Pertamina Kaji Peningkatan Impor Migas dari AS

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) sedang mengkaji potensi peningkatan impor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat (AS). Hal ini sebagai respon terhadap kondisi kebijakan tarif perdagangan baru antara AS dengan Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, pihaknya terus mendukung upaya pemerintah dalam bernegosiasi dengan AS, salah satunya dengan mempertimbangkan pengalihan porsi impor migas dari negara lain menjadi dari AS.

"Saat ini Pertamina telah memiliki kerjasama rutin dengan mitra Amerika Serikat untuk suplai komoditas migas yaitu untuk minyak mentah sekitar 4% dari total impor kita dan LPG sekitar 57% dari total impor dengan nilai transaksi hingga US$ 3 miliar per tahun," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Yang terpenting saat ini, kata Simon, Pertamina akan terus menjamin ketersediaan energi nasional dengan mempertahankan efisiensi volume impor. "Pertamina juga telah melakukan koordinasi bersama tim perunding pemerintah yang dipimpin oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan saat ini kami sedang menjajaki ketersediaan suplai dari Amerika Serikat yang sesuai baik dari sisi kualitas volume hingga aspek komersial yang tetap kompetitif," katanya.

Nah, sebagai langkah pengalihan impor migas ke AS itu, Pertamina juga mempertimbangkan setidaknya dari sisi logistik hingga aspek keekonomian.

Gambarannya, pertama, jarak AS dengan Indonesia terpaut hingga 40 hari untuk bisa mengantar migas. Hal itu dinilai jauh lebih lama dibandingkan jika Indonesia mengimpor dari negara-negara Timur Tengah.

"Risiko utama adalah dari sisi jarak dan waktu pengiriman dari Amerika Serikat yang jauh lebih panjang yaitu sekitar 40 hari dibandingkan sumber pasokan dari Timur Tengah ataupun negara Asia," jelasnya.

Selain itu, dia mengungkapkan risiko lain adalah perihal kondisi cuaca yang dinilai bisa berdampak kepada ketahanan stok nasional.

"Karena itu, Pertamina saat ini sedang melakukan kajian komprehensif mencakup aspek teknis, komersial, dan risiko operasional untuk memastikan bahwa skenario peningkatan suplai dari Amerika Serikat dapat dilakukan secara efektif," tambahnya.

Pertamina menilai perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah dalam bentuk payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kerjasama suplai energi untuk RI.

"Komitmen kerjasama secara G2G antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat akan memberikan kepastian politik dan regulasi dan selanjutnya dapat diturunkan ke dalam bentuk kerjasama bisnis to bisnis di level teknis dan operasional antar perusahaan," tutupnya.

(pgr/pgr)

Next Article Video: Pertamina Jadi Pilar Utama Ketahanan Energi Nasional