Sah! Negara Ini Pisah dari Raja Inggris

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah baru Antigua dan Barbuda resmi dilantik dengan aturan sumpah jabatan baru yang tak lagi mencantumkan kesetiaan kepada Raja Inggris. Langkah ini menandai babak baru bagi negara kepulauan di kawasan Karibia tersebut dalam mendefinisikan identitas politiknya.

Dalam pelantikan yang digelar Selasa waktu setempat, anggota kabinet untuk pertama kalinya mengucapkan sumpah tanpa menyebut Raja Charles III maupun ahli waris Kerajaan Inggris. Sebagai gantinya, pejabat negara kini hanya menyatakan kesetiaan kepada Antigua dan Barbuda, konstitusi, serta hukum negara itu.

Perubahan tersebut terjadi setelah parlemen Antigua dan Barbuda menyetujui amandemen konstitusi pada akhir tahun lalu. Meski demikian, negara itu masih mempertahankan status sebagai monarki konstitusional di bawah Persemakmuran Inggris.

Antigua dan Barbuda sendiri memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1981. Namun hingga kini, Raja Inggris masih berstatus sebagai kepala negara simbolis.

Pelantikan kabinet baru juga berlangsung tak lama setelah Perdana Menteri (PM) Gaston Browne kembali memenangkan pemilu untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Kemenangan tersebut memperpanjang dominasi Partai Buruh Antigua dan Barbuda yang telah berkuasa lebih dari satu dekade.

Browne sebelumnya memutuskan mempercepat jadwal pemilu hampir dua tahun lebih awal guna memperoleh mandat baru di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hasilnya, partainya menang telak dengan menguasai 15 dari 17 kursi parlemen.

Meski sumpah jabatan telah diubah, Antigua dan Barbuda tetap menjadi anggota Persemakmuran. Raja Inggris juga masih mempertahankan perannya sebagai kepala negara formal.

Saat ini, terdapat 15 dari total 56 negara Persemakmuran yang masih mengakui raja Inggris sebagai penguasa mereka. Barbados menjadi negara Karibia terbaru yang memutus hubungan monarki dengan Inggris pada 2021, namun tetap berada di dalam Persemakmuran.

Perdebatan mengenai masa depan monarki juga semakin menguat di Inggris sendiri. Survei British Social Attitudes 2025 menunjukkan dukungan terhadap institusi kerajaan turun ke level terendah sejak pencatatan dimulai pada 1983.

Dalam survei tersebut, hanya 51% responden yang menyatakan mendukung keberlangsungan monarki Inggris.

(tfa/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]