3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, dilaporkan meningkat tajam seiring dengan runtuhnya kesepakatan status quo yang selama ini menjaga perdamaian di situs suci tersebut. Aliansi ideologis dalam pemerintahan Israel dilaporkan makin berani mengubah aturan main di lapangan selama bulan suci Ramadan tahun ini.
Kepala Polisi Yerusalem, Mayor Jenderal Avshalom Peled, yang merupakan sekutu dekat pemerintah dan disebut mendapat dukungan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kini mengizinkan warga Yahudi membawa lembaran doa cetak ke lokasi tersebut. Langkah ini dinilai sebagai pelanggaran yang makin nyata terhadap aturan yang telah berlaku selama puluhan tahun.
Pengamat kebijakan di Yerusalem, Seidemann, menyatakan bahwa status quo di situs tersebut sebenarnya sudah runtuh karena adanya aktivitas doa harian yang dilakukan warga Yahudi secara terang-terangan di lokasi yang seharusnya terbatas bagi mereka.
"Status quo telah runtuh karena ada doa setiap hari. Di masa lalu, polisi sangat ketat dalam mencegah segala jenis provokasi, namun langkah-langkah ini sekarang merupakan bentuk pameran kekuasaan bahwa 'kami memegang kendali di sini, biasakanlah atau minggirlah'," ujar Seidemann kepada The Guardian, Jumat (20/2/2026).
Menjelang Ramadan tahun ini, lembaga Jerusalem Waqf yang ditunjuk Yordania untuk mengelola situs Al-Aqsa juga mengalami tekanan yang luar biasa berat. Sumber internal Waqf melaporkan bahwa sebanyak 17 staf mereka telah ditempatkan dalam penahanan administratif tanpa tuntutan oleh Shin Bet minggu ini, dan setidaknya 42 staf dilarang memasuki situs tersebut.
Selain penangkapan, pihak Waqf mengungkapkan bahwa enam kantor mereka telah digeledah dalam beberapa pekan terakhir dan staf dilarang melakukan perbaikan fisik bangunan. Upaya untuk memasang tempat berteduh dari matahari dan hujan, hingga klinik sementara bagi jemaah, juga turut dihalangi oleh otoritas Israel.
Bahkan, para pejabat Waqf menuding pihak kepolisian telah melakukan tindakan yang sangat mendetail dalam upaya mempersulit operasional mereka di kompleks tersebut. Pejabat setempat menyatakan bahwa mereka bahkan dilarang membawa kertas toilet ke dalam lokasi situs suci tersebut.
Efek kumulatif dari pembatasan ini dinilai sangat memberatkan kemampuan Waqf untuk melayani sekitar 10.000 umat Muslim yang diperkirakan akan datang untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa sepanjang bulan Ramadan. Meskipun demikian, angka pasti penahanan masih simpang siur karena kegubernuran Yerusalem yang dikelola Palestina mencatat ada 25 staf yang dilarang masuk dan empat orang ditahan.
Pada pekan pertama Ramadan, polisi Israel secara sepihak kembali mengubah aturan dengan memperpanjang jam kunjungan pagi bagi warga Yahudi dan turis dari tiga jam menjadi lima jam. Ketegangan semakin memuncak saat imam Al-Aqsa, Syekh Mohammed al-Abbasi, ditahan di dalam halaman masjid pada hari Senin, disusul penggerebekan kompleks pada Selasa malam saat salat tarawih pertama.
Analis senior Israel-Palestina di International Crisis Group, Amjad Iraqi, menilai situasi tahun ini jauh lebih berbahaya dibandingkan tahun sebelumnya karena banyaknya faktor pendorong yang saling bersilangan.
"Ada begitu banyak bahan yang membuat Ramadan kali ini sangat berbahaya. Tahun lalu relatif lancar, namun tahun ini terdapat pertemuan begitu banyak faktor di pihak Israel dan Palestina yang dapat memberi insentif kepada para aktivis Temple Mount untuk mencoba menciptakan perubahan baru," kata Amjad Iraqi.
Iraqi menambahkan bahwa pergeseran sikap pemerintah Israel saat ini dipengaruhi oleh rasa percaya diri yang berlebihan karena merasa tidak lagi terikat oleh tekanan diplomatik maupun opini dari negara-negara di kawasan.
"Jika di masa lalu pemerintah Israel merasa terpaksa untuk terlibat dengan kekuatan regional, saat ini mereka lebih tidak peduli terhadap apa yang mereka katakan dan pikirkan. Ada penyebaran rasa impunitas atau kebal hukum. Israel telah mampu mencapai banyak hal di luar kendala yang mereka anggap ada secara politik, militer, dan diplomatik, baik di Gaza maupun Tepi Barat. Jadi mengapa mereka harus merasa terikat oleh opini internasional?" pungkas Iraqi.
(tps/luc)
Add
as a preferred
source on Google
