3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin salah satu tentara etnis berpengaruh di Myanmar menuduh para pemimpin dunia mengabaikan lonjakan serangan udara mematikan oleh junta militer terhadap warga sipil. Ia menyatakan bahwa saat ini hanya China yang menjadi satu-satunya kekuatan luar yang melakukan intervensi dalam konflik tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Jenderal Yawd Serk, Ketua Dewan Pemulihan Negara Shan (RCSS), dalam pertemuan media pertama kalinya setelah bertahun-tahun di pangkalannya yang terletak di puncak gunung. Seruan ini muncul hanya beberapa hari setelah junta militer menyelenggarakan pemilu yang dianggap banyak pihak hanya untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan militer.
Yawd Serk menegaskan bahwa masyarakat sipil kini berada dalam kondisi yang sangat menderita akibat eskalasi serangan udara tersebut. Ia mendesak agar komunitas internasional segera mengalihkan perhatian pada krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Myanmar.
"Warga sipil menderita dan saya ingin komunitas internasional tidak mengabaikannya," kata Yawd Serk saat berbicara di markas besarnya di Loi Tai Leng, dikutip Reuters, Selasa (10/2/2026)
Dunia dinilai telah gagal menghentikan kekacauan di Myanmar saat militer meningkatkan kampanye pengeboman di seluruh negeri. Berdasarkan data Myanmar Peace Monitor, serangan udara telah menghantam lebih dari 1.000 lokasi sipil dalam kurun waktu 15 bulan terakhir.
Ketidakpastian mengenai bantuan internasional membuat kelompok-kelompok di Myanmar merasa ditinggalkan dalam menghadapi kekuatan udara junta. Lokasi markas RCSS sendiri berada di wilayah strategis antara China dan Thailand yang terisolasi di antara perbukitan hutan.
"Saat ini, kami bahkan tidak bisa memikirkan kepada siapa kami bisa mengandalkan bantuan," tambah Yawd Serk.
Konflik nasional di Myanmar telah terjadi sejak kudeta militer tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Sejak akhir tahun 2024, serangan udara dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 1.728 warga sipil, yang memperlambat gerak maju pasukan pro-demokrasi karena tidak memiliki kekuatan udara.
Di sisi lain, junta militer berdalih bahwa serangan-serangan tersebut ditujukan untuk menyasar kelompok teroris. Dalam sebuah parade militer Hari Nasional Shan, Yawd Serk menyerukan pembangunan kepercayaan di antara faksi-faksi bersenjata Myanmar dan menekankan pentingnya dialog politik untuk mengakhiri perang.
Menanggapi situasi politik terbaru, Yawd Serk memberikan kritik tajam terhadap Pemimpin Senior Jenderal Min Aung Hlaing yang diprediksi akan menjabat sebagai presiden pasca pemilu Januari lalu. Ia menyalahkan kepemimpinan militer atas kekacauan yang melanda negara tersebut.
"Kepemimpinan yang didorong oleh ego, kesombongan, dan keterakahan yang berlebihan-menempatkan keinginan satu individu di atas keinginan publik," ujar Yawd Serk di hadapan ribuan orang dan sekitar 1.000 tentaranya.
Meskipun Min Aung Hlaing telah mendesak kelompok etnis dan "teroris" untuk meletakkan senjata dan bergabung dalam pembicaraan damai, Yawd Serk mengabaikan pesan tersebut. Ia menganggap seruan itu sebagai pesan lama yang tidak akan diterima oleh pihak mana pun di Myanmar.
"Pesan yang tidak diterima oleh siapa pun," kata Yawd Serk mengenai tawaran damai junta, meskipun ia menambahkan akan menilai pemerintahan baru berdasarkan tindakan nyata mereka ke depan.
Terkait pengaruh asing, Yawd Serk secara spesifik menyoroti peran China yang bertindak sebagai perantara kekuasaan dengan mendukung beberapa kelompok untuk menstabilkan proyek infrastruktur Belt and Road. Ia menyebut China adalah satu-satunya negara yang saat ini secara aktif melakukan intervensi.
"Ada satu negara yang melakukan intervensi di Myanmar, yaitu China dan hanya China," tegas Yawd Serk kepada Reuters tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Kementerian Luar Negeri China membalas pernyataan tersebut dengan mengklaim bahwa mereka telah memainkan peran konstruktif dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi domestik Myanmar. Beijing menyatakan dukungannya terhadap pihak-pihak yang memperkuat dialog demi stabilitas wilayah.
Sementara itu, juru bicara Persatuan Nasional Karen (KNU), Saw Taw Nee, menyambut baik upaya pembangunan persatuan yang dilakukan oleh kelompok Shan. Ia menegaskan bahwa saat ini adalah waktu yang kritis bagi seluruh kelompok penentang junta untuk bersatu.
"Ini adalah waktu yang kritis bagi kita untuk membangun persatuan. Kami bangga saudara-saudara Shan kami mencoba merintis jalan tersebut," ungkap Saw Taw Nee melalui sambungan telepon.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
