Sentilan Keras AHY, Tunjuk Hidung Biang Masalah Penyebab Macet-Bencana

Jakarta CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya menegakkan aturan tata ruang. Ia menilai berbagai persoalan perkotaan dan lingkungan yang berulang tidak bisa dilepaskan dari lemahnya perencanaan ruang.

AHY mengatakan, tata ruang tidak boleh diposisikan sekadar sebagai dokumen formal atau pelengkap administratif. Spasial harus menjadi arah sebelum pemerintah menjalankan program pembangunan apa pun.

"Kita ingin menghadirkan sebuah spirit bahwa dalam pembangunan tata ruang harus menjadi panglima, artinya yang menentukan terlebih dahulu sebelum kita merencanakan pembangunan infrastruktur apa pun sektor yang sedang kita kelola," ujar AHY dalam Town Hall Meeting di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Senin (9/2/2026).

Ia menjelaskan, banyak kota besar di dunia tumbuh pesat karena konsistensi dalam perencanaan kota dan disiplin dalam menjalankan aturan tata ruang. Indonesia memiliki peluang yang sama jika mampu memperkuat aturan tata ruangnya.

"Ketika kita mendengar ada bencana di suatu daerah, ada kemacetan yang luar biasa, ada masyarakat yang merasa hidupnya tidak nyaman, kalau kita telusuri biasanya berawal dari permasalahan tata ruang wilayah yang sering diabaikan sebetulnya ada tapi tidak ditegakkan," katanya.

AHY juga menyinggung, pemerintah sebelumnya telah mengawal kebijakan satu peta atau one map policy sebagai upaya menyatukan referensi data spasial nasional. Namun implementasinya dinilai masih perlu penguatan agar tidak terjadi perbedaan versi antarinstansi.

"Negara harus punya referensi yang sama. Tidak boleh masing-masing punya versi sendiri karena ketika di-overlay hasilnya tidak sama persis," tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pembaruan dokumen rencana tata ruang wilayah secara berkala. Menurutnya, dinamika perubahan iklim membuat peta risiko bergeser sehingga pembaruan lima tahunan menjadi kebutuhan mutlak.

AHY juga mendorong sinkronisasi lintas wilayah, termasuk koordinasi antarprovinsi dalam satu pulau agar arah pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pendekatan regional dinilai mampu mengurangi potensi tumpang tindih kebijakan.

"Dalam menyiapkan tata ruang kita juga harus responsif mengakomodasi berbagai prioritas pemerintah, sehingga rencana pembangunan dan tata ruang itu saling melengkapi, bukan saling mendahului," ujarnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]