Mandul Razia karena Minim Anggaran, Pol WH: Kembalikan Kami ke Dinas Syariat Islam

15 April 202615 April 2026

“Kami bukan orang baik, tapi kami khawatir. Karena apa yang kami lihat di lapangan, pergaulan anak muda kita semakin jauh dari nilai-nilai yang dulu dijaga. Kalau tidak benar-benar dijaga saat ini, maka ke depan tinggal menunggu kata penyesalan. Dulu mungkin pergaulan anak muda tidak separah hari ini, karena razia WH termasuk gencar, tapi untuk saat ini WH tidak bisa berbuat banyak, karena sejak tunduk ke Satpol PP, anggaran razia minim dan kami juga kehilangan wibawa.”

SUARA resah dari lapangan ini disampaikan oleh beberapa anggota Polisi Wilayatul Hisbah (WH) kepada Waspada.id, Rabu (15/4) pagi, di Aceh Utara. Kata mereka, masyarakat dapat melihat langsung bebasnya pergaulan muda-mudi saat ini, baik itu di sudut-sudut kota kecil hingga ke gampong-gampong di Aceh.

Tidak ada tindakan pencegahan. Mereka bebas nongkrong hingga larut malam di caffee-caffee. Padahal dulu pemandangan seperti ini di Aceh dinilai tabu. Pola pergaulan generasi muda seperti ini telah melahirkan keresahan tersendiri.

“Konon lagi pergaulan anak muda hari ini semakin canggih. Sebelum bertemu tatap muka, mereka telah lebih dulu berkenalan di media sosial. Sekali lagi kami sampaikan, kami bukan orang baik, tapi kami khawatir dengan apa yang kami lihat di lapangan.”

Ungkapan tersebut mencerminkan paradoks. Betapa tidak, seorang penegak aturan mengakui keterbatasannya akibat berada di lembaga yang tidak tepat yaitu Satpol PP. Pun demikian mereka merasa bertanggung jawab atas masa depan generasi.

“Kami meminta kepada Mualem sebagai Gubernur Aceh untuk segera mengembalikan kami ke Dinas Syariat Islam. Di dinas itu kami akan terlihat berwibawa dan pasti memiliki anggaran tersendiri untuk berbagai kegiatan Pol WH. Kehadiran kami di lapangan bukan berarti dapat mengubah pergaulan muda-mudi dengan serta merta. Namun paling tidak, dengan kehadiran kami di lapangan dalam kegiatan razia, dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” kata salah seorang Polisi Wilayatul Hisbah Aceh Utara yang meminta namanya untuk dirahasiakan.

Pergeseran Nilai dan Tantangan Sosial

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh, Zulfikar Mulieng kepada Waspada.id, Rabu (15/4) siang, membenarkan apa yang disampaikan oleh beberapa anggota Polisi Wilayatul Hisbah Aceh Utara itu.

Dulu mungkin, pencegahan pergaulan bebas mudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, karena polanya harus bertemu tatap muka. Saat ini, selain bertemu tatap muda mereka juga dapat bergaul di berbagai media sosial tanpa harus bertemu langsung. Dan penggunaan media sosial saat ini benar-benar tidak dapat dikontrol.

“Benar seperti yang disampaikan Pol WH itu. Saat ini sudah terjadi pergeseran nilai-nilai. Karena itu, kami mendukung apa yang disampaikan oleh beberapa anggota Pol WH di Aceh Utara. Dan, sebaiknya Polisi Wilayatul Hisbah dikembalikan ke Dinas Sayariat Islam, agar kegiatan razia dapat lebih sering dilakukan. Bukankah Polisi Wilayatul Hisbah ada untuk memperkuat penerapan syariat Islam di Aceh,” tanya Zulfikar Mulieng.

Mungkin, kata Zulfikar Mulieng, kritikan terkait pergeseran nilai-nilai ini akan dipertentangkan oleh geberasi muda, karena sebagian muda-mudi, kebebasan berekspresi dianggap sebagai hak. Namun bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat dan agama, kebebasan itu sering kali dipandang sebagai ancaman. Ketegangan inilah yang melahirkan keresahan: bagaimana menjaga identitas tanpa menutup diri dari perubahan zaman?

Suara Generasi Muda

Tidak semua anak muda larut dalam stigma negatif. Banyak di antara mereka yang justru merasa terjebak dalam stereotip. “Kami sering dianggap nakal hanya karena nongkrong malam, padahal tidak semua begitu,” ujar Syahrul, salah seorang mahasiswa di Lhokseumawe. Pernyataan ini menunjukkan adanya jurang persepsi antara generasi tua dan muda.

Harapan dan Jalan Tengah

Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara, Aidi Habibi. Waspada.id/Ist

Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara, Aidi Habibi kepada Waspada.id menyebutkan, keresahan Pol WH tadi seharusnya menjadi alarm, bukan sekadar vonis. Ia mengingatkan bahwa pengawasan saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis: ruang dialog, pendidikan yang relevan, serta wadah kreatif bagi anak muda untuk menyalurkan energi mereka. Aceh, dengan sejarah panjang perjuangan dan identitas religiusnya, memiliki modal besar untuk membangun keseimbangan antara nilai dan kebebasan.

“Saya pikir ini adalah alarm yang harus direspon oleh Pemerintah Aceh dan seluruh masyarakat Aceh. Selain mengaktifkan kembali razia Pol WH, Pemerintah Aceh juga harus memikirkan cara-cara lain yang bisa membuat kawula muda memiliki kesibukan sehingga anak muda tidak menghabiskan waktu untuk nongkrong di warung-warung kopi,” demikian Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara ini.

Maimun Asnawi, S.HI.,M.Kom.I

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.