pada 6 Mei 2026, para menteri menyatakan bahwa mereka "menegaskan kembali keprihatinan bersama mengenai kebijakan dan praktik non-pasar, serta dampak merugikannya, termasuk distorsi pasar yang persisten, kelebihan kapasitas struktural di tingkat global, efek limpahan yang merugikan di pasar global dan domestik, serta meningkatnya ketergantungan ekonomi."
Senada dengan itu, Komunike Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G7 pada 19 Mei 2026 menegaskan bahwa ketidakseimbangan transaksi berjalan global memang sebagian besar bersumber dari dinamika tabungan dan investasi, tetapi juga dapat didorong oleh kebijakan dan praktik non-pasar, serta kebijakan sektoral dan fiskal.
Ketika G7 berbicara level playing field dan economic security, batas antara koreksi pasar dan proteksionisme menjadi semakin tidak jelas. G7 tidak secara eksplisit meninggalkan perdagangan bebas, tetapi sedang mendefinisikan ulang perdagangan bebas agar tunduk pada syarat keamanan ekonomi dan kepentingan geopolitik. Ini bukan sekadar reformasi teknis terhadap sistem perdagangan bebas. Ini adalah pergeseran prinsip dari efisiensi pasar menuju seleksi berbasis keamanan ekonomi.
Mineral kritis adalah contoh paling eksplisit bahwa batas antara isu perdagangan, industri, energi, dan keamanan nasional kini telah hilang. Nikel, litium, kobalt, grafit, dan rare earth tidak lagi diperdagangkan semata dalam logika pasar - melainkan dalam logika keamanan strategis: siapa boleh mengakses apa, dari negara mana, dalam kerangka aliansi seperti apa.
Ini menjelaskan mengapa mineral kritis masuk ke agenda Menteri Keuangan, bukan hanya Menteri Perdagangan. Karena mineral kritis kini menjadi dasar bagi transisi energi, kendaraan listrik, semikonduktor, dan daya saing ekonomi masa depan. Pembahasannya bukan soal pasokan semata - ia soal kontrol atas masa depan industri global.
Di sisi lain, para menteri G7 juga mengakui kekhawatiran atas volatilitas pasar obligasi dan trajektori utang publik. Tetapi berbeda dari pola pasca-2008, respons kali ini bersifat lebih nasional daripada terkoordinasi secara kolektif. Koordinasi makroekonomi, yang pernah menjadi raison d'être forum ini, kini menjadi aspirasi, bukan operasi.
Brazil, India, Kenya, dan Korea Selatan diundang sebagai mitra utama dalam Finance Track. Pilihan ini mencerminkan kalkulasi representasi, bukan inklusivitas struktural. G7 menyadari bahwa pembahasan global imbalances kehilangan legitimasi jika hanya dibicarakan negara maju. Tetapi pertanyaannya: mengapa G7, bukan G20?
Jawabannya politis. G7 memberi ruang yang lebih mudah bagi negara maju untuk membangun posisi bersama sebelum isu yang sama dibawa ke forum yang lebih representatif - tempat negara berkembang memiliki posisi tawar lebih besar untuk menolak atau memodifikasi agenda. Sehingga undangan kepada negara-negara berkembang dapat diartikan lebih untuk memperluas legitimasi ketimbang mengubah struktur pengambilan keputusan.
Standar ganda ini sudah lama beroperasi: ketika negara maju melakukan subsidi, industrial policy, atau pembatasan teknologi, itu disebut economic security; ketika negara berkembang melakukan hilirisasi atau pembatasan ekspor bahan mentah, itu lebih mudah disebut distorsi pasar.
G7 Paris tidak menandai akhir globalisasi. Rantai pasok global masih ada. Perdagangan internasional tetap berjalan. Tetapi Paris menandai akhir dari klaim bahwa globalisasi bersifat netral. Aturan ekonomi global tidak lagi sepenuhnya dirancang untuk memaksimalkan efisiensi, tetapi untuk mengelola risiko geopolitik - dan karena pusat perumusannya masih didominasi G7, manajemen risiko itu mencerminkan prioritas Barat. Globalisasi tetap hidup, tapi netralitasnya sudah mati.
Jika netralitas sudah tidak bisa diklaim, maka yang tersisa adalah pertanyaan tentang legitimasinya. Untuk itu, perkembangan perumusan masalah ini ke depan akan sangat menentukan legitimasi tata ekonomi global yang baru.
Siapa yang akan merumuskan sektor mana yang tetap bebas, negara mana yang dianggap mitra, dan atas dasar aturan apa keputusan itu dibuat? Perumusan yang dilakukan dengan proses demokratis di tingkat global akan sama atau malah lebih penting daripada rumusan itu sendiri dalam menetapkan tata kelola ekonomi dunia yang adil.
(miq/miq)
Add
as a preferred
source on Google
