Premanisme Di Kawasan Industri Terkait Maraknya PHK

JAKARTA (Waspada.id): Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menilai aksi premanisme di kawasan industri berkaitan dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang banyak terjadi akhir-akhir ini.

“Memang ini enggak bisa lepas dari masalah yang terkait dengan ketersediaan atau penyerapan tenaga kerja. Dikarenakan dalam penyerapan (tenaga kerja) itu tidak terjadi atau bahkan justru malah banyak (mengalami) PHK,” ujar Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Sanny menyebut gangguan keamanan lebih sering muncul di daerah yang minim serapan kerja atau menghadapi gelombang PHK. Kondisi ini memicu gangguan premanisme di kawasan industri.

“Itu menjadi (pemicu) praktik-praktik gangguan aksi dari segi keamanan itu terjadi. Jadi memang ada korelasinya. Hal ini perlunya peningkatan kesigapan aparat keamanan untuk mengantisipasi gangguan tersebut,” terangnya.

Ia mencatat titik-titik industri rawan premanisme mayoritas berada di Pulau Jawa, seperti Tangerang, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Bahkan daerah industri baru seperti Subang mulai merasakan hal yang sama. Keluhan serupa juga datang dari kawasan industri di Batam, Kepulauan Riau.

Selain mengganggu aktivitas industri, menurutnya, premanisme membuat investor asing ragu menanamkan modal di Indonesia.

“Kerugian yang dialami negara itu adalah terhambatnya daripada potensi investasi yang sebetulnya akan masuk, namun karena situasi yang ada di dalam negeri seperti itu (premanisme marak) tidak jadi masuk,” ungkap Sanny.

Sementara Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menyampaikan, korban PHK mencapai 150.000 orang sepanjang Januari hingga Juni 2025.

Data tersebut mengacu pada catatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang merekam banyaknya warga keluar dari kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi kita melihat yang keluar dari BPJS karena alasan PHK, Januari sampai dengan Juni 2025 sudah 150.000 (peserta), dan yang klaim itu ada 100.000-an. Jadi ini angka yang dipakai dasar dari BPJS Ketenagakerjaan,” ulas Shinta, Rabu.

Shinta menjelaskan, pemerintah memiliki data lain dari Dinas Ketenagakerjaan daerah. Namun ia menilai perbedaan data itu tidak perlu dipersoalkan.

“Jadi kita sama-sama sepakat bahwa ini bukan hanya sekadar PHK biasa, tetapi ini memang PHK sedang benar-benar berjalan dan masih terus bergulir,” kata Shinta.

Apindo juga telah melakukan survei internal yang menunjukkan banyak perusahaan masih berencana melakukan PHK tahun ini. (J03).

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.