1 hour ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tengah merancang rencana kerja pemerintah (RKP) 2027, beriringan dengan penyerahan pagu indikatif kementerian atau lembaga (K/L) tahun anggaran 2027.
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan, untuk pagu indikatif K/L tahun depan akan ada penyesuaian, menjadi lebih kecil dibanding 2026.
"Nah tentu saja inilah yang akan mungkin siang ini bapak ibu terima pagu indikatif ya, nah ini mungkin nanti loh kok ini saya kecil," kata Eka dalam acara Rakorbangpus 2026 Dalam Rangka Penyusunan RKP Tahun 2027 di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Eka menjelaskan, penyesuaian pagu indikatif bagi K/L ini mempertimbangkan risiko tekanan tingginya gejolak harga minyak mentah dunia akibat berkepanjangannya perang di Timur Tengah.
Ia mengatakan, Bappenas sudah membuat tiga skenario efek tekanan harga minyak terhadap APBN. Terdiri dari skenario optimis, moderat, hingga pesimistis, tergantung lama perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel itu berlangsung.
Dalam skenario optimistis, konflik berlangsung singkat atau selesai dalam waktu dekat, yakni 1-4 bulan ke depan, dan harga rata-rata minyak mentah acuan Indonesia (ICP) US$84 per barel, maka tekanan defisit APBN akan setara 0,57% PDB.
Sementara itu, dalam skenario moderat, yakni perang berlangsung selama 8 bulan ke depan dengan tekanan harga minyak mentah ICP di level US$92 per barel, maka efek terhadap defisit APBN akan setara 0,92% PDB.
Terakhir, untuk skenario pesimistis, alias perang berkepanjangan hingga lebih dari satu tahun mendatang dan harga rata-rata minyak mencapai US$102 per barel, maka efek terhadap defisit APBN ia sebut akan setara 1,2% PDB. Hal ini lah yang menjadi acuan dalam penyusunan pagu indikatif 2027.
"Inilah kondisi memang yang the bestnya seperti ini tapi memang perlu langkah-langkah inovatif untuk bisa terus bergerak di tengah kondisi yang tidak pasti ini," kata Eka.
Eka mengatakan, untuk memitigasi dampak kenaikan harga minyak itu, maka pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan antisipatif yang dapat pula mendukung efisiensi belanja negara.
Kebijakan mitigasi itu di antaranya penerapan WFH dan efisiensi perjalanan dinas, serta kendaraan dinas. Lalu, mempercepat kebijakan B50 dan penyaluran BBM yang adil serta merata, terakhir ialah dengan mendorong penggunaan transportasi publik untuk mobilitas.
"Kita perlu mengantisipasi dampaknya gimana kepada APBN kita. Kalau kita masih perang terus memang ada tekanan ke pertumbuhan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan lain-lain," ungkap Eka.
Sepanjang tahun ini, Bappenas mencatat sudah mulai ada tanda-tanda dampak konflik geopolitik terhadap makro ekonomi 2026. Pertumbuhan ekonomi misalnya, berpotensi mengalami tekanan 0,08%-0,44%. Lalu, inflasi bisa terdorong sekitar 0,82%-2,36%.
Defisit neraca pembayaran akan berada di kisaran 0,64%-2,12% PDB, kurs tertekan di rentang Rp 16.950 per dolar AS sampai dengan Rp 17.590 per dolar AS.
Cadangan devisa tergerus sekitar US$ 9,6-31,1 miliar atau setara 0,6-1,7 bulan impor, rasio gini 0,0012%-0,0041%, kesempatan kerja tertekan minus 0,42%-1,37%, serta kemiskinan 0,10%-0,33% kenaikannya.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
