2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Rusia menyatakan tidak lagi terikat oleh batasan jumlah hulu ledak nuklir seiring berakhirnya perjanjian pengendalian senjata terakhir dengan Amerika Serikat (AS), New START, pada Kamis (5/2/2026).
Berakhirnya New START tanpa pembaruan membuat dua kekuatan nuklir terbesar dunia kini bebas dari pembatasan arsenal nuklir yang selama belasan tahun berfungsi sebagai pagar pengaman strategis. Batas maksimal hulu ledak, mekanisme inspeksi, hingga transparansi senjata nuklir yang selama ini menahan eskalasi pun ikut menghilang.
Kondisi ini menjadi tanda bahaya bagi dunia. Sebab, sejarah mencatat, absennya aturan main nuklir pernah membawa umat manusia ke ambang kehancuran. Kasusnya sebenarnya juga terjadi pada 1962. Kala itu, saat Rusia masih menjadi Uni Soviet, dunia nyaris terjerumus ke perang nuklir dalam peristiwa yang dikenal sebagai Krisis Rudal Kuba.
Bagaimana Ceritanya?
Perlu diketahui, sejak 1945, AS dan Uni Soviet (Kini pecah menyisakan Rusia) menjadi dua negara dengan persenjataan nuklir terbanyak di dunia. Meski demikian, pada awalnya senjata-senjata tersebut ditempatkan dalam jarak yang relatif aman alias jauh dari wilayah lawan.
Namun, keseimbangan runtuh secara dramatis pada 1962. Diceritakan dalam An International History of the Cuban Missile Crisis (2014), pada Juli tahun tersebut, AS mulai mencurigai pergerakan militer Uni Soviet di Kuba.
Kecurigaan itu terkonfirmasi ketika pesawat mata-mata U-2 AS melaporkan adanya pembangunan fasilitas militer baru serta kehadiran teknisi Soviet di pulau tersebut pada 29 Agustus 1962. Sampai akhirnya, ketegangan memuncak pada 14 Oktober 1962, saat foto-foto udara menunjukkan rudal balistik nuklir Soviet telah ditempatkan di lokasi peluncuran di Kuba.
Bagi Washington, ini merupakan ancaman langsung terhadap eksistensi nasional. Rudal-rudal tersebut mampu menghantam sebagian besar wilayah timur Amerika Serikat hanya dalam hitungan menit. Sebab jarak AS-Kuba hanya 150 Km.
Di sisi lain, Uni Soviet mengklaim penempatan rudal itu merupakan hasil kesepakatan antara pemimpin Soviet Nikita Khrushchev (1953-1964) dan pemimpin Kuba Fidel Castro. Castro khawatir invasi AS tahun 1961 bakal terulang.
Soviet juga menilai langkah tersebut sebagai balasan strategis atas penempatan rudal nuklir AS di Turki, yang berada dekat wilayah Soviet. Meski begitu, mengutip situs Departemen Luar Negeri AS, Presiden AS John F. Kennedy (1961-1963) menganggap penempatan rudal nuklir di Kuba tak bisa ditoleransi.
Ketegangan pun meningkat dengan cepat. Kennedy mengumumkan blokade laut terhadap Kuba untuk mencegah masuknya senjata ofensif Soviet. Khrushchev menanggapi langkah itu dengan keras dan menuduh AS melakukan tindakan agresi yang dapat memicu perang terbuka.
Pesan-pesan bernada ancaman saling dipertukarkan antara Washington dan Moskow. Di Gedung Putih, para jenderal mendesak Kennedy melakukan serangan udara ke Kuba guna menghanguskan fasilitas nuklir Soviet sementara di Kremlin, militer Soviet menyiagakan kekuatan nuklir sebagai langkah antisipasi.
Mengutip riset "The Cuban Missile Crisis ", situasi mencapai titik paling berbahaya ketika AS menaikkan status militernya ke titik tertinggi, yakni DEFCON 2. Pesawat pengebom nuklir disiagakan, sementara pasukan AS bersiap menunggu perintah terakhir dari Kennedy.
Para pimpinan militer mendesak Kennedy. Beruntung, Kennedy memilih menahan diri dan membuka jalur kompromi diplomatik. Setelah negosiasi intens, Uni Soviet sepakat menarik rudalnya dari Kuba, sementara AS secara diam-diam turut menarik rudal nuklirnya dari Turki. Dunia pun selamat dari perang nuklir.
Pengalaman pahit itu lantas mendorong kedua negara membangun jalur komunikasi darurat dan merancang perjanjian pembatasan senjata strategis. Mulai dari SALT (1972), START (1991), hingga New START (2010) yang belakangan tidak lagi diperpanjang oleh AS dan penerus Soviet, Rusia.
(mfa/sef)
