4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Aturan pajak terbaru untuk perdagangan elektronik seperti lagu Spotify dan Netflix masuk babak baru. Sebanyak 19 negara telah meluncurkan pakta sendiri untuk tidak mengenakan bea masuk pada produk tersebut.
Negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat (AS), Jepang, Korea Selatan, Singapura, serta Australia. Sebuah dokumen yang dikutip Reuters menyebutkan pakta itu dikeluarkan karena tidak tercapai kesepakatan yang mengakhiri kebuntuan masalah dengan Brasil.
Pakta tersebut dimulai pada 8 Mei 2026. Negara yang tergabung menyatakan kekecewaan atas berakhirnya moratorium multilateral.
"Kelompok anggota tetap berkomitmen melakukan apa yang bisa diberikan kepada bisnis dan konsumen ukuran prediktabilitas dan kepastian tanpa adanya Moratorium E-commerce multilateral," isi dokumen tersebut, dikutip Jumat (8/5/2026).
Moratorium bea masuk telah disepakati sejak 1998 dan secara teratur sejak saat itu. Perjanjian itu melarang adanya bea masuk untuk streaming musik atau film hingga pengunduhan software.
Namun, pertemuan tingkat tinggi WTO di Kamerun bulan Maret gagal memperbarui moratorium. Brasil bersikeras menolak moratorium.
Pertemuan WTO berikutnya di Jenewa yang berakhir Kamis lalu juga berakhir sama. Brasil tetap menolak perpanjangan empat tahun.
Kegagalan mengamankan kesepakatan multilateral membuat para pedagang khawatir. Bahkan pemimpin kebijakan dan strategi internasional techUK, perwakilan 1.200 perusahaan di industri teknologi Inggris, Sabino Ciofu mempertanyakan relevansi keberadaan WTO setelah kegagalan tersebut.
"Jika anggota WTO tidak bisa mempertahankan konsensus seputar salah satu aturan paling lama dan banyak didukung yang mendasari perdagangan digital, pertanyaan serius terus muncul mengenai relevansi organisasi tersebut," jelasnya.
Duta Besar AS untuk WTO, Joseph Barloon menjelaskan perjanjian plurilateral sebagai cara memebrikan kepastian dan prediktabilitas lebih besar.
"Upaya AS dalam reformasi dan e-commerce tidak menutup pintu untuk keterlibatan multilateral. Namun AS tidak akan tinggal diam dan menunggu 166 anggota menyetujui solusi masuk akal dalam menanggapi kebutuhan pemangku kepentingan," kata Barloon kepada para delegasi.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
