Eksodus Kadis dan Bayang-Bayang “Ketua Kelas”

12 Februari 202612 Februari 2026

Para Kadis seperti stempel hidup—bukan diminta mengelola proyek, hanya menandatangani dan mencairkan dana.

ENAM kepala dinas mundur dalam tempo kurang dari setahun. Bukan karena gagal kinerja, melainkan karena “tekanan”. Atau lebih jitunya, karena mereka diduga hanya dijadikan stempel pencairan anggaran proyek-proyek yang sudah diatur oknum-oknum pengusaha lingkaran kekuasaan gubernur.

Bobby Nasution—beberapa hari lagi—baru genap setahun menduduki “kursi panas” itu, tapi birokrasi Sumatera Utara sudah berguncang hebat. Enam kepala dinas memilih angkat kaki. Bukan pindah jabatan, bukan pula karena pensiun. Mereka mundur teratur. Dari Kadis Kominfo, BKAD, Perkim, Ketahanan Pangan, hingga yang terbaru—Kadis PUPR dan Perindag ESDM. Alasan yang dilayangkan klasik: sakit, keluarga, dan paling populer, “tekanan kerja”.

Tapi tekanan dari siapa? Bukan rahasia lagi di koridor Pemprovsu ada “genk pro Topan” yang masih mengendalikan roda pemerintahan. Topan Obaja Putra Ginting, mantan Kadis PUPR, kini mendekam di Lapas Tanjung Gusta pasca OTT KPK, ternyata masih dijuluki “Ketua Kelas” oleh para pejabat. Bayangkan: pejabat yang baru dilantik—digunjingkan—harus bolak-balik ke penjara demi minta persetujuan kebijakan. Bukan ke gubernur, tapi ke napi korupsi.

Lebih ngeri lagi, desas-desus berseliweran menyebut ada oknum pengusaha yang membawa-bawa nama gubernur untuk mendorong pencairan anggaran proyek infrastruktur. Kadis PUPR dan Perindag ESDM—dua dinas yang mengelola anggaran triliunan—diduga menjadi sasaran tekanan utama. Mereka bukan dipinta mengelola proyek, melainkan hanya dituntut menandatangani dan mencairkan dana. Stempel hidup.

Ini bukan lagi soal kapasitas individu. Ini soal sistem yang slebor. Ketika pejabat teknis merasa tak berdaya menghadapi intervensi dari luar, lalu memilih mundur sebagai jalan terhormat, itu tanda malapetaka. Bukan mereka gagal, melainkan kepemimpinan di Sumut yang abai melindungi aparaturnya dari tekanan politik dan bisnis tak terukur.

Soal ini, Bobby Nasution dan jajarannya memilih mematung. Telepon dan WhatsApp wartawan lebih sering “dicuekin”. Seolah eksodus ini hanya masalah administrasi biasa. Padahal, mengacu tata kelola pemerintahan yang sehat, pergantian pejabat strategis dalam tempo singkat bukan tanda dinamisme, melainkan disfungsi kronis.

Pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda menegaskan ini bukan soal kebetulan. Ini kegagalan kepemimpinan dalam menjaga stabilitas birokrasi. Ketika visi politik tidak diimbangi kesiapan sistem, yang terjadi bukan akselerasi pembangunan, tapi “tumbal”—pejabat dikorbankan demi citra puncak.

Ironisnya, proyek-proyek sumber tekanan itu justru banyak bermasalah. Warisan proyek Topan Ginting yang kini jadi barang bukti di pengadilan, proyek pascabencana yang dipercepat, serta anggaran terpangkas efisiensi. Kadis baru dituntut menyelesaikan utang masa lalu, tapi tanpa kewenangan penuh. Mereka jadi tameng hukum dan politik bagi kegagalan sistem.

Eksodus para kepala OPD ini juga mencerminkan absennya ruang aman bagi pejabat untuk bekerja profesional. Dalam organisasi publik yang sehat, kegagalan dikelola melalui evaluasi sistem. Di Sumut, individu yang dikorbankan. Jabatan struktural dijadikan posisi rawan, bukan ruang pengabdian.

Publik berhak tahu: apa benar ada tekanan dari pengusaha yang membawa-bawa nama gubernur? Apa benar proyek-proyek besar diatur dari balik penjara? Dan mengapa gubernur membiarkan “Ketua Kelas” masih mengendalikan roda pemerintahan?

Bungkamnya pemerintah bukan bentuk netralitas. Itu keputusan politik yang melemahkan kepercayaan publik. Dalam konteks kasus korupsi jalan Sumut yang masih bergulir, eksodus pejabat ini bisa jadi indikator bahwa praktik-praktik lama masih subur. Hanya saja, kali ini, yang membayar bukan para pelaku, melainkan para penjaga [Kadis] yang memilih pergi sebelum tercemar dan masuk penjara.

Bobby Nasution perlu ingat: kepemimpinan bukan soal menciptakan tekanan, melainkan soal menciptakan sistem yang berjalan tanpa harus mengorbankan para teknokratnya. Jika tidak, jangan heran kalau nanti yang tersisa hanya para “stempel” yang tak punya nyali untuk mengatakan tidak.

Enam kadis sudah pergi. Berapa lagi akan menyusul sebelum ada yang berani membersihkan istana dari bayang-bayang “Ketua Kelas” dan tekanan oknum tak bertanggung jawab?

Jangan-jangan, yang sedang dibangun bukanlah Sumatera Utara ke arah lebih baik, melainkan kerajaan kecil yang nyaman dikendalikan segelintir tangan. Jika ini terus dibiarkan, sejarah tak akan mencatatnya sebagai era pembangunan, tetapi sebagai bab ketika kekuasaan kehilangan arah—karena gubernur tak pernah berani menertibkan kroni, kerabat, bahkan dirinya sendiri.

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.