KPA Desak Presiden Evaluasi Mensos Gus Ipul: Bantuan Rp10 Ribu Dinilai Tak Manusiawi

19 Desember 202519 Desember 2025

TAPAKTUAN (Waspada.id) : Kaukus Peduli Aceh (KPA) secara resmi mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Desakan ini muncul menyusul wacana bantuan sosial senilai Rp10 ribu per hari yang dinilai tidak manusiawi dan jauh dari kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah Aceh yang masih terdampak bencana dan kemiskinan struktural.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Koordinator Kaukus Peduli Aceh, Muhammad Hasbar Kuba, menilai kebijakan tersebut mencerminkan kegagalan negara memahami kondisi lapangan. Di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok serta ribuan warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian, bantuan Rp10 ribu dianggap hanya bersifat simbolik.

“Negara seharusnya hadir secara utuh. Setiap warga yang kehilangan rumah wajib dijamin oleh negara akan mendapatkan rumahnya kembali. Itu kewajiban konstitusional, bukan kebijakan opsional,” kata Hasbar Kuba kepada Waspada.id di Tapaktuan, Kamis (18/12).

Menurutnya, Presiden tidak boleh membiarkan kebijakan yang mencederai rasa keadilan publik terus berjalan. Aceh, sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi, membutuhkan kebijakan afirmatif dan pendekatan pemulihan jangka panjang, bukan sekadar bantuan administratif.

Hasbar Kuba juga menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh menutup ruang bantuan internasional apabila mengaku memiliki keterbatasan anggaran.

“Aceh pernah diselamatkan oleh solidaritas dunia. Menolak bantuan kemanusiaan dengan alasan politik atau gengsi negara sama saja mengabaikan keselamatan rakyat,” ujarnya.

Kaukus Peduli Aceh menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden, di antaranya mengevaluasi Menteri Sosial, menginstruksikan perubahan skema bantuan sosial menjadi lebih manusiawi, menetapkan kebijakan khusus bagi Aceh, serta membuka ruang bantuan internasional secara transparan dan bermartabat.

Ia menegaskan, bantuan Rp10 ribu bukan solusi atas krisis sosial yang dihadapi masyarakat.

“Ini bukan soal angka, tapi soal keberpihakan. Negara tidak boleh hadir setengah hati ketika rakyat sedang kehilangan segalanya,” tegasnya. (id85)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.