Israel "Main Api": Picu 660 Serangan, 1.100 Warga Palestina Tewas

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan kembali memanas di Tepi Barat. Kekerasan yang melibatkan pemukim Israel terhadap warga Palestina terus meningkat, sementara respons aparat keamanan Israel dinilai belum mampu meredam situasi.

Salah satu gambaran terbaru terjadi di Qusra. Sebuah rumah warga Palestina dikepung pemukim Israel selama berhari-hari. Para pemukim mendirikan tempat perlindungan sementara di sekitar rumah, sementara keluarga di dalam memilih bertahan.

Pasukan Pertahanan Israel atau Israel Defence Forces (IDF) kemudian dikerahkan ke lokasi. Namun, alih-alih langsung membubarkan para pemukim, sejumlah tentara justru dilaporkan ikut berdoa bersama mereka.

Kondisi tersebut membuat Tepi Barat kembali menjadi titik rawan, terutama menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober 2026. Perebutan lahan dan bentrokan antara pemukim Israel dengan warga Palestina berpotensi semakin meningkat.

660 Serangan dalam Enam Bulan

Data menunjukkan eskalasi bukan sekadar insiden sporadis.

Dalam enam bulan pertama atau hingga Juni 2026, tercatat 660 serangan yang dikategorikan sebagai serangan "nasionalistik" di Tepi Barat. Angka tersebut melonjak dari 405 serangan pada periode yang sama tahun sebelumnya, atau meningkat sekitar 63%.

Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza, lebih dari 1.100 warga Palestina tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel dan pemukim di Tepi Barat.

Padahal, Israel memiliki kekuatan keamanan yang besar di wilayah tersebut. Sekitar 25 batalion tempur IDF ditempatkan di Tepi Barat, ditambah jaringan agen dan informan Shin Bet.

Tepi Barat sendiri dihuni lebih dari 3 juta warga Palestina dan sekitar 500.000 pemukim Israel.

Namun, besarnya kekuatan keamanan tidak otomatis membuat warga Palestina memperoleh perlindungan yang sama. Sebagian besar pasukan Israel di wilayah tersebut digunakan untuk melindungi pemukim dan menghadapi ancaman serangan terhadap Israel.

Rumah Warga Jadi Medan Konflik

Kasus Qusra menjadi salah satu contoh bagaimana konflik berkembang dari perebutan lahan menjadi pengepungan terhadap warga.

Pada awal 2026, sebuah pos pemukiman bernama Tel Talpiot dibangun menggunakan sejumlah tenda dan sebuah karavan di atas bukit yang menghadap tiga desa Palestina.

Pada 9 Agustus, sekelompok pemukim dari Tel Talpiot memasuki halaman sejumlah rumah di pinggiran Qusra. Mereka mendirikan tempat perlindungan sementara dan mengepung salah satu rumah, membuat sebuah keluarga bertahan di dalam selama berhari-hari.

IDF kemudian dikirim dengan alasan mencegah bentrokan. Namun, sejumlah tentara justru dilaporkan ikut berdoa bersama para pemukim.

Tiga hari kemudian, IDF mengganti unit tersebut dengan batalion infanteri yang lebih disiplin. Pasukan mencoba mengusir para pemukim dan membubarkan pos Tel Talpiot. Namun, upaya itu hanya berhasil sebagian karena para pemukim mendatangkan bala bantuan dan terlibat bentrokan dengan tentara.

Pola Kekerasan Berulang

Taktik yang digunakan para pemukim kerap berupa penciptaan "friction" atau gesekan dengan warga Palestina di sekitar permukiman.

Ketika ketegangan meningkat, IDF turun tangan. Dalam sejumlah kasus, kondisi tersebut justru berakhir dengan warga Palestina meninggalkan rumah dan lahan mereka.

Setelah itu, lahan di sekitar permukiman dapat dikuasai dan pos pemukiman semakin meluas.

Pola serupa kembali terlihat dalam sebulan terakhir. Pada 24 Juli, sekelompok pemukim bersenjata mendatangi desa Tel dalam kegiatan yang mereka klaim sebagai "hiking". Bentrokan kemudian menewaskan empat warga Palestina dan dua warga Israel.

IDF merespons dengan menambah pasukan dan menutup sejumlah kota Palestina, termasuk Nablus, salah satu kota terbesar di Tepi Barat.

Pemerintah Israel Ikut Disorot

Respons pemerintah Israel turut menjadi sorotan.

Perdana Menteri Israel Binyamin Netanyahu tidak memberikan respons terbuka terhadap insiden Qusra. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengatakan penegakan hukum terhadap pemukim di Tepi Barat ke depan akan menjadi tanggung jawab polisi, bukan IDF.

Persoalannya, polisi Israel disebut kekurangan personel di Tepi Barat. Kepolisian juga berada di bawah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, tokoh sayap kanan yang juga merupakan pemukim.

Dalam beberapa kasus ketika IDF mencoba menindak pemukim, langkah tersebut justru mendapat tekanan dari pejabat pemerintah.

Pemerintah Israel juga telah mengesahkan sekitar 200 pos pemukiman dalam waktu kurang dari empat tahun. Kebijakan ini dinilai memberi ruang semakin besar bagi pemukim untuk memperluas keberadaan mereka di Tepi Barat.

Dalam kasus Qusra, intervensi IDF baru dilakukan lebih serius setelah muncul tekanan diplomatik dari Amerika Serikat. Salah satu rumah yang dikepung diketahui dimiliki warga negara Amerika.

Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, yang dikenal mendukung pemukim, bahkan meminta agar pemukim yang disebutnya sebagai "Israeli terrorists" disingkirkan dari lokasi tersebut.

Risiko Intifada Baru

Sejumlah pejabat keamanan memperingatkan bahwa aksi pemukim berpotensi memprovokasi intifada, atau pemberontakan Palestina, yang baru.

Risikonya tidak lagi sebatas bentrokan di desa-desa. Jika pemberontakan pecah, IDF berpotensi masuk ke kota-kota Palestina di Tepi Barat untuk mengendalikannya.

Artinya, kekerasan yang awalnya terjadi di sekitar pos pemukiman dan desa dapat berkembang menjadi konflik yang melibatkan wilayah perkotaan dan lebih banyak warga.

Bagi Palestina, eskalasi berarti meningkatnya risiko pengusiran, korban jiwa, dan kehilangan tempat tinggal. Bagi Israel, pecahnya pemberontakan juga berarti ancaman keamanan yang lebih luas.

Tepi Barat kini berada di titik yang sangat sensitif. Di tengah meningkatnya serangan, semakin agresifnya pemukim, serta pemilu yang tinggal hitungan bulan, satu bentrokan lokal berpotensi berkembang menjadi konflik yang jauh lebih besar.

Jika tidak dikendalikan, Israel bukan hanya menghadapi persoalan keamanan di Tepi Barat, tetapi juga risiko lahirnya kembali intifada Palestina.

(mae/mae)