6 hours ago
3
Salma Laiqa, CNBC Indonesia
18 August 2026 11:53
Jakarta,CNBC Indonesia - Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan datang silih berganti dan kerap menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi yang besar.
Tingginya risiko bencana di Indonesia tidak lepas dari kondisi geografis dan geologisnya. Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire, jalur sepanjang sekitar 40.000 kilometer yang mengelilingi Samudra Pasifik dan dikenal sebagai salah satu kawasan dengan aktivitas gempa bumi serta vulkanik tertinggi di dunia.
Jalur tersebut terdiri atas palung samudra, busur vulkanik, dan sabuk gunung api yang saling berdekatan. Indonesia juga berada di wilayah pertemuan sejumlah lempeng tektonik besar, yakni Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang membuat aktivitas seismik di berbagai wilayah cukup tinggi.
Kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap gempa bumi, erupsi gunung api, hingga tsunami. Posisi Indonesia yang berada di antara dua samudra juga membuat sejumlah wilayah menghadapi risiko gempa besar, termasuk potensi gempa megathrust.
Namun, ancaman bencana di Indonesia tidak hanya bersumber dari aktivitas geologi. Banjir, angin puting beliung, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bencana yang kerap terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Di tengah tingginya intensitas bencana tersebut, anggaran penanganan bencana Indonesia justru mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini menjadi sorotan mengingat besarnya potensi kerugian sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh berbagai bencana di Tanah Air.
Gempa M 7,7 Kembali Ingatkan Risiko Bencana RI
Dalam perkembangan terbaru, Indonesia baru saja dihantam gempa hebat. Gempa kuat kembali menunjukkan tingginya kerentanan Indonesia terhadap bencana geologi. Pada Sabtu (15/8/2026), gempa bermagnitudo 7,7 terjadi di wilayah Mbay, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), sehingga BMKG menerbitkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di NTT, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan pemodelan BMKG, beberapa wilayah berada pada tingkat siaga dengan potensi gelombang sekitar 0,5 hingga 3 meter. Kejadian tersebut kembali menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini di negara dengan tingkat aktivitas seismik yang tinggi seperti Indonesia.
Tahun lalu, Indonesia juga dihantam bencana besar yakni banjir Sumatera yang diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar Rp 68,7 triliun.
Kendati bencana semakin terjadi, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBP) justru masih sangat kecil.
Alokasi anggaran BNPB diajukan sebesar melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 1,003 triliun. Angka ini memang naik dibandingkan alokasi pada 2026 menjadi Rp 491 miliar.
Namun, anggaran yang diajukan pada 2027 jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam RAPBN 2027, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) direncanakan sebesar Rp1,003 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan pagu APBN 2026 yang sebesar Rp491 miliar. Meski naik tajam, alokasi tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan total Belanja Negara.
Pada 2025, pagu awal BNPB tercatat sebesar Rp1,427 triliun sebelum mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp4,98 triliun. Realisasi anggarannya kemudian diperkirakan sekitar Rp4,48 triliun.
Pagi anggaran BNBP direvisi pada 2025 karena ada bencana besar banjir Sumatera.
Akses di wilayah Silungkang yang sempat terputus akibat bencana banjir bandang secara bertahap mulai dapat dilalui kembali. Sejumlah titik, termasuk di Jorong Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang Kec. Palembayan Kab. Agam, akses masih terputus karena timbunan material lumpur, batu dan kayu, Rabu (3/12/2025). (Dok. BNPB) Foto: Akses di wilayah Silungkang yang sempat terputus akibat bencana banjir bandang secara bertahap mulai dapat dilalui kembali. Sejumlah titik, termasuk di Jorong Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang Kec. Palembayan Kab. Agam, akses masih terputus karena timbunan material lumpur, batu dan kayu, Rabu (3/12/2025). (Dok. BNPB)
Kenaikan anggaran tersebut juga dibarengi dengan agenda pemulihan pascabencana yang lebih luas. Pemerintah menyiapkan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang mencakup tiga provinsi dan 53 kabupaten/kota. Program ini difokuskan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar, konektivitas, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Prioritas pemulihan mencakup pembangunan dan perbaikan hunian, rehabilitasi infrastruktur sumber daya air dan pengendalian banjir, pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta lahan pertanian. Pemerintah juga menekankan penataan ruang berbasis risiko, pemulihan lingkungan, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana ke depan.
Sebagai catatan, pendanaan penanggulangan bencana tidak hanya bersumber dari anggaran BNPB. Dalam RAPBN 2027, pemerintah juga menyiapkan dana antisipatif untuk penanganan bencana melalui belanja non-K/L.
Selain anggaran bencana di BNPB, pemerintah juga menyediakan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana di APBN. Rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dalam periode tahun 2014-2024 adalah sekitar Rp4,29 triliun per tahun.
Dana cadangan bencana Foto: Kementerian Keuangan
Di tengah tingginya risiko bencana, kenaikan anggaran dan penguatan program pemulihan menjadi penting untuk memperkuat kesiapsiagaan Indonesia, sekaligus menekan dampak sosial dan ekonomi ketika bencana terjadi.
(Salma Laiqa/slm)
