4 Gebrakan Prabowo di Sektor Energi-Tambang 2027: Bursa Mineral-BBM

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI pada hari ini, Jumat, 14 Agustus 2026, memaparkan sejumlah kebijakan baru yang akan menjadi arah sektor energi dan pertambangan pada 2027.

Kebijakan tersebut mencakup pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nasional, percepatan transisi energi melalui pembangunan 100 Giga Watt (GW) PLTS, pengembangan kendaraan listrik, hingga upaya mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara signifikan.

Empat agenda tersebut saling berkaitan. Pemerintah ingin meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam, menekan konsumsi energi fosil, dan memperkuat industri nasional yang terhubung dengan mineral strategis.

1. Pendirian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Salah satu pengumuman dalam pidato Presiden adalah rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Indonesia.

Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang sebelumnya telah diumumkan pemerintah.

Dengan komoditas yang akan diperdagangkan mencakup kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, hingga komoditas strategis lainnya. Pemerintah ingin membangun Indonesia Reference Price sehingga harga acuan komoditas ekspor Indonesia dibentuk di dalam negeri, bukan lagi mengacu pada bursa luar negeri.

Presiden menilai selama puluhan tahun Indonesia berada dalam posisi sebagai produsen utama berbagai komoditas dunia, tetapi belum memiliki pengaruh terhadap pembentukan harga. Menurutnya, kondisi tersebut membuat nilai tambah perdagangan belum sepenuhnya dinikmati Indonesia.

Prabowo menyampaikan bahwa "Terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri."

Melalui bursa tersebut, pemerintah ingin membangun harga acuan Indonesia atau Indonesia Reference Price sebagai referensi perdagangan komoditas nasional. Menurut Prabowo, produsen, eksportir, investor, hingga pembeli nantinya dipertemukan dalam satu sistem perdagangan yang diawasi regulator sehingga transaksi menjadi lebih transparan dan ruang praktik manipulasi harga semakin sempit.

2. Pengurangan Subsidi BBM

Prabowo juga menghubungkan agenda transisi energi dengan reformasi subsidi energi. Menurutnya, elektrifikasi transportasi akan menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi konsumsi BBM, sehingga beban anggaran negara dapat ditekan secara bertahap.

"Tadi saya sebut percepat elektrifikasi mobilitas rakyat, subsidi BBM harus kita kurangi," ucap Prabowo.

"Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan," tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menggeser fokus belanja negara dari subsidi konsumsi menuju investasi infrastruktur energi.

Dalam pidato yang sama, Presiden beberapa kali mengaitkan elektrifikasi dengan pembangunan PLTS, motor listrik, dan pengurangan impor BBM sehingga seluruh kebijakan energi saling terhubung dalam satu arah yang sama.

Menurut Presiden, ketergantungan terhadap BBM impor masih menjadi tantangan bagi ketahanan energi nasional. Semakin besar konsumsi BBM dapat digantikan oleh listrik yang berasal dari sumber energi domestik, semakin kecil pula tekanan terhadap devisa negara. Dengan demikian, pengurangan subsidi BBM diposisikan sebagai konsekuensi dari meningkatnya pemanfaatan energi listrik, bukan sekadar pengurangan belanja pemerintah.

3. Insentif Besar untuk Motor Listrik

Agenda berikutnya adalah pemberian insentif bagi industri kendaraan listrik nasional.

Pemerintah akan memberikan dukungan kepada perusahaan yang mampu membangun produksi motor listrik dalam jumlah besar di dalam negeri.

"Kita akan beri insentif cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia."

Presiden menyebut kebijakan tersebut memiliki tiga sasaran utama. Pertama, menurunkan biaya transportasi masyarakat. Kedua, mengurangi konsumsi BBM impor. Ketiga, memperbesar industri kendaraan listrik nasional beserta rantai pasoknya.

Prabowo juga menilai Indonesia memiliki hampir seluruh bahan baku utama untuk industri baterai kendaraan listrik sehingga peluang membangun industri dari hulu hingga hilir semakin besar.

"Kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik."

Menurutnya, penggunaan motor listrik dapat memangkas pengeluaran masyarakat secara signifikan dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.

4. PLTS 100 GW dan Penghentian PLTD

Di sektor ketenagalistrikan, Presiden mengumumkan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga mencapai 100 Giga Watt (GW). Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GW PLTS disertai penghentian 13 GW Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

"Tahun ini kita bangun 30 GW tenaga surya dan segera hentikan 13 GW pembangkit tenaga diesel," kata Prabowo.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki keunggulan berupa sinar matahari yang tersedia hampir sepanjang tahun. Karena itu, penggunaan PLTD di wilayah terpencil dinilai semakin tidak efisien akibat tingginya biaya distribusi BBM.

"Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sinar matahari sepanjang tahun. Tidak masuk akal pulau terpencil membawa BBM Solar untuk memperoleh listrik," ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan target jangka panjang agar setiap desa memiliki PLTS berkapasitas 1 MW apabila tersedia lahan yang memadai. Berdasarkan perhitungan pemerintah, pembangunan PLTS 100 GW dapat menghemat sedikitnya Rp 73,9 triliun per tahun melalui penurunan biaya pokok produksi listrik.

Di luar itu, pemerintah memperkirakan impor BBM akan berkurang sehingga kebutuhan devisa untuk energi ikut menurun. Bagi pemerintah, pembangunan PLTS diposisikan sebagai langkah memperkuat kemandirian energi sekaligus meningkatkan efisiensi fiskal dalam jangka panjang.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)