DPR-LPS Bahas Nasib Saham RI: IHSG Diramal 35.000-Liquidity Provider

Jakarta, CNBC Indonesia - CNBC Indonesia menggelar Investment Forum 2025, yang merupakan forum strategis yang membahas langkah konkret dalam memperkuat pasar keuangan nasional di tengah eskalasi perang dagang global dengan tema "Strategi Perkuat Pasar Keuangan di Era Perang Dagang".

Forum ini menghadirkan pemangku kepentingan dari regulator, industri keuangan, dan investor untuk mendalami tantangan eksternal dan merumuskan strategi menjaga stabilitas serta daya tarik pasar Indonesia.

Acara yang didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan ini digelar di Four Seasons Hotel Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Berikut poin-poin dari para narasumber dalam Investment Forum 2025.

Muhammad Misbakhun - Ketua Komisi XI DPR RI

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Investment Forum 2025 di Jakarta, Jumat (16/5/2025). Ia sempat menyinggung beberapa permasalahan mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga buka-bukaan soal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia)

• Ketidakpastian Ekonomi

Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mengingatkan di era kepimimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Amerika Serikat, semua pelaku pasar harus terbiasa dengan ketidakpastian. Hal ini salah satunya ditandai dengan 'perang dagang jilid II' yang terjadi akibat kebijakan tarif respirokal.

Namun, di tengah ketidakpastian ini, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh di bawah 4,87%. Misbakhun mengungkapkan pertumbuhan ini tidak perlu dikhawatirkan. Dia memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% masih menjadi kedua terbesar di antara negara-negara G20.

• Tidak Perlu Khawatir Akan Resesi

Misbakhun juga mengingatkan pemerintah untuk tetap mengantisipasi secara serius kebijakan perang dagang Presiden AS Donald Trump kepada mitra dagang utamanya. Meskipun, efek perang dagang ke ekonomi RI minim.

Misbakhun menjelaskan, minimnya efek perang dagang, melalui penerapan tarif resiprokal termasuk ke Indonesia sebesar 32% sangat minim karena kontribusi ekspor Indonesia ke ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) Indonesia sangat minim, termasuk porsi ekspor Indonesia ke AS.

Misbakhun mengatakan, porsi ekspor Indonesia ke AS hanya sebesar US$ 26,4 miliar atau setara 2,3% dari total ekspor. Efeknya tidak akan terlalu banyak mengganggu aktivitas ekonomi Indonesia, bila Trump tetap memberlakukan tarif resiprokal ke mitra-mitra dagang utamanya.

• DPR Dukung Program Pemerintahan

Misbakhun memastikan komitmen DPR untuk terus mengawasi program-program ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, supaya berjalan dengan baik.

Ia mengatakan, komitmen ini menjadi penting karena fungsi DPR selain mengawasi jalannya pemerintahan juga harus memastikan pembangunan ekonomi dan politik berjalan dengan baik dan stabil, serta bisa memberikan dampak kemakmuran bagi masyarakat.

Misalnya, seperti statistik pertumbuhan ekonomi yang merosot pada kuartal I-2025 hingga ke level 4,87% (secara tahunan atau year on year/yoy), menurutnya ini adalah pembelajaran yang keras terhadap tim ekonomi Prabowo.

Oleh sebab itu, ia menekankan, respons cepat tim ekonomi Prabowo ini menjadi sangat penting ke depannya diperkuat. DPR ia pastikan akan secara penuh mendukung seluruh upaya dalam memperbaiki ekonomi Indonesia.

• DPR Juga Dukung Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Misbakhun juga mengatakan bahwa parlemen memberikan dukungan politik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

Dia memberikan contoh dukungan politik DPR terhadap kebijakan saat krisis Covid-19. Lalu DPR juga mendukung penjaminan polis dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Misbakhun melanjutkan bahwa perluasan cakupan penjaminan LPS disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Sebagaimana diketahui, LPS lahir setelah krisis 1998, di mana terjadi rush money di industri perbankan karena masyarakat khawatir uang simpanan di bank hilang.

