2 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) tengah berupaya mempercepat langkah nyata untuk menuju pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) Dadan Kusdiana menjelaskan, pihaknya memang berinisiatif melakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan persiapan pembangunan PLTN.
"Ini yang secara intensif dilakukan oleh DEN dalam dua tahun terakhir ini, termasuk juga pembentukan organisasi Percepatan Organisasi Pelaksana Pembangunan dan Pengoperasian PLTN, atau disingkat dalam bahasa Inggrisnya yang disebut dengan NEPIO," kata Dadan dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11/2025).
Adapun sebagai bagian dari persiapan tersebut pihaknya telah menyusun Utility Requirement Document (URD), yang menjadi dokumen awal dalam proses pengembangan PLTN.
Selain itu, DEN juga telah menyusun blueprint pengembangan sumber daya manusia, termasuk roadmap program Repowering Coal to Nuclear. Pihaknya juga turut memperbarui sejumlah regulasi dan mendorong penerapan teknologi audit serta clearing.
"Kemudian juga pemutakhiran regulasi serta pendorongan terkait dengan teknologi audit dan clearing, karena ini juga masuk di dalam undang-undang," ujarnya.
Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi mengesahkan rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Adapun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi salah satu energi baru yang masuk di dalam RUPTL terbaru tersebut.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa proyek PLTN di dalam RUPTL nantinya akan dibangun di dua lokasi, yakni Sumatera dan Kalimantan, masing-masing dengan kapasitas 250 megawatt (MW).
Namun di dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), pemerintah menargetkan kapasitas nuklir dapat mencapai 35 GW hingga 2060. Adapun apabila menggunakan model land-based diproyeksikan akan mencapai lebih dari 30 unit reaktor.
"Dua-duanya masing-masing 250 MW. Tetapi di dalam RUKN target kita untuk nuklir itu sampai 35 GW. Sampai 2060 ya, 2060 itu 25 GW. Ini kalau model landbase ada sekitar 30 unit lebih membangkit listrik tenaga nuklir. Jadi kalau kita bilang renewable energy, ini nuklir adalah salah satu solusi untuk base load," kata dia dalam acara Human Capital Summit (HCS) 2025, Rabu (4/6/2025).
Eniya membeberkan saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan Setneg, Kemenpan RB, dan lainnya untuk rencana pembentukan Badan Tenaga Nuklir RI (NEPIO). Karena itu, sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan teknologi nuklir, terutama terkait pengoperasian dan keselamatan perlu segera disiapkan.
"Dan di sini tentu saja kita butuh SDM yang tahu tentang nuklir, tahu bagaimana mengoperasikannya, tahu masalah safety dan bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu itu harus kita prediksi. Nah namun sekarang ini semua dunia yang menerapkan PLT nuklir itu semua mengacu kepada standar di IAEA," ujarnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Syarat RI Punya Nuklir Tinggal Selangkah Lagi, Ini Buktinya!
