2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase krusial, dengan rencana perundingan nuklir yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (6/2/2026) mendatang. Pertemuan ini digelar di tengah meningkatnya tekanan militer Washington di Timur Tengah serta kekhawatiran bahwa kegagalan diplomasi bisa berujung pada konfrontasi terbuka.
Seorang diplomat regional mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan nuklir tersebut akan digelar di Oman, sementara Presiden AS Donald Trump terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan.
Trump sebelumnya memperingatkan bahwa "hal buruk" kemungkinan besar akan terjadi jika kesepakatan tidak tercapai, pernyataan yang semakin meningkatkan tekanan terhadap Teheran dalam situasi yang telah diwarnai ancaman serangan udara dari kedua belah pihak.
Iran sendiri menegaskan tidak akan berkompromi terkait program rudal balistiknya, yang disebut sebagai garis merah dalam negosiasi. Sikap ini menjadi salah satu titik paling sensitif dalam perundingan, mengingat Washington menjadikan isu tersebut sebagai salah satu syarat utama.
Menurut laporan Axios, pemerintahan Trump telah menyetujui permintaan Iran untuk memindahkan lokasi perundingan dari Turki ke Oman. Hingga kini, pembahasan masih berlangsung mengenai kemungkinan keterlibatan negara-negara Arab dan Muslim di kawasan dalam pertemuan tersebut.
Namun, sumber regional menyebutkan bahwa Teheran justru menginginkan pembicaraan bilateral langsung dengan Amerika Serikat, tanpa melibatkan negara lain. Hal ini berbeda dengan rencana awal yang memperkirakan kehadiran sejumlah menteri dari Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab.
Trump sendiri mengonfirmasi adanya proses negosiasi yang sedang berjalan. "Kami sedang bernegosiasi dengan mereka saat ini," ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa, (3/2/2026).
Sumber yang mengetahui situasi tersebut menyebutkan bahwa menantu Trump, Jared Kushner, dijadwalkan ikut dalam perundingan bersama Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