• Danantara Jadi Perhatian Investor

Misbakhun juga buka-bukan terkait Danantara yang disebut menjadi perhatian utama para investor global, utamanya karena konsolidasi perusahaan-perusahaan raksasa RI dan arah kebijakan akibat perubahan operator dan pengendali.

Misbakhun menegaskan bahwa Danantara adalah badan pengelola investasi konsolidasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Saat ini kepemilikannya resmi dialihkan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dirinya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan pembentukan Danantara dapat membuat pengelolaan BUMN lebih fleksibel dan perputaran uang (velovity of money) bisa lebih cepat, sehingga akan disiapkan Undang-Undang BUMN yang baru.

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan Danantara dan BUMN secara luas, Misbakhun mengungkapkan banyak yang masih kurang optimal karena tersandung dengan aturan kerugian negara, yang pada akhirnya membuat para operator takut untuk melakukan transformasi atau perubahan signifikan.

Ia juga memberikan pesan bahwa BUMN sebagai korporasi harus dikelola secara korporasi profesional, sehingga jika ada kerugian tidak semata-mata langsung menjadi kerugian negara. Hal ini untuk memberikan pesan kepada dunia usaha kalau kerja sama antara BUMN dan sektor swasta tidak langsung masuk kerugian negara.

• Pertumbuhan Ekonomi RI Masih Terbesar Kedua di Negara G20

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di bawah 5% atau tepatnya 4,87% pada kuartal I-2025. Pertumbuhan ini adalah yang terendah sejak pandemi Covid-19.

Misbakhun mengatakan pertumbuhan ini tidak perlu dikhawatirkan. Dia memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% masih menjadi kedua terbesar di antara negara-negara G20.

Dia yakin pertumbuhan ini telah menjadi pekerjaan rumah bagi tim Presiden Prabowo Subianto. Dia pun menegaskan kebijakan apapun dari pemerintah, Komisi XI DPR RI akan mendukung. Kondisi ini, menurutnya, sama seperti era Covid-19.

Purbaya Yudhi Sadewa - Ketua Dewan Komisioner LPS

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa turut hadir dalam CNBC Indonesia Investment Forum 2025 di Jakarta, Jumat (16/5/2025). Berikut beberapa poin yang disampaikan oleh Purbaya.

• Jangan Terlalu Percaya IMF

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat Indonesia tidak mudah percaya dengan proyeksi ekonomi yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional atau IMF.

"Menurut saya IMF bodoh, kalau enggak percaya lihat track recordnya," kata Purbaya dalam acara CNBC Investment Forum 2025 di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Purbaya menganggap IMF selalu keliru dalam memproyeksikan ekonomi suatu negara, bahkan proyeksi untuk laju pertumbuhan ekonomi global selalu keliru.

Ia bilang, pada 2019 misalnya, IMF saat itu memproyeksikan ekonomi dunia hanya akan tumbuh 2,5%, tapi nyatanya mampu tumbuh hingga 4,5%. Lalu, pada 2020, proyeksinya 0,5% sedangkan kenyataannya minus 2,1%.

• Pengusaha Jangan Khawatir Resesi

Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan para pengusaha di Tanah Air agar tidak cemas terhadap risiko resesi.

Purbaya pun menceritakan pengalamannya ketika PMI Indonesia jatuh ke level 42 pada Juli 2021. Saat itu, cerita Purbaya, semua menteri melapor kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Alhasil, Presiden pun panik dan memanggilnya ke istana.

Kepada Presiden, Purbaya mengatakan: "Pertempuran sudah selesai, karena likuiditas besar sudah masuk sistem. Saya bilang gak usah takut Pak."

Dia meyakinkan Presiden bahwa ketika uang sudah mulai mengalir ke sistem perekonomian, PMI akan kembali positif.

Terbukti, setelah Juli-Agustus 2021, PMI Indonesia kembali mulai naik lagi.

