8 hours ago
6
Oleh: Farid Wajdi
Istilah “inflasi pengamat” mengemuka dalam ruang publik dan segera memantik perdebatan. Narasi ini menggambarkan meningkatnya jumlah pihak yang melontarkan analisis, kritik, dan komentar terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam sejumlah pemberitaan, fenomena tersebut dipersepsikan sebagai kebisingan opini yang berlebihan, bahkan dianggap mengganggu kualitas diskursus kebijakan (Kompas, 2026; Tempo, 2026). Namun, pertanyaan mendasar layak diajukan: benarkah yang terjadi sekadar inflasi pengamat, atau justru terdapat gejala lain yang lebih serius, yakni deflasi kompetensi pejabat?
Dalam ekosistem demokrasi, kritik bukan pelengkap, melainkan elemen esensial yang menjaga keseimbangan kekuasaan. Kritik berfungsi sebagai mekanisme kontrol, koreksi, sekaligus pengingat atas potensi penyimpangan. Ketika intensitas kritik meningkat, respons yang diharapkan berupa perbaikan kebijakan atau klarifikasi berbasis data. Alih-alih bergerak ke arah tersebut, muncul kecenderungan melabeli kritik sebagai bagian dari “inflasi pengamat”, suatu istilah yang berpotensi menggeser substansi persoalan menjadi sekadar persoalan jumlah suara (Kompas, 2026).
Narasi inflasi pengamat menyimpan implikasi serius. Label tersebut secara halus membangun persepsi publik bahwa kritik kehilangan bobot karena terlalu banyak. Padahal, banyaknya suara kritis justru dapat dibaca sebagai indikator meningkatnya partisipasi publik serta kesadaran kolektif terhadap isu kebijakan. Dalam ruang demokrasi yang sehat, keberagaman pandangan merupakan kekuatan, bukan ancaman. Sejumlah analisis bahkan menilai pelabelan ini beririsan dengan kecenderungan defisit toleransi terhadap kritik (Kompas, 2026).
Upaya mendeligitimasi kritik melalui pelabelan semacam ini berpotensi menyempitkan ruang diskursus. Kritik diposisikan sebagai gangguan, bukan sebagai kontribusi. Padahal, kritik kerap lahir dari kegelisahan yang berbasis pengalaman empiris, riset, maupun keahlian tertentu. Mengabaikan kritik sama halnya dengan menutup pintu terhadap kemungkinan perbaikan kebijakan.
Di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih tajam: apakah benar terjadi inflasi pengamat, atau justru ada deflasi kompetensi dalam tubuh pejabat publik? Kritik yang semakin intens sering kali merupakan respons atas kebijakan yang dinilai tidak presisi, inkonsisten, atau tidak selaras dengan kebutuhan publik. Ketika kualitas kebijakan menurun, reaksi publik cenderung meningkat. Dalam konteks ini, kritik bukan penyebab masalah, melainkan gejala dari persoalan yang lebih mendasar.
Deflasi kompetensi pejabat dapat dipahami sebagai penurunan kualitas kapasitas, keahlian, dan integritas dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Indikasinya tampak pada keputusan yang tidak berbasis data, komunikasi publik yang kontradiktif, hingga kegagalan memahami kompleksitas persoalan. Kritik yang mengemuka di berbagai media juga menyinggung ketidaksesuaian antara posisi jabatan dan latar belakang keahlian pejabat terkait (RMOL, 2026). Situasi semacam ini memperkuat persepsi publik tentang adanya kesenjangan antara tuntutan jabatan dan kapasitas yang dimiliki.
Alih-alih mempersoalkan banyaknya pengamat, perhatian seharusnya diarahkan pada kualitas respons pemerintah terhadap kritik tersebut. Apakah kritik dijawab dengan argumen yang kuat? Apakah tersedia transparansi data? Atau justru muncul kecenderungan defensif yang menghindari substansi persoalan? Pernyataan resmi yang menekankan pentingnya penggunaan data akurat dalam kritik memang relevan, namun tidak cukup untuk menutup ruang evaluasi terhadap kualitas kebijakan itu sendiri (Kumparan, 2026).
