Bupati Deliserdang: Indikator BPS Tolok Ukur Kinerja Pemerintah Daerah

LUBUKPAKAM (Waspada.id): Penilaian kinerja pemerintah dilakukan berdasarkan evaluasi data-data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator-indikator yang dikeluarkan BPS nantinya akan menjadi tolok ukur kinerja masing-masing kepala daerah di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali Kabupaten Deliserdang.

“Ini yang sebenarnya saya harapkan. Dengan Memorandum Of Understanding (MoU) ini, bisa lebih diperdalam tentang kriteria-kriteria penilaiannya, karena sejujurnya sampai saat ini kita memang diminta Bapak Presiden dan Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk melakukan Universal Health Coverage (UHC) untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab, kita kesulitan mendata yang masuk kategori orang miskin desil 1 (sangat miskin) hingga desil 4 (rentan miskin),” kata Bupati Deliserdang, dr.H.Asri Ludin Tambunan saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Deliserdang, Elly Suharyadi SST MSi di ruang
rapat antai II, Kantor Bupati Deliserdang, di Lubukpakam, Selasa (29/7/25).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Menurut Asri Ludin Tambunan, yang paling mungkin dibantu atau berhak menerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah kategori desil 1 sampai 4.

Asri Ludin Tambunan merincikan, saat ini saja jumlah warga Deliserdang yang sudah mendapat bantuan iuran dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, sekitar 500 ribuan warga.

“Sedangkan angka kemiskinan hanya 3,86 persen dan apakah jumlah tersebut masuk di kategori desil 1, 2, 3 atau 4. Jadi inilah pentingnya pendalaman dan penguasaan data oleh pemerintah kabupaten untuk bisa mengalokasikan anggaran pembangunan menjadi lebih tepat,” paparnya.

Menurut Asri Ludin, pentingnya kesesuaian data merupakan hal yang harus dikejar atau segera direalisasikan. Apalagi, saat ini belum terjadi kesesuaian antara Asta Cita Presiden, visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan target yang ditetapkan BPS.

“Saya berharap pertukaran data terkait dengan hal-hal yang dipunya BPS sangat diperlukan pemerintah kabupaten. Tentu dengan MoU ini nantinya bisa berjalan lebih baik, dan saling bersinergi. Sama-sama kita bisa menentukan arah pembangunan kabupaten ini menjadi lebih terukur ke depannya,” harap Bupati Asri Ludin Tambunan.

Ia juga menginginkan komparasi data, karena BPS terus menerus melakukan pemuktahiran dan perbandingan data.

Pemutakhiran dan perbandingan data tersebut diharapkan bisa menjadi rujukan untuk melakukan perbaikan pada arah kebijakan pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BPS Deliserdang, Elly Suharyadi menjelaskan, baru-baru ini pihaknya melakukan verifikasi dan pemuktahiran data terkait calon siswa sekolah rakyat.

“Kami yakinkan, anak anak yang menjadi calon siswa tersebut merupakan desil 1 dan 2, dan kita juga sudah yakinkan mereka yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Deliserdang sebanyak 150 siswa,” papar Kepala BPS Elly Suharyadi.

BPS juga akan melaksanakan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik (WilKerStat) Tahun 2025 untuk persiapan Sensus Ekonomi Tahun 2026.

Karena itu, Elly Suharyadi meminta dukungan Pemkab Deliserdang agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, desa/kelurahan membantu pelaksanaan pemetaan update untuk wilayah kerja statistik sebagai persiapan Sensus Ekonomi 2026.

BPS Deliserdang juga akan melakukan MoU dengan Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Deliserdang untuk memperkuat kegiatan statistik.

“Kami juga sudah komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kita juga diminta untuk memperkuat khususnya di bidang statistik, karena pada dasarnya BPS itu membantu untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah sebagai kebijakan apa saja yang bisa diambil. Termasuk bagaimana memakmurkan dan menyejahterakan, baik itu sosial maupun ekonomi,” tutur Elly Suharyadi.(rin)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.