11 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan program kerja prioritas nasional (PKPN) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menyerap sekitar Rp 635,9 triliun anggaran belanja APBN 2027.
Ia mengatakan, dari total pagu indikatif belanja kementerian atau lembaga (K/L) pada 2027 yang sebesar Rp 1.380,9 triliun, mencakup belanja untuk PKPN sebesar Rp 635,9 triliun, plus Rp 1,2 triliun untuk belanja pendukung fondasi klaster PKPN.
"Fokus terbesar belanja diarahkan untuk pembangunan sumber daya manusia, pengurangan jumlah orang miskin, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta penguatan infrastruktur dan penguatan ekonomi rakyat serta desa," kata Rachmat saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Adapun rincian anggaran belanja PKPN pada 2027 yang telah di desain Bappenas itu terdiri dari pagu indikatif klaster kedaulatan pangan senilai Rp 35,20 triliun. Lalu, kemandirian energi dan air Rp 35,36 triliun.
Selanjutnya, pendidikan sebesar Rp 347,6 triliun, kesehatan Rp 36,85 triliun, hilisasi dan industrialisasi Rp 1,38 triliun, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana Rp 25,12 triliun, ekonomi kerakyatan dan desa Rp 178,1 miliar, serta penurunan kemiskinan Rp 154,20 triliun.
Pembiyaan dan Investasi RKP 2027. (Tangkapan layar Bappenas) Foto: Pembiyaan dan Investasi RKP 2027. (Tangkapan layar Bappenas)
Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas juga telah menggariskan indikasi kebutuhan dana 8 kebijakan prioritas nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto pada 2027 dengan nilai total Rp 1.529,94 triliun.
Kebutuhan dana terbesar ialah untuk program yang termasuk ke dalam Prioritas Nasional 4 senilai Rp 644,72 triliun. Prioritas Nasional 4 ialah Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
Kedua ialah Prioritas Nasional 2 dengan indikasi kebutuhan dana Rp 337,18 triliun. Tercakup ke dalam Prioritas Nasional 2 ialah Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
Selanjutnya, ialah program Prioritas Nasional 6 senilai Rp 310,40 triliun. Terdiri dari Program Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
Kebutuhan dana terbesar berikutnya ialah untuk Prioritas Nasional 6 senilai Rp 310,40 triliun, yang tercakup kedalam Program Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
Berikutnya Prioritas Nasional 7 dengan indikasi kebutuhan dana Rp 47,01 triliun yang tercakup di dalamnya Program Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Prioritas Nasional 8 membutuhkan dana sebesar Rp 41,19 triliun, yang termasuk di dalamnya ialah program terkait upaya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
Prioritas Nasional 5 urutan selanjutnya dengan kebutuhan dana Rp 40,13 triliun dengan cakupan di dalamnya Program Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
Terakhir, ialah Prioritas Nasional 1 yang terkait dengan Program Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Nilai indikasi kebutuhan dananya sebesar RP 1,42 triliun.
Pendanaan kegiatan yang menjadi prioritas RKP Tahun 2027 dipenuhi melalui sumber pembiayaan pemerintah dan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha/pihak lain dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi biaya serta pengendalian risiko.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
