1 hour ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan besarnya beban devisa negara akibat impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang terus meningkat setiap tahun.
Menurut Bahlil, Indonesia setidaknya harus mengeluarkan devisa hingga Rp137 triliun per tahun untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp80 triliun hingga Rp87 triliun ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi.
"Tahu nggak? Itu harga LPG subsidinya sejak pertama kali sampai sekarang nggak pernah kita rubah-rubah. Sekarang kita belanja LPG per tahun devisa kita keluar Rp137 triliun. Dari Rp137 triliun itu yang disubsidi oleh negara Rp80 sampai Rp87 triliun per tahun Bos," kata Bahlil dalam acara Sinergi Alumni IPB Untuk Bangsa, Sabtu (2/4/2026).
Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengelola anggaran subsidi agar lebih tepat sasaran.
Bahlil membeberkan, kebutuhan LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Namun, kapasitas produksi dalam negeri masih jauh dari mencukupi.
Setidaknya, dari kapasitas terpasang sebesar 1,9 juta ton, realisasi produksi maksimal hanya berada di kisaran 1,6 hingga 1,7 juta ton per tahun. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahunnya.
"Masalahnya adalah pertanyaan yang selalu saya dapat informasi kenapa kita tidak membuat LPG dalam negeri? Padahal kita gas melimpah. Gas kita nggak pernah impor lagi lho. Gas itu sudah semuanya industri dalam negeri. Yang kita bahkan kita ekspor 30% dari total lifting gas kita. Cuman kenapa LPG kita impor? Karena LPG itu bahan bakunya C3, C4... C3, C4 itu berbeda dengan kebanyakan gas kita, gas kita itu C1, C2. C3, C4 ini kecil, makanya kita membangun industri dalam negerinya kecil," jelas Bahlil.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