• IHSG Diproyeksikan Tembus 36.000

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih memiliki ruang untuk melaju kencang. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan IHSG akan menyentuh 36.000 pada 2035.

Sebagaimana diketahui, IHSG berada di zona positif dalam sebulan terakhir. Sejak 16 April 2025-16 Mei 2025, indeks melesat 10,71% ke level 7.085.

IHSG kembali menyentuh level psikologis 7.000, setelah dihantam sentimen tarif impor Presiden AS Donald Trump pada pekan kedua April 2025. Kala itu IHSG anjlok hingga meninggalkan level 6.000.

Purbaya mengatakan secara historis, setiap Indonesia keluar dari krisis, IHSG akan melambung tinggi.

"IHSG sejak April turun dalam, sekarang sudah naik kencang. Rebound kita sudah atas negara lain," katanya dalam Investment Forum 2025, bertema Strategi Perkuat Pasar Keuangan di Era Perang Dagang di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Purbaya memberikan catatan bahwa investor asing saat ini masih mencatat net sell. Akan tetapi investor domestik berhasil menjadi penggerak pertumbuhan. "Gak apa-apa, kalau kita percaya ekonomi kita, asing pun ikut-ikutan," katanya.

• Ekonomi RI Mulai Pulih

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perekonomian Indonesia sudah mulai pulih saat ini.

Kondisi ini tergambar dari jumlah uang inti yang beredar di sistem perekonomian tanah air atau base money (M0) mengalami pertumbuhan cepat di kisaran 15%.

Ia mengatakan, pertumbuhan peredaran uang yang memasok likuiditas di sistem perekonomian ini dipicu oleh mulai jalannya berbagai program pemerintah. Dimana pada periode Februari-Maret program pemerintah jalan, uang masuk sistem, dan likuiditas sistem.

Selain base money yang tumbuh, sebetulnya Bank Indonesia juga mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) yang menggambarkan likuiditas perekonomian pada Maret 2025 juga tumbuh 6,2% secara year on year (yoy) menjadi Rp9.436,4 triliun.

Pertumbuhan tersebut didorong perkembangan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,1% (yoy) dan uang kuasi sebesar 3,0% (yoy).

• Tabungan Warga RI Makin Tebal

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perbankan Indonesia masih sangat baik, terbukti dari tabungan masyarakat yang naik kencang hampir 7% meski pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sedikit melambat.

Dirinya menyebut secara data memang ada kelebihan uang yang ditabung masyarakat, namun tidak menafikan bahwa untuk pemain besar mengalami penurunan, karena perusahaan belanja investasi sehingga membuat DPK melambat.

Purbaya menjelaskan pada tahun 2024, rasio kecukupan modal (CAR) baik dan berada di 26,98%, rasio kredit terhadap simpanan (LDR) juga masih terjaga sehingga masih ada dana untuk biayai ekspansi ekonomi. Kemudian dia juga mengungkapkan angka kredit macet (NPL) juga masih di level rendah 2,17% dengan likuiditas juga membaik.

Terkait distribusi tabungan, Purbaya juga mengemukakan adanya perbaikan di sektor ekonomi bawah yang terlihat dari angka tabungannya semakin meningkat.

• Komitmen Jaga Stabilitas Keuangan RI

Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus ikut menjaga kondisi stabilitas sistem keuangan di RI bisa berjalan dengan baik.

Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menjamin simpanan nasabah di bank.

Bahkan ia mengaku ketika LPS melihat kondisi beberapa perbankan sedang dalam kondisi tidak baik dalam hal likuiditas, LPS langsung menyiapkan dana besar untuk menjaga bank itu tetap kuat.

Hal tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi LPS agar bank-bank yang kesulitan likuiditas bisa bertahan dan kembali kuat untuk tetap beroperasi.

