Ratusan Warga Linge Gelar Musyawarah Besar, Desak Pemerintah Cabut Izin PT. THL

TAKENGON (Waspada) Ratusan masyarakat dari 26 kampung di Kecamatan Linge hari ini, Senin (12/5), menggelar musyawarah besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, aktivis, LSM, sarak opat kampung, para reje (kepala desa) kampung, unsur Muspika Kecamatan Linge, serta Ketua Forum Reje Aceh Tengah.

Pertemuan ini digelar sebagai bentuk keprihatinan dan keresahan masyarakat atas dugaan perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh PT. Tusam Hutani Lestari (THL) di wilayah konsesi mereka.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Dalam forum tersebut, perwakilan dari berbagai kampung menyampaikan beragam keluhan dan keberatan terhadap aktivitas PT. THL yang dinilai merugikan masyarakat.

Salah satu persoalan utama yang diangkat adalah klaim sepihak PT. THL terhadap lahan hutan pinus, termasuk wilayah garapan masyarakat yang telah dikelola secara turun-temurun. Ketika masyarakat hendak mengurus sertifikat hak milik atas lahan tersebut, permohonan mereka ditolak karena kawasan itu masuk dalam wilayah konsesi perusahaan.

“Masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan yang justru diklaim sebagai milik perusahaan. Ini jelas membingungkan dan tidak adil,” ungkap salah satu tokoh masyarakat dalam forum tersebut.

Dalam musyawarah tersebut, masyarakat Linge menyepakati sejumlah tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin konsesi PT. THL.

2. Meminta agar Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang saat ini dikuasai PT. THL dialihkan menjadi hutan adat atau dikelola melalui skema perhutanan sosial oleh masyarakat desa.

3. Meminta Camat Linge untuk memfasilitasi audiensi masyarakat dengan Bupati Aceh Tengah dalam waktu dekat.

Forum ini juga menghasilkan kesepakatan bahwa jika tuntutan tidak ditanggapi dengan serius dalam audiensi mendatang, masyarakat akan menempuh langkah lanjutan, termasuk aksi massa sebagai bentuk protes.

Musyawarah ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Linge tidak tinggal diam terhadap situasi yang mereka anggap merugikan hak-hak adat dan ekonomi mereka.

Sementara itu pihak Waspada belum mendapat jawaban dari pihak PT. THL. (cno)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.