1 hour ago
3
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Hari ini, perbincangan mengenai rencana penyesuaian tarif TransJakarta kembali mengemuka di ruang publik. Di tengah meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat Jabodetabek, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji skema tarif yang lebih rasional, khususnya untuk layanan Transjabodetabek dengan rute jarak jauh seperti Blok M-Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bogor-Blok M.
Wacana ini memunculkan beragam respons, mulai dari kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya biaya transportasi hingga dukungan atas upaya menjaga keberlanjutan layanan angkutan umum.
Diskusi ini sejatinya tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kenaikan tarif. Di balik angka yang diperdebatkan, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana memastikan transportasi publik tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus berkelanjutan secara fiskal bagi pemerintah daerah.
Sejak pertama kali beroperasi pada 15 Januari 2004, tarif dasar TransJakarta sebesar Rp3.500 praktis tidak mengalami perubahan signifikan. Selama lebih dari dua dekade, masyarakat menikmati layanan transportasi publik dengan tarif yang relatif murah dibandingkan berbagai moda transportasi lainnya.
Namun, kondisi ekonomi, biaya operasional, harga energi, inflasi, hingga ekspansi jaringan layanan telah mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan saat TransJakarta pertama kali diluncurkan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini menanggung beban subsidi yang tidak kecil. Pada tahun anggaran berjalan, total subsidi transportasi mencapai Rp4,77 triliun, dengan sekitar Rp3,75 triliun dialokasikan khusus untuk operasional TransJakarta. Jika dihitung secara rata-rata, setiap perjalanan penumpang memperoleh subsidi sekitar Rp12.258. Artinya, tarif yang dibayarkan pengguna saat ini hanya mencerminkan sebagian kecil dari biaya layanan yang sebenarnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan TransJakarta selama ini tidak hanya ditopang oleh pendapatan tiket, melainkan juga oleh komitmen fiskal pemerintah daerah yang sangat besar. Namun, pertanyaannya kemudian adalah sampai kapan beban tersebut dapat terus ditanggung oleh satu pemerintah daerah, sementara manfaat layanan semakin banyak dirasakan oleh masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah penyangga Jakarta?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika melihat karakteristik layanan Transjabodetabek. Koridor Bogor-Blok M misalnya, memiliki panjang perjalanan lebih dari 113 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 90 menit.
Sementara rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta menempuh jarak sekitar 65 kilometer dengan waktu perjalanan antara 60 hingga 120 menit tergantung kondisi lalu lintas. Kedua rute tersebut saat ini masih dikenakan tarif yang sama dengan koridor reguler dalam kota.
Kolaborasi Daerah
Dari perspektif ekonomi transportasi, skema tarif seragam memang memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan dan kemudahan implementasi. Namun, ketika cakupan layanan semakin luas dan jarak perjalanan semakin beragam, tarif yang sama untuk seluruh rute berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara biaya pelayanan dan penerimaan yang diperoleh operator.
Meski demikian, solusi atas persoalan ini tidak serta-merta harus dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif semata. Transportasi publik merupakan layanan dasar yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Kenaikan tarif yang tidak dirancang secara hati-hati dapat mengurangi minat masyarakat menggunakan angkutan umum, mendorong kembali penggunaan kendaraan pribadi, memperparah kemacetan, meningkatkan konsumsi bahan bakar, hingga memperburuk kualitas udara perkotaan.
Salah satu solusi yang patut dipertimbangkan adalah membangun skema sinergi pembiayaan antardaerah di kawasan aglomerasi Jabodetabek. Selama ini, manfaat layanan Transjabodetabek tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta, tetapi juga oleh masyarakat Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang setiap hari melakukan mobilitas menuju ibu kota untuk bekerja, belajar, maupun menjalankan aktivitas ekonomi lainnya.
Mobilitas tersebut menghasilkan nilai tambah ekonomi yang besar dan saling menguntungkan bagi seluruh wilayah metropolitan, sehingga beban pembiayaan layanan publik semestinya tidak hanya ditanggung oleh satu daerah.
Dalam konteks ini, relevan untuk meminjam konsep "Teori Genggaman Anak Ayam" yang diperkenalkan oleh Guru Besar IPDN, Djohermansyah Djohan. Menurutnya, negara harus hadir dengan genggaman yang tepat: cukup kuat untuk menjaga arah dan memastikan kepentingan bersama, namun cukup longgar untuk memberikan ruang bagi daerah berkembang sesuai kewenangannya.
