Peran Penting KPPN dalam Pengelolaan Fiskal: Pelajaran dari Mojokerto

Penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam memantau harga satuan barang secara nasional turut membantu menekan praktik mark-up. Dengan data pembanding yang akurat, setiap satuan kerja dipaksa untuk lebih selektif dalam melakukan pengadaan.

Penghematan dari efisiensi ini kemudian dialihkan ke dana cadangan bencana atau perlindungan sosial tambahan bagi kelompok masyarakat paling rentan yang terdampak inflasi. Strategi efisiensi yang dijalankan meliputi:

* Audit berkala terhadap proyek yang memiliki progres di bawah 50% pada pertengahan tahun.
* Pengalihan anggaran kegiatan seremonial ke program padat karya.
* Optimalisasi penggunaan aset negara yang menganggur untuk kegiatan ekonomi produktif.

Asuransi Aset Negara Sebagai Penjaga Fiskal
Salah satu terobosan penting dalam APBN 2026 adalah perluasan asuransi wajib untuk barang milik negara (BMN). Indonesia yang berada di jalur rawan bencana seringkali harus mengeluarkan dana darurat triliunan rupiah untuk perbaikan sekolah atau jembatan yang rusak akibat gempa atau banjir. Dengan mengasuransikan aset-aset strategis, beban fiskal negara saat terjadi bencana dapat terkelola secara lebih terukur tanpa mengganggu pos belanja lainnya.

Studi kasus pada penanganan banjir besar di beberapa wilayah Sumatra akhir tahun lalu membuktikan bahwa aset yang telah diasuransikan jauh lebih cepat diperbaiki. Pemerintah tidak perlu menunggu proses revisi anggaran yang lama, karena dana klaim asuransi bisa langsung digunakan untuk rekonstruksi. Ini adalah bentuk pengelolaan keuangan yang modern dan cerdas, di mana risiko tidak lagi ditanggung sepenuhnya oleh kantong negara.

Penerapan asuransi ini juga memberikan kepastian layanan publik tetap berjalan bagi masyarakat. Dengan skema ini, keberlanjutan layanan dasar masyarakat tetap terjamin. Pemerintah pun dapat lebih tenang dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang tanpa khawatir proyek baru akan terhenti karena adanya pengalihan dana untuk penanggulangan bencana mendadak.

Peran KPPN Mojokerto dalam Pengelolaan Fiskal
Sampai dengan bulan April 2026, KPPN Mojokerto telah melakukan penyaluran anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp.1.938.768.844.231 atau sebesar 33,32% dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.818.259.579.000. Penyerapan tersebut naik sebesar 4,68% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 dengan perincian realisasi sebesar Rp.1,823,914,146,035 dengan pagu anggaran 6,368,177,815,000 atau sebesar 28,64%.

Angka tersebut menunjukkan kinerja sangat baik KPPN Mojokerto dalam pengelolaan fiskal. Penyerapan anggaran tersebut juga didasarkan pada tercapainya output satuan kerja lingkup KPPN Mojokerto sehingga efektivitas, program, dan kualitas belanja dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat
Salah satu program pemerintah dalam menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan yang profesional, terjangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di Mojokerto adalah dengan pembentukan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa Mojokerto yang dibentuk pada tahun 2025.

Dalam mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Adhyaksa Mojokerto, KPPN Mojokerto selaku Kuasa BUN di daerah memberikan supervisi dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan negara.

Hal ini tercermin dari nilai penyerapan anggaran RSU Adhyaksa sampai dengan bulan April 2026, yaitu sebesar Rp.23.696.066.585 dari pagu total Rp.52.770.013.000 atau sebesar 44,90% penyerapan tersebut digunakan untuk pemenuhan fasilitas kesehatan, pembayaran belanja pegawai tenaga kesehatan, dan program-program peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat.