6 hours ago
3
Elvan Widyatama, CNBC Indonesia
18 August 2026 11:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp650,31 triliun untuk membayar bunga utang pada 2027. Angka tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan.
Pembayaran bunga utang itu setara dengan 15,87% dari total belanja negara yang direncanakan mencapai Rp4.097,19 triliun. Dengan demikian, hampir Rp16 dari setiap Rp100 belanja pemerintah pada 2027 akan digunakan untuk membayar bunga utang.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan RAPBN 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (14/8/2026). Pemerintah menetapkan belanja negara tahun depan sekitar Rp4.097,2 triliun, dengan pendapatan sebesar Rp3.426 triliun.
Alokasi pembayaran bunga utang pada 2027 juga meningkat Rp68,08 triliun atau 11,69% dibandingkan outlook 2026 yang mencapai Rp582,23 triliun.
Anggaran tersebut hanya digunakan untuk membayar bunga maupun imbal hasil atas kewajiban pemerintah. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo tidak termasuk dalam perhitungan tersebut.
Pembayaran Bunga Utang Pemerintah
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, pembayaran bunga utang pemerintah terbagi menjadi dua kelompok, yakni bunga utang dalam negeri dan bunga utang luar negeri.
Pembayaran bunga utang dalam negeri direncanakan sebesar Rp589,68 triliun. Nilai tersebut mencakup sekitar 90,68% dari keseluruhan anggaran pembayaran bunga utang.
Sementara itu, pembayaran bunga utang luar negeri mencapai Rp60,63 triliun atau sekitar 9,32% dari total anggaran.
Kewajiban tersebut mencakup pembayaran bunga atas surat utang yang diterbitkan pemerintah, imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta bunga pinjaman.
Surat Berharga Negara (SBN) merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk memperoleh pembiayaan. Ketika menerbitkan surat utang, pemerintah berkewajiban membayar kupon atau imbal hasil kepada investor sesuai ketentuan masing-masing instrumen.
Pada instrumen konvensional seperti Surat Utang Negara (SUN), kewajiban tersebut berbentuk bunga atau kupon. Sementara pada SBSN atau sukuk negara, pemerintah membayarkan imbal hasil kepada pemegang surat berharga.
Pemerintah juga dapat menanggung biaya lain yang berkaitan dengan pengelolaan surat utang, seperti diskonto dan selisih harga dalam pembelian kembali obligasi negara.
Tren Pembayaran Bunga Utang
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), realisasi pembayaran bunga utang pada 2025 mencapai Rp514,39 triliun.
Angka tersebut naik sekitar Rp25,97 triliun atau 5,32% dibandingkan realisasi 2024 sebesar Rp488,42 triliun.
Sebagian besar pembayaran pada 2025 berasal dari bunga utang dalam negeri jangka panjang yang mencapai Rp361,73 triliun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 70,32% dari keseluruhan pembayaran bunga utang pemerintah.
Pos berikutnya adalah pembayaran imbalan SBSN sebesar Rp97,50 triliun. Sementara itu, pembayaran bunga utang luar negeri jangka panjang mencapai Rp43,10 triliun.
Pemerintah juga mencatat pembayaran diskonto Surat Utang Negara sekitar Rp7,70 triliun serta kerugian atas pembelian kembali obligasi negara sebesar Rp35,51 miliar.
Pada 2026, pembayaran bunga utang diperkirakan kembali meningkat menjadi Rp582,23 triliun berdasarkan outlook pemerintah.
Jumlah tersebut bertambah Rp67,84 triliun atau sekitar 13,19% dibandingkan realisasi pada 2025.
Dengan perkiraan belanja negara sebesar Rp3.942,37 triliun pada 2026, porsi pembayaran bunga utang mencapai sekitar 14,77%.
Pada 2027, persentasenya diproyeksikan kembali meningkat menjadi 15,87% seiring dengan kenaikan anggaran pembayaran bunga utang menjadi Rp650,31 triliun.
Jika ditarik lebih panjang, pembayaran bunga utang pemerintah pada 2013 masih sebesar Rp113,04 triliun atau sekitar 6,85% dari belanja negara.
Nominalnya kemudian meningkat menjadi Rp216,57 triliun pada 2017, Rp343,50 triliun pada 2021, dan menembus Rp500 triliun pada 2025.
Berikut perkembangan pembayaran bunga utang pemerintah serta porsinya terhadap belanja negara:
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
