6 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai mendorong pelaku industri untuk menekan konsumsi energi di tengah tekanan rantai pasok global. Langkah efisiensi ini dinilai tidak akan mengganggu target produksi, namun di sisi lain memunculkan tantangan baru yang perlu diantisipasi, terutama dari sisi biaya logistik dan harga bahan baku.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menjelaskan bahwa industri nasional saat ini masih mampu menjaga aktivitas produksi meski pasokan bahan baku dari Timur Tengah mengalami gangguan. Kondisi tersebut membuat perusahaan harus lebih cermat dalam mengelola sumber daya yang ada.
"Yang jelas untuk bahan baku pada industri hulu yang menggantungkan bahan bakunya dari Timur Tengah itu memang sedikit tersendat. Sampai saat ini industri yang sama masih berproduksi menggunakan bahan baku yang ada dan kemudian masih tetap akan berproduksi," ujarnya dikutip Rabu (1/4/2026).
Di tengah keterbatasan pasokan tersebut, pasar mulai merespons dengan penyesuaian harga pada sejumlah komoditas turunan. Fenomena ini mencerminkan adanya tekanan biaya yang perlahan mulai terasa di tingkat industri.
"Nah, cuma di lapangan, kami melihat ada kenaikan harga pada produk tertentu. Dan kami melihat bahwa itu adalah upaya oleh pasar untuk menyesuaikan harga pada produk-produk turunan dari bahan baku yang berasal dari Timur Tengah," jelasnya.
Produk petrokimia seperti olefin dan plastik disebut menjadi contoh nyata karena penggunaannya yang luas di berbagai sektor. Mulai dari otomotif hingga industri makanan dan minuman, ketergantungan pada bahan ini membuat efek kenaikan harga sulit dihindari.
"Kalau produk petrokimia, misalnya, itu seperti olefin, plastik, ya, itu banyak digunakan oleh subsektor industri yang lain. Misal industri plastik di otomotif, kemasan di industri minuman, industri makanan, atau yang lain ya, itu dipakai," katanya.
Meski begitu, pemerintah menilai tekanan yang terjadi belum berdampak luas ke seluruh sektor industri. Dampaknya masih terkonsentrasi pada subsektor tertentu yang sangat bergantung pada impor bahan baku.
"Dampak dari krisis logistik energi di Timur Tengah ke industri masih sifatnya terbatas pada subsektor industri tertentu ya," tegas Febri.
Dalam situasi ini, efisiensi energi menjadi salah satu strategi utama yang didorong pemerintah. Namun langkah tersebut tidak berdiri sendiri, karena pelaku industri juga harus bersiap menghadapi potensi kenaikan biaya lainnya.
"Kami mengimbau untuk melakukan efisiensi penggunaan energi dalam proses produksi ataupun juga dalam aktivitas pendukung industri. Efisiensi penggunaan energi dalam proses produksi tidak mengurangi target produksi yang sudah direncanakan," ujarnya.
Di sisi lain, tantangan yang mulai muncul justru berasal dari faktor eksternal seperti logistik. Kenaikan biaya pengiriman dan distribusi dinilai berpotensi menekan daya saing produk industri nasional, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
"Salah satu yang memang perlu dicermati oleh industri ke depan adalah kenaikan biaya logistik, baik biaya logistik untuk ekspor maupun pembelian bahan baku impor," tambahnya.
Lebih jauh, tekanan biaya energi juga disebut dapat berdampak terhadap indikator kinerja industri seperti Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan Purchasing Managers' Index (PMI). Kenaikan biaya produksi berisiko menahan ekspansi industri dalam beberapa bulan ke depan.
"Setiap terjadi kenaikan biaya energi itu akan menekan kinerja industri, baik itu nilai IKI untuk bulan-bulan selanjutnya maupun nilai PMI," ungkap Febri.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
