2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan seluruh rumah sakit di wilayah Sumatra yang terdampak bencana kini sudah kembali beroperasi. Meski demikian, pemulihan layanan kesehatan disebut belum sepenuhnya optimal karena masih banyak alat kesehatan (alkes) yang rusak dan membutuhkan penggantian.
Untuk itu, pengajuan tambahan anggaran pun dilakukan.
Budi memaparkan, dari total 130 rumah sakit yang terdampak, sebanyak 87 rumah sakit sempat tidak bisa beroperasi pada awal bencana. Seiring proses penanganan darurat, jumlah rumah sakit yang lumpuh terus berkurang.
"Dari 130 rumah sakit yang terdampak, 87 itu sempat tidak bisa beroperasi di awal bencana. Kemudian tanggal 1 Desember kita lihat, 9 itu tidak bisa beroperasi sama sekali. Dan sampai saat ini, semuanya sudah bisa beroperasi," kata Budi dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Namun, kondisi yang lebih berat justru dialami fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yakni Puskesmas. Dari 1.265 Puskesmas di tiga provinsi terdampak, sebanyak 897 Puskesmas berhenti beroperasi pada awal bencana.
"Kita bisa lihat fasilitas kesehatan yang lebih parah adalah Puskesmas. Dari 1.265 Puskesmas di 3 provinsi yang terdampak, pada saat awal bencana 897 itu berhenti beroperasi," ungkap Budi.
Setelah proses revitalisasi berjalan hingga Desember, tercatat masih ada 152 Puskesmas yang tidak dapat beroperasi karena terendam lumpur dengan ketinggian bervariasi.
"Yang benar-benar tidak bisa beroperasi karena penuh lumpur. Ada yang selutut, ada yang sebetis, ada yang sedada, itu ada 152 Puskesmas," lanjutnya.
Saat ini, jumlah Puskesmas yang belum kembali beroperasi tersisa dua unit karena mengalami kerusakan total. "Dan sampai saat ini, tinggal 2 yang belum beroperasi karena hancur," ucap dia.
Meski seluruh rumah sakit dan hampir seluruh Puskesmas sudah kembali beroperasi, Budi menegaskan pelayanan kesehatan belum berjalan 100% karena keterbatasan alat kesehatan.
"Kita mau mengoperasikan lagi 100 persen seluruh Puskesmas dan rumah sakit, tapi banyak alat yang rusak. Jadi rumah sakitnya beroperasi tapi belum 100%, karena banyak alat yang rusak," sebutnya.
Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah mengajukan anggaran sebesar Rp529 miliar guna melakukan rehabilitasi penuh.
"Kami sudah mengajukan usulan anggaran Rp529 miliar tanggal 20 Januari 2026, suratnya kami kirimkan untuk bisa melakukan rehabilitasi penuh," kata Budi.
Ia berharap pencairan anggaran dapat dipercepat agar proses pemulihan layanan kesehatan bisa segera diselesaikan sesuai target.
Tunggu Anggaran Tambahan Cair
Sambil menunggu anggaran cair, Kemenkes juga membuka peluang partisipasi masyarakat melalui donasi alat kesehatan.
"Tapi kalau belum cair pun, tapi tidak diam, kami mencari dengan donasi-donasi. Banyak sekali yang mau melakukan donasi, seluruh komponen masyarakat, kita silahkan langsung," kata Budi.
Dia menuturkan, Kemenkes telah memiliki daftar rumah sakit dan Puskesmas beserta kebutuhan alat kesehatan yang rusak.
"Karena kita sudah punya list rumah sakitnya dan list Puskesmasnya, kami persilakan masyarakat langsung, yang penting kita catat, untuk mempercepat proses recovery ini," tuturnya.
"Ini sambil menunggu anggaran kita cair, kita cari masyarakat untuk donasi. Ini sudah kami kirimkan tanggal 20 Januari 2026," pungkas Budi.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
