Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) rampung sebelum akhir tahun 2025 ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pembahasan akan dilanjutkan pada akhir November mendatang, usai pelaksanaan KTT APEC 2025 di Korea Selatan .
Saat ditanya soal penyelesaian negosiasi dengan AS yang diharapkan rampung akhir tahun ini, ia mengatakan pihaknya menargetkan hal yang sama.
"Ditargetkan seperti itu," ujar Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Adapun negosiasi antara Indonesia dan AS sebelumnya sempat terhenti akibat isu government shutdown atau penutupan sementara pemerintah federal di Negeri Paman Sam. Kini, pemerintah bersiap melanjutkan kembali perundingan dengan pendekatan yang hati-hati dan strategis.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, proses negosiasi ini akan dijalankan secara terukur dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
"Langkah negosiasi ini dilakukan dengan terukur, serta sebagai bentuk kehatian-hatian diplomasi ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi yang ditandatangani membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri dan netral di tengah dinamika geopolitik global," ungkap Juru Haryo Limanseto dalam keterangan resminya, Senin (3/11/2025).
Selain itu, Menko Airlangga Hartarto yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia-Amerika Serikat meyakini, produk-produk yang tidak dapat diproduksi oleh Amerika Serikat, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet, akan mendapatkan tarif sebesar nol persen.
Di samping itu, pemerintah juga meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan non-tarif.
Haryo mengatakan, pemerintah Indonesia akan terus mengedepankan kepentingan nasional, dengan tetap mendorong penguatan hubungan bilateral dengan AS.
Ia juga menekankan penawaran yang disampaikan kepada pemerintah AS dirancang untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap tahapan negosiasi.
"Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi yang bebas dan aktif. Pendekatan ini memastikan setiap langkah kebijakan dan negosiasi perdagangan dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat," pungkas Juru Bicara Haryo.
Untuk diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mencapai kesepakatan pasca diterbitkannya pernyataan resmi Presiden AS pada 7 Juli 2025 di mana terdapat penurunan tarif menjadi 19% dari sebelumnya 32%.
Dengan kesepakatan tersebut, saat ini seluruh aspek legal drafting sedang berjalan secara cermat untuk memastikan bahwa seluruh klausul kesepakatan sesuai dengan regulasi nasional, komitmen internasional, dan dapat diimplementasikan dengan baik.
(dce)
                    
                                                
    [Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: AS Minta Negara Mitra Dagang Beri Penawaran Negosiasi Terbaik

                        5 hours ago
                                3
                    















