Melihat kondisi stabilitas sistem keuangan yang semakin baik, LPS pun optimis ekonomi RI ke depan ikut baik. Hal ini terlihat dari indikator konsumsi yang masih terjaga dan penjualan ritel masih tumbuh positif yang didukung oleh kepercayaan konsumen.

Untuk itu, dengan kondisi ekonomi yang terus positif, ke depan uang atau dana yang ada di LPS bisa digunakan semaksimal mungkin.

Halim Haryono - Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal OJK

Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal OJK, Halim Haryono membahas beberapa hal penting dan buka-bukaan mengenai Liquidity Provider Saham di pasar modal.

• Liquidity Provider Saham Bersinergi

Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal OJK, Halim Haryono buka-bukaan soal pentingnya kehadiran penyedia likuiditas alias Liquidity Provider Saham di pasar modal.

Liquidity Provider dinilainya dapat meningkatkan pendalaman pasar keuangan dan meningkatkan likuiditas efek.

Untuk itu lanjut Halim, OJK pun telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2024 mengenai keberadaan Liquidity Provider. Dalam aturan tersebut juga dijelaskan untuk antisipasi atau risiko-risiko Liquidity Provider.

Dalam menjaga agar Liquidity Provider bisa berjalan dengan baik dan maksimal, OJK pun mensyaratkan beberapa hal. Salah satunya Liquidity Provider harus dapat bersinergi dengan OJK dan BEI.

Ia juga menyinggung, saham-saham yang bisa dilakukan oleh liquidity provider hanya saham-saham tertentu dan sudah ditentukan BEI, dilihat bagaimana fundamental di saham tersebut, dari sisi volume bagaimana, transaksi akan dinilai BEI.

Seperti diketahui, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri secara resmi memberlakukan Peraturan Bursa Nomor II-Q tentang Kegiatan Liquidity Provider Saham di Bursa dan Peraturan Bursa Nomor III-Q tentang Liquidity Provider Saham di Bursa sebagai dasar hukum implementasi Liquidity Provider Saham.

Peraturan ini mulai berlaku efektif pada hari ini,8 Mei 2025dan merupakan komitmen BEI untuk terus berinovasi dalam meningkatkan likuiditas di Pasar Modal Indonesia serta menciptakan pasar modal yang lebih teratur, wajar, dan efisien sekaligus menarik bagi seluruh pelaku pasar, baik domestik maupun internasional.

Irvan Susandy - Direktur Perdagangan & Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Bursa Efek Indonesia (BEI) Irvan Susandy buka suara terkait mekanisme penyedia likuditas (liquidity provider/LP) di pasar saham Indonesia.

Irvan menyebut sejumlah tantangan di Bursa memerlukan solusi, khususnya terkait transaksi sejumlah saham yang kurang optimal karena kurangnya likuiditas di pasar.

Lebih rinci, dirinya menjelaskan mekanisme LP di bursa lain menurunkan spread di satu efek hingga lebih rapat. Sehingga transaksi akan lebih mudah dan murah.

Selain itu, LP juga akan bertindak sebagai pihak penjual dan pembeli sehingga jika investor ritel ingin membeli atau menjual saham tertentu akan terus ada pihak yang menyediakan likuiditas tersebut.

Dirinya menyebut penyediaan likuiditas di bursa merupakan salah satu lini bisnis baru, sehingga penyedia yang merupakan anggota bursa akan memiliki sumber pendapatan yang baru.

Dirinya menyebut AB yang ingin menjadi LP harus memiliki modal kerja 100 miliar, harus mampu mengembangkan sistem, ada SOP dan ada orang yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut Irvan menyebut saat ini untuk proyek awal telah ada 10-12 AB yang dipersiapkan untuk menjadi LP.

Adi Indarto Hartono - Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)

Pajak menjadi salah satu kendala instrumen liquidity provider. Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Adi Indarto Hartono mengatakan, transaksi jual pada liquidity provider dikenakan pajak sebesar 0,1%.

Menurutnya, investor yang melakukan transaksi melalui liquidity provider berbeda dengan investor pada umumnya.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(saw/saw)