Kecenderungan defensif sering tercermin dalam upaya mengalihkan isu. Kritik yang seharusnya dibahas secara substantif dialihkan menjadi perdebatan mengenai kredibilitas pengkritik. Strategi ini mungkin efektif dalam jangka pendek untuk meredam tekanan, tetapi dalam jangka panjang berpotensi merusak kepercayaan publik. Legitimasi kekuasaan tidak dibangun melalui pembungkaman kritik, melainkan melalui kemampuan menjawab kritik secara rasional dan terbuka.
Perlu disadari, tidak semua kritik memiliki kualitas yang sama. Ada kritik yang dangkal atau tidak berbasis data. Namun, generalisasi terhadap seluruh kritik sebagai bagian dari inflasi pengamat merupakan simplifikasi yang berbahaya. Pendekatan yang lebih rasional adalah memilah kritik berdasarkan kualitasnya, lalu merespons secara proporsional. Kritik yang valid perlu dijadikan bahan evaluasi, sementara kritik yang lemah dapat diluruskan melalui argumentasi yang kuat.
Deflasi Kompetensi Pejabat
Fenomena meningkatnya jumlah pengamat juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi digital. Akses informasi semakin terbuka, ruang ekspresi semakin luas, dan batas antara produsen serta konsumen informasi semakin kabur. Dalam kondisi ini, lahirnya banyak pengamat merupakan konsekuensi logis dari demokratisasi informasi. Menganggap fenomena ini sebagai masalah justru menunjukkan ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan (Aman Ridho, 2026).
Narasi inflasi pengamat juga berpotensi menimbulkan efek jera bagi publik untuk menyampaikan kritik. Ketika kritik dilabeli secara negatif, muncul kekhawatiran akan stigma sosial atau tekanan politik. Dampaknya, ruang publik menjadi kurang dinamis, diskursus melemah, dan potensi kesalahan kebijakan semakin besar karena minimnya kontrol eksternal.
Sebaliknya, keberanian publik untuk mengkritik perlu dipandang sebagai aset. Kritik yang konstruktif dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kelemahan, menghindari kesalahan, serta meningkatkan kualitas kebijakan. Dalam perspektif ini, pengamat bukan lawan, melainkan mitra dalam proses pembangunan.
Diskursus tentang inflasi pengamat juga perlu ditempatkan dalam konteks etika kekuasaan. Kekuasaan yang sehat tidak alergi terhadap kritik. Kekuasaan yang percaya diri justru membuka ruang dialog, menerima masukan, dan menunjukkan kesediaan untuk berubah. Ketika kritik dipandang sebagai ancaman, muncul indikasi adanya ketidakamanan dalam pengelolaan kekuasaan itu sendiri.
Isu deflasi kompetensi pejabat semakin relevan ketika penunjukan jabatan tidak selalu berbasis meritokrasi. Ketidaksesuaian antara latar belakang keahlian dan posisi yang diemban dapat berdampak langsung pada kualitas pengambilan keputusan. Dalam situasi ini, kritik publik meningkat karena ada kesenjangan antara harapan dan realitas kinerja pemerintahan.
Publik tidak menuntut kesempurnaan, tetapi mengharapkan rasionalitas, konsistensi, dan kejujuran dalam pengelolaan kebijakan. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, kritik hadir sebagai bentuk koreksi. Menyalahkan pengamat atas meningkatnya kritik sama saja dengan mengabaikan akar persoalan yang sesungguhnya.
Perdebatan antara inflasi pengamat dan deflasi kompetensi pejabat tidak boleh berhenti pada retorika. Fokus utama perlu diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Penguatan kapasitas pejabat, transparansi kebijakan, serta keterbukaan terhadap kritik menjadi kunci untuk menjaga kualitas diskursus publik.
Kritik tidak akan hilang dalam sistem demokrasi. Yang dapat dilakukan adalah mengelola kritik secara produktif. Kritik yang dikelola dengan baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif. Sebaliknya, kritik yang ditekan hanya akan menumpuk dan berpotensi meledak dalam bentuk ketidakpuasan yang lebih besar.
Pilihan berada di tangan pengelola kekuasaan. Menghadapi kritik sebagai ancaman atau sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Narasi inflasi pengamat mungkin terdengar menarik secara retoris, namun tidak menyentuh persoalan mendasar. Fokus yang lebih substansial terletak pada upaya memastikan kualitas kepemimpinan dan kompetensi pejabat tetap terjaga di tengah dinamika perubahan yang semakin kompleks.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
