AHY Bongkar Biang Kerok Bencana Banjir di RI, Punya Solusi Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti lemahnya pengendalian tata ruang sebagai salah satu penyebab berulangnya bencana dan konflik agraria di berbagai daerah. Ia menilai banyak persoalan lingkungan berawal dari pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak ditertibkan.

AHY mencontohkan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah sebagai dampak berkurangnya daerah resapan air dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Ia menilai fokus penanganan selama ini lebih banyak diarahkan ke wilayah hilir.

"Yang sering diabaikan bahwa bukan yang terjadi di hilir saja yang harus kita atasi, tapi apa yang terjadi di hulu. Karena seharusnya ada lahan yang tidak boleh dibangun, akhirnya dibangun tanpa izin ilegal kemudian mengurangi daerah resapan," ujar AHY dalam Town Hall Meeting di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Senin (9/2/2026).

Persoalan abrasi dan banjir rob di kawasan pesisir yang diperparah oleh penurunan muka tanah serta lemahnya disiplin pemanfaatan ruang juga menjadi masalah. Menurutnya, perlindungan kawasan pantai harus dibarengi pengendalian pembangunan di daratan.

"Ini semua harus kita telusuri agar apa yang terjadi di hilir dilakukan solusi yang tepat, karena apa yang terjadi di hulu sangat berpengaruh," katanya.

Selain bencana, AHY menyoroti konflik agraria yang melibatkan warga, korporasi, hingga pemerintah daerah. Konflik tersebut dinilai sering muncul akibat perencanaan ruang yang tidak sinkron dan lemahnya pengawasan.

"Konflik antarwarga, antarwarga dengan korporasi maupun dengan pemerintah ini juga karena tata ruang yang mungkin tidak semuanya ditata dengan baik," ujarnya.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, AHY memaparkan pentingnya proses pengendalian ruang yang jelas, mulai dari persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemantauan berkala berbasis teknologi, verifikasi lapangan, hingga penindakan hukum.

"Paradigma pengendalian ruang ini harus berubah dari yang sifatnya reaktif menjadi preventif. Jangan menunggu terjadi bencana terlebih dahulu," tegasnya.

Ia menilai pemanfaatan citra satelit dan teknologi geospasial perlu diperluas agar potensi pelanggaran bisa dideteksi sejak dini. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan mampu melakukan koreksi sebelum dampak kerusakan meluas.

"Kalau kelihatan agak aneh di sebuah ketinggian yang seharusnya hijau tapi ada bangunan mencurigakan, artinya deteksi sejak dini sehingga tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk," tuturnya.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]