Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Australia mengambil langkah darurat untuk menekan lonjakan biaya hidup akibat kenaikan harga energi global. Pada Senin, (30/3/2026), Canberra mengumumkan pemotongan pajak bahan bakar serta penghapusan sementara biaya jalan bagi pengguna kendaraan berat selama tiga bulan.
Dalam konferensi pers di Canberra, Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan pemerintah akan memangkas setengah cukai bahan bakar bensin dan solar. Kebijakan ini diperkirakan akan menurunkan harga bahan bakar sebesar 26,3 sen dolar Australia per liter.
"Kami memahami tekanan biaya bagi masyarakat sangat nyata karena dampak perang di belahan dunia lain kini terasa langsung di sini," ujar Albanese, dilansir Reuters.
Dalam kesempatan yang sama, yang juga dihadiri Menteri Energi Chris Bowen, Menteri Keuangan Jim Chalmers mengatakan total biaya kebijakan tersebut bagi pemerintah mencapai sekitar 2,55 miliar dolar Australia atau.
Langkah terbaru ini menjadi bagian dari rangkaian kebijakan keamanan energi yang telah diambil Canberra sejak perang dimulai pada 28 Februari. Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan pelepasan cadangan domestik bensin dan solar, serta pelonggaran sementara standar kualitas bahan bakar.
Adapun lonjakan harga energi global dipicu gangguan pasokan minyak setelah konflik AS-Israel melawan Iran. Sebelum konflik, sekitar 20% minyak dunia diangkut melalui Selat Hormuz.
Ketika jalur ini terganggu, pasokan tersendat dan harga minyak melonjak tajam. Harga minyak acuan Brent tercatat naik 59% sepanjang Maret, kenaikan bulanan terbesar dalam sejara, dan berada di level US$115,66 per barel saat pasar dibuka pada Senin.
Tekanan harga sudah terlihat di tingkat ritel. Laporan 29 Maret dari Australian Petroleum Institute menunjukkan harga rata-rata solar naik menjadi lebih dari 3 dolar Australlia per liter pekan lalu, sementara bensin mencapai 2,5 dolar Australia per liter.
Selain pemotongan pajak, pemerintah juga mengonfirmasi penerapan rencana keamanan bahan bakar nasional. Seluruh pemerintah negara bagian sepakat bekerja sama untuk memastikan distribusi bahan bakar ke wilayah regional yang paling membutuhkan.
Albanese menjelaskan bahwa rencana tersebut memiliki empat tingkat tindakan, dan Australia saat ini berada di level dua, yakni memastikan mobilitas nasional tetap berjalan. Level tertinggi akan difokuskan pada menjaga layanan kritis tetap beroperasi.
"Walaupun prospek pasokan bahan bakar Australia tetap aman dalam jangka pendek, kami juga harus sangat jelas kepada warga bahwa semakin lama perang ini berlangsung, dampaknya akan semakin buruk," kata Albanese.
Pemerintah mencatat stok bahan bakar Australia saat ini berada pada level tertinggi dalam 15 tahun terakhir, tetapi masih jauh di bawah rekomendasi International Energy Agency yang menyarankan cadangan minimal 90 hari.
Data terbaru menunjukkan Australia hanya memiliki cadangan sekitar 30 hari untuk diesel, 30 hari untuk bahan bakar jet, dan 39 hari untuk bensin.
Selain itu, pemerintah mengadopsi amendemen Export Finance and Insurance Corporation yang memungkinkan negara menjamin pembelian kargo bahan bakar di pasar spot melalui lembaga kredit Export Finance Australia.
Bowen mengatakan kargo spot memang tersedia, namun harganya mahal dan berisiko tinggi, terutama bagi pelaku industri kecil.
"Kewenangan keamanan bahan bakar yang baru ini akan menempatkan Australia pada posisi yang kuat, mengamankan pasokan bahan bakar ketika biaya mungkin terlalu tinggi bagi pemasok swasta untuk mendapatkannya secara komersial tanpa dukungan pemerintah," ujar Bowen dalam pernyataan terpisah.
Sebelumnya, kebijakan pemotongan pajak juga telah diambil India dan Vietnam.
Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengatakan pemerintah memangkas bea cukai pusat untuk bensin dan solar yang digunakan dalam negeri. Kebijakan ini disebut sebagai respons langsung terhadap krisis di Asia Barat.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan tarif ekspor baru untuk solar dan bahan bakar turbin penerbangan. Sitharaman mengumumkan biaya ekspor sebesar 21,5 rupee per liter untuk solar dan 29,5 rupee per liter untuk bahan bakar turbin penerbangan.
Sementara itu, Vietnam secara resmi menghapus sementara pajak lingkungan untuk bahan bakar minyak guna memangkas lonjakan harga bensin.
Kementerian Perdagangan Vietnam dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa tarif pajak perlindungan lingkungan untuk bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan akan dipotong hingga nol persen. Kebijakan darurat ini mulai berlaku efektif sejak Jumat hingga 15 April mendatang untuk meredam gejolak ekonomi di dalam negeri. "Ini dianggap sebagai solusi mendesak dan efektif untuk menstabilkan pasar minyak bumi dan memastikan keamanan energi nasional di tengah konflik yang meningkat di Selat Hormuz, yang menciptakan hambatan energi terbesar yang pernah ada," tulis Kementerian Perdagangan Vietnam dalam pernyataan resmi tersebut. Data yang dirilis oleh kementerian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut akan menurunkan harga bensin sekitar 26% dan mengurangi harga diesel sedikit di atas 15%. Penurunan tajam ini terjadi setelah biaya bahan bakar meroket drastis pada awal pekan ini akibat ketidakpastian geopolitik yang mencekam.
(luc/luc)
Addsource on Google

2 hours ago
3
















































