12 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang masih berlangsung kembali menjadi sorotan asing. Berbagai tantangan masih mengadang proyek yang telah dimulai sejak 3 tahun tersebut.
Dalam laporan khusus The Guardian yang dirilis Rabu (29/10/2025), IKN Nusantara disebut menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah mengoptimalkan anggaran yang berkurang jauh dari sebelumnya, di samping investasi asing yang masih belum sesuai harapan.
Pendanaan pemerintah untuk proyek ini memang menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional. Namun, Otorita IKN menegaskan bahwa komitmen negara untuk melanjutkan proyek tetap kuat, dengan fokus pada efisiensi dan realokasi anggaran agar tepat sasaran.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, Presiden sudah menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan bahkan lebih cepat.
"Pendanaannya ada, komitmen politiknya ada," katanya. "Mengapa kita harus meragukannya?" imbuh Basuki, sebagaimana dikutip Guardian.
Di sisi lain, Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman di Kalimantan Timur, mengatakan proyek tersebut dikhawatirkan menjadi "kota hantu".
"Secara politis, ia tidak mau mati, tidak mau hidup," ujarnya.
Adapun hingga saat ini, sejumlah infrastruktur utama seperti apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air, dan bandara telah berdiri. Sekitar 2.000 aparatur sipil negara dan 8.000 pekerja konstruksi kini tinggal di kawasan tersebut, yang ditargetkan dapat menampung 1,2 juta penduduk pada 2030.
Meski sebagian area masih dalam tahap konstruksi, pemerintah menyebut progres pembangunan terus meningkat. Kawasan inti pusat pemerintahan diproyeksikan siap menjadi tempat aktivitas resmi pemerintahan dalam beberapa tahun mendatang.
Di sekitar kawasan, geliat ekonomi masyarakat sempat melonjak tajam saat masa awal pembangunan. Namun kini, sebagian pelaku usaha kecil mengaku situasinya lebih landai dibanding sebelumnya.
Dewi Asnawati, pemilik toko dan penginapan, misalnya, mengatakan kondisi saat ini tidak seramai seperti awal pembangunan IKN. Hal tersebut cukup berdampak pada pendapatannya.
Hal senada disampaikan Syarariyah, seorang pengusaha laundry. "Awalnya, laundry kami penuh setiap hari," ujarnya. "Tapi ketika para pekerja pulang, semuanya berhenti. Banyak teman yang menutup usaha mereka. Orang-orang khawatir ini bisa menjadi kota hantu," tuturnya.
Sementara itu, para pekerja konstruksi mengaku aktivitas di lapangan tetap berjalan. Bejo, contohnya, mengungkapkan pembangunan masih berlanjut, hanya dengan jam kerja lebih sedikit.
"Kami masih bekerja, tapi lemburnya lebih sedikit dan uangnya lebih sedikit," ujarnya.
Guardian juga menyoroti dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat adat. Menurut media asal Inggris tersebut, IKN membawa perubahan besar di sekitar Sungai Sepaku.
Arman, seorang warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, menuturkan bahwa aktivitas proyek membuat daerahnya lebih ramai. Namun, ia berharap masyarakat lokal dapat terus dilibatkan dalam proses pembangunan dan pemerintah tetap memperhatikan dampak lingkungannya.
Adapun pemerintah menegaskan bahwa prinsip pembangunan IKN adalah berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nusantara dirancang sebagai kota hijau dengan hanya sekitar 25% dari total 252.000 hektare lahan yang akan dikembangkan. Sisanya dipertahankan sebagai kawasan hijau dan konservasi.
Otorita IKN juga memastikan keterlibatan masyarakat setempat terus menjadi perhatian, termasuk dalam hal kompensasi lahan, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi baru.
Meski sejumlah organisasi lingkungan menyoroti dampak pembangunan terhadap ekosistem, pemerintah menegaskan mitigasi lingkungan menjadi bagian dari rencana induk kota. Tujuannya agar pembangunan dan kelestarian alam dapat berjalan beriringan.
Dalam keterangan resmi Otorita IKN, pembangunan Nusantara disebut menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional terus dijaga melalui kombinasi antara pembiayaan negara, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.
Pemerintah telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 senilai Rp48,8 triliun. Namun, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional.
Hingga saat ini, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema KPBU untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Diam-diam Prabowo Perhatikan IKN, Beri Instruksi Tegas Ini!
