5 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya deteksi dini penyakit kronis. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program tersebut telah menjangkau lebih dari 5,3 juta masyarakat di seluruh Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program ini sangat penting untuk mengungkap masalah-masalah kesehatan tersembunyi, terutama pada kelompok lanjut usia.
"Kita baru sadar hanya 20 persen lansia yang memiliki tekanan darah dan gula darah normal. Sisanya sudah masuk kategori risiko tinggi," ungkap BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan dan evaluasi program PKG perlu menjadi perhatian bersama.
"Harapannya, rapat ini menghasilkan langkah konkret yang memperkuat sistem kesehatan nasional dan memastikan keberlanjutan kebijakan strategis di sektor ini," ujar Felly.
Dalam rapat tersebut, BGS juga menyoroti minimnya proporsi warga usia 60 tahun ke atas yang benar-benar sehat. Menurut data Kemenkes, hanya 28,4 persen lansia yang tidak memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung.
Program PKG ini akan diperluas ke sekolah-sekolah mulai Juli 2025 sebagai bagian dari pencegahan sejak dini.
Dalam rapat itu, sejumlah legislator juga menyoroti kualitas pelaksanaan di lapangan, terutama soal keakuratan diagnosis dan tindak lanjut medis bagi warga yang hasilnya menunjukkan risiko penyakit serius.
DPR juga menyoroti kesenjangan antara daerah perkotaan dan pelosok dalam mengakses layanan lanjutan pasca-PKG.
"Kalau ditemukan kasus butuh operasi jantung di Raja Ampat, siapa yang tanggung biaya transportasinya? Ini harus ada skema jelas," ujar Felly.
Di sisi lain DPR meminta agar hasil PKG bisa diintegrasikan dengan perbaikan sistem BPJS Kesehatan, terutama dalam menjaga kepesertaan aktif dan menjamin pemerataan layanan. BGS menyebut Kemenkes sedang membahas hal itu dengan Kementerian Dalam Negeri agar indikator kesehatan tak hanya jadi beban daerah, tetapi juga dipahami sebagai kebutuhan nasional.
"UHC bukan sekadar soal kartu BPJS. Harus dilihat dari sisi akses, kualitas layanan, dan keterjangkauan. Banyak daerah sudah bayar subsidi besar, tapi warganya tetap berobat ke kota lain karena rumah sakitnya tidak memadai," ujar BGS.
(miq/miq)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Efek Domino Perang Dagang ke Bisnis Parfum Lokal
Next Article Menkes: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Program Terbesar dalam Sejarah RI