Pada akhirnya, tujuan otonomi daerah bukanlah memperbesar kekuasaan pemerintah daerah maupun memperkuat kontrol pemerintah pusat secara berlebihan. Jika genggaman terlalu erat, otonomi akan kehilangan maknanya. Sebaliknya, jika terlalu longgar, negara berisiko kehilangan kemampuan untuk menjaga integrasi dan efektivitas pelayanan publik.
Dari sisi kewenangan fiskal, pemerintah pusat perlu memainkan peran sebagai fasilitator dan penengah dalam merumuskan kebijakan tarif yang berkeadilan. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan bersama lembaga yang memiliki fungsi koordinasi dan "debottlenecking" seperti KSP perlu mendorong lahirnya mekanisme kolaborasi pembiayaan antarpemerintah daerah.
Dengan demikian, subsidi maupun dukungan fiskal terhadap layanan Transjabodetabek dapat dibagi secara proporsional berdasarkan manfaat yang diterima masing-masing daerah. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan fiskal, tetapi juga memperkuat semangat kerja sama antardaerah dalam mengelola tantangan bersama di kawasan aglomerasi Jabodetabek.
Melindungi Masyarakat
Oleh karena itu, perdebatan mengenai penyesuaian tarif Transjabodetabek seharusnya tidak berhenti pada pilihan menaikkan atau mempertahankan tarif semata. Yang lebih penting adalah membangun desain kelembagaan dan pembiayaan yang mampu mencerminkan karakter Jabodetabek sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi dan mobilitas.
Kebijakan penyesuaian tarif TransJakarta perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas daripada sekadar persoalan pendapatan operasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Sapto Setyodhono dari Puslitbang Ketenagakerjaan Kemnaker bahwa optimalisasi transportasi umum merupakan instrumen penting untuk mengurangi kemacetan sekaligus menghadirkan kenyamanan dan kepraktisan bagi masyarakat.
Temuan penelitian Febriska Fitria Mafliyanti juga menunjukkan bahwa keterjangkauan tarif bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan pilihan pekerja komuter Jabodetabek dalam menggunakan transportasi publik. Waktu tempuh yang efisien, kemudahan akses, keterhubungan antarmoda, serta kepraktisan layanan justru menjadi pertimbangan utama yang membuat masyarakat tetap bertahan menggunakan angkutan umum. (Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Undip, 2022)
Terakhir, sebagai rekomendasi, pemerintah daerah di kawasan aglomerasi Jabodetabek perlu membangun skema pembiayaan bersama agar beban subsidi tidak sepenuhnya ditanggung oleh DKI Jakarta karena pada akhirnya kolaborasi ini bukanlah semata untuk Jakarta, tetapi untuk masyarakat Jabodetabek.
Sudah saatnya pembiayaan layanan transportasi lintas wilayah tidak lagi dipikul sendirian oleh APBD DKI Jakarta. Model pendanaan bersama semacam ini telah banyak diterapkan di berbagai kawasan metropolitan dunia sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam mendukung mobilitas perkotaan.
Di samping itu, pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan tarif berbasis jarak tempuh secara bertahap untuk koridor-koridor tertentu yang memiliki karakteristik perjalanan jauh. Skema ini memungkinkan subsidi lebih tepat sasaran tanpa mengorbankan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau kelas menengah yang bergantung pada transportasi publik setiap hari.
Tujuan utama kebijakan transportasi bukanlah sekadar menutup biaya operasional atau mengurangi beban subsidi. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap moda transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan. Transportasi publik adalah instrumen pembangunan untuk mewujudkan daerah-daerah di Indonesia bisa menyongsong ambisi sebagai kota global
Menjaga keterjangkauan tarif TransJakarta bukan hanya soal mempertahankan angka Rp3.500 atau menaikkannya menjadi Rp10.000. Ini adalah tentang bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah hadir memastikan bahwa mobilitas masyarakat tetap terlindungi, sementara keberlanjutan layanan publik.
Dengan demikian, tujuan menjaga keberlanjutan fiskal dapat berjalan seiring dengan upaya melindungi daya beli masyarakat, menjaga mobilitas warga, mengurangi kemacetan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kualitas hidup masyarakat perkotaan.
(miq/miq)
Add
as a preferred
source on Google
