7 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku kini harus bekerja "dobel" karena banyak data dari pemerintah daerah (Pemda) yang tumpang tindih, sehingga memperlambat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
"Makanya kita hari ini merenovasi irigasi-irigasi daerah, tapi sambil mendata. Karena datanya itu ada dan tiada," ujar Dody dalam Media Briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Ia mengungkapkan, data yang diberikan oleh Pemda kerap tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
"Kita dikasih data sama pemerintah daerah, sering data itu pas kemudian kita cek ke lapangan, ternyata tumpang tindih, ternyata irigasinya sudah enggak ada lagi, pindah, gitu-gitulah," ungkapnya.
Menurut Dody, persoalan data ini membuat kementeriannya harus menjalankan dua pekerjaan sekaligus, yakni mendata dan merenovasi. Yang mana seharusnya, bila data dari pemda sudah benar, pihaknya hanya tinggal melanjutkan kepada proses renovasi.
"Berangkat dari situ (lahirnya Inpres irigasi) kita ngecek tuh ke seluruh irigasi yang ada di Indonesia, ya kita agak kagok karena ternyata datanya nggak ada," tutur dia.
Alasan Inpres Irigasi Terbit
Dody menjelaskan, Inpres irigasi diterbitkan Presiden Prabowo Subianto karena selama ini pengelolaan irigasi di Indonesia terfragmentasi. Sama seperti jalan, irigasi terbagi menjadi tanggung jawab nasional, provinsi, dan kabupaten. Namun, pemerintah pusat selama ini hanya bisa menggarap irigasi nasional.
"Yang di luar irigasi nasional, kita nggak pernah bisa menyentuh sama sekali. Karena kita meyakini itu sudah direhab atau direkonstruksi oleh bupati, walikota, atau gubernur," ujarnya.
Padahal, lanjut Dody, banyak jaringan irigasi daerah yang sudah rusak dan tidak pernah tersentuh perbaikan. Karena itu, begitu Inpres diterbitkan, pemerintah langsung memeriksa kondisi di lapangan dan mendapati ketimpangan besar antara data dan fakta.
"Fokus kita adalah irigasi. Alhamdulillah Pak Presiden ini sudah punya pemahaman bahwa irigasi itu memang masalah yang utama," kata Dody.
Adapun pelaksanaan Inpres irigasi tahun 2025 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama mencakup rehabilitasi jaringan irigasi daerah seluas 280 ribu hektare.
"Tahap 1 itu kita rehab, sekalian kita mendata untuk kepentingan tahun-tahun yang akan datang," jelas Dody.
Tahap kedua mencakup rehabilitasi 225 ribu hektare serta pembangunan jaringan irigasi air tanah dengan pompa dalam lebih dari 100 meter.
"Tahap 2 itu kita lengkapi dengan jaringan irigasi air tanah. Karena di beberapa daerah seperti NTT dan Gunung Kidul tetap kering meski musim hujan," ujarnya.
Sejauh ini, pemerintah telah membangun 261 unit sumur bor dalam, yang melayani sekitar 8.200 hektare lahan. Tahap ketiga akan meliputi rehabilitasi 146 ribu hektare jaringan dan penambahan 832 unit air tanah.
"Tahap 1 progresnya sudah 89%, tahap 2 baru 23%, kemudian tahap 3 ini baru 1,5%. Jadi ini sudah on progress, bukan belum mulai. Cuma memang irigasi di seluruh Indonesia itu besar sekali, jadi nggak cukup cuma tahun ini," tegasnya.
Dody mengatakan, setelah tiga tahap berjalan tahun ini, pemerintah menargetkan perluasan besar-besaran di 2026.
"Nanti tahun 2026 kita juga masih melakukan hal yang sama, tapi mungkin akan lebih besar lagi. Ada 750 ribu hektare yang akan kita kerjakan di 2026, irigasi plus jaringan irigasi air tanah," ujarnya.
Meski harus kerja dobel gara-gara data Peda yang semrawut, Dody tetap optimistis pengerjaan di tahun depan bisa diselesaikan lebih cepat.
"Insyaallah tahun-tahun depan jauh lebih cepat lagi, karena semua sudah settle. Maksudnya urusan administrasi di antara kementerian sudah settle, dan kemudian data kita sudah punya. Tinggal jalan saja. Pasti akan lebih banyak tahun depan," tutupnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Demi Bangun Infrastruktur Rp1.905 T, Menteri PU Ajukan 55 Proyek KPBU
