Aceh Serahkan R3P ke Pusat, Butuh Anggaran Rp153,3 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana

8 Februari 20268 Februari 2026

BANDA ACEH (Waspada.id): Pemerintah Aceh telah secara resmi menyerahkan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 3 Februari 2026.

Dokumen strategis ini mencatat total kebutuhan anggaran pemulihan senilai Rp153,3 triliun dan menjadi tonggak penting percepatan proses pemulihan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Demikian Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, melalui rilis yang diterima Waspada.id, Minggu (8/2/2026). Menurutnya, dokumen R3P telah disahkan langsung oleh Gubernur Aceh dan memuat data komprehensif terkait kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan lintas sektor.

“R3P ini memuat keseluruhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dihimpun dari semua level pemerintahan, sehingga menjadi acuan utama dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh,” tutur Muhammad MTA.

Rincian kebutuhan anggaran dalam dokumen tersebut adalah: Kewenangan Kementerian/Lembaga (Pusat) sebesar Rp41,8 triliun; Kewenangan Pemerintah Aceh Rp22 triliun; Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp60,43 triliun; serta Kewenangan Masyarakat dan Dunia Usaha Rp29 triliun.

Dokumen R3P merupakan hasil konsolidasi seluruh tingkatan kewenangan, mulai dari kementerian/lembaga pusat, Pemerintah Aceh, hingga pemerintah kabupaten/kota. Dalam proses penyusunannya, Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia juga telah melakukan rapat koordinasi langsung dengan jajaran Pemerintah Aceh untuk menyelaraskan substansi dokumen dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.

Saat ini, lanjut MTA, BNPB tengah melakukan verifikasi administratif terhadap seluruh dokumen yang telah disampaikan. Tahapan berikutnya adalah verifikasi faktual ke lapangan di kabupaten/kota terdampak guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil.

“Setelah verifikasi faktual selesai, BNPB akan meneruskan dokumen tersebut kepada Bappenas RI sebagai dasar persiapan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” jelasnya.

Pemerintah Aceh menegaskan bahwa berbagai langkah pemulihan terus berjalan secara bertahap di lapangan. Gubernur Aceh dalam berbagai kesempatan juga mengajak seluruh komponen pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersatu serta bergotong royong membangkitkan Aceh dari dampak bencana.

“Semangat kolaborasi menjadi kunci agar proses pemulihan dapat berjalan optimal dan Aceh mampu bangkit lebih kuat,” tambahnya.

Pemerintah Aceh juga memastikan akan terus menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses verifikasi hingga realisasi program kepada publik melalui awak media.(hulwa)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.