2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan mempercepat pengembangan energi panas bumi atau geothermal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, hal itu dilakukan karena menjadi bagian dari strategi untuk kedaulatan dan ketahanan energi nasional.
Namun, Bahlil mengaku, faktor perizinan menjadi salah satu faktor kendala proses penggarapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang banyak dikeluhkan oleh para pengusaha.
"Nah salah satu persoalannya itu adalah kecepatan regulasi, izin segala macam," kata Bahlil saat ditemui usai acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di JCC Senayan, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk energi geothermal. Namun, yang baru dimanfaatkan baru sekitar 10-13% dari cadangan energi bersih tersebut.
Bahlil menekankan, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya geothermal terbesar di dunia. Namun, dalam implementasinya posisi Indonesia berada di bawah Amerika Serikat (AS).
Ia mengungkapkan, minimnya implementasi energi yang dilakukan oleh para pengusaha terkait dengan perizinan yang berbeli-belit.
"Sejak saya dilantik jadi Menteri SDM, saya cek apa sih yang membuat lambat, karena saya dulu pengusaha juga. Saya dulu sebelum masuk di pemerintah, saya pengusaha. Dan setelah saya masuk pemerintah, saya jadi Menteri Investasi. Pengusaha itu kan mau cepat, tapi kalau aturannya berbelit-belit, lambat, ya mau gimana?" tuturnya.
Oleh karena itu, Bahlil memangkas tahapan peraturan yang menghambat pelaku usaha. Meskipun demikian, upaya tersebut dianggap belum cukup.
"Dan sekarang ternyata setelah saya evaluasi, masih banyak juga hambatan-hambatan terhadap aturan-aturan itu," imbuhnya.
Bahlil melanjutkan lebih jauh, selain melakukan pembenahan regulasi, Ia juga berkolaborasi dengan kementerian lain terkait dengan insentif, khususnya perpajakan. Sebab, antar pengusaha dan regulator tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.
"Saya juga sudah mengecek nilai keekonomian. Sekalipun sudah mencapai 9,5 sen per kWh, tapi oleh teman-teman asosiasi mengatakan masih kurang. Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak. Jadi nanti kita akan merubah PP dan Perpres untuk kemudahan dan insentif terhadap bisnis sektor geothermal," ungkapnya.
Bahlil menekankan, bagi para pengusaha yang menggarap sektor EBT harus memiliki komitmen yang kuat dan serius. Bisnis yang digarap harus cepat
"Bagi teman-teman pengusaha yang sudah mendapatkan konsesi, harus juga cepat.
Jangan konsesinya ditahan. Kalau ditahan, itu juga memperlambat. Jadi jangan sampai kita lambat dan itu hanya dianggap sebagai yang dilakukan oleh pemerintah," sebutnya.
"Saya selalu menandatangani penghentian sementara. Penghentian sementara. Ini kan bagian dari para strategi (curang pengusaha). Syukur alhamdulillah kalau betul ada masalah ya. Tetapi saya kan mantan pengusaha, intuisi dan penciuman, saya kan tahu. Penghentian sementara ini kan dalam rakam memperpanjang masa kontrak kalian karena kalian ada persoalan di situ. Syukur kalau itu persoalannya rakyat. Tapi kalau persoalan teknologi, persoalan uang, itu mempermasalah," lanjutnya.
Ia juga meminta kepada Dewan Energi Nasional (DEN) untuk ikut mengawasi para pengusaha yang menggarap EBT agar menjalankan usahanya dengan baik dan amanah.
"Izin sudah diperpanjang satu kali. Mau juga dua kali diperpanjang, ada juga yang mau tiga kali. Begitu kita kena pemutusan, lobby lagi. Pakai ini, pakai ini, pakai ini. Boleh lah, yang penting kalian ada punya komitmen gitu loh. Bagi kami pemerintah, siapapun yang mengerjakan gak apa-apa, yang penting cepat," tutupnya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
