Kronologi Lengkap Kasus Dugaan Pemerasan Imigrasi-KPK Tangkap Silmy Cs

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). 

Tidak hanya Silmy, ada tujuh pejabat, mantan pejabat hingga staf Direktorat Jenderal Imigrasi yang ditetapkan sebagai tersangka. 

7 mantan pejabat yang juga jadi tersangka adalah:

1. Plt. Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Godam
2. Kakanim Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024-2025 dan Kakanim Imigrasi Jakarta Barat periode 2025-2026 Ronald Amran Abdullah
3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra.
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo
6. Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi
7. Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

Silmy Karim sempat dicari KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Silmy Karim kemudian menyerahkan diri.

Silmy Karim tiba di gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam (3/6/2026), mengenakan kemeja waran abu-abu.

Ketua KPK Komjen Pol. Setyo Budiyanto mengatakan, perkara tersebut tidak dilakukan secara individual, melainkan berlangsung secara sistemik.

Hal itu, ujarnya, tercermin dari pola, alur perintah, aliran uang, dan mekanisme yang terstruktur, mulai dari proses pengajuan dokumen, verifikasi, rekomendasi, hingga penerbitan izin tinggal yang melibatkan level wilayah dan pusat.

Lantas, bagaimana awal perkara dugaan korupsi ini bermula?

Budiyanto menjelaskan, kasus ini bermula dari kasus rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ditangani KPK pada tahun 2025 lalu dan data laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Ada juga informasi-informasi yang kami dapatkan dari PPATK. Maknanya bahwa tidak hanya dari pengaduan masyarakat, tapi bisa bersumber dari Whistleblower System. Dari internal, dari kementerian, badan lembaga, dan lain-lain, sebagai dasar atau bahan bagi kami melakukan kegiatan (penyelidikan) tersebut," kata Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Dari hasil kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan para terduga pelaku tindak pidana korupsi, sambungnya, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak, dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal WNA di Kementerian Hukum dan HAM/ Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tahun 2022-2026.

"Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019 sampai tahun 2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar," paparnya.

Dijelaskan, dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji/tunjangan.

Sementara Rp357 miliar atau 97% lainnya, diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian. Seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal.

"Bahwa kemudian, dalam proses penyelidikan, Saudara SK (tidak dibacakan-Silmy Karim) selaku Wakil Menteri Imipas tahun 2025-2026, yang saat itu menjabat Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024, diduga melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA melalui Sdr. JS (tidak dibacakan-Jaya Saputra) selaku Direktur Izin Tinggal," kata Budiyanto.

Saat ini, JS menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat.

Selanjutnya, terang dia, JS kemudian memerintahkan BGS (tidak dibacakan-Bagus Bramantyo) dan TBS (tidak dibacakan-Tessar Bayu Setyaji), yang keduanya selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, untuk menarik biaya-biaya ekstra atau pungutan liar (pungli) dari penjamin atau sponsor WNA, untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal semnetara yang diproses, termasuk yang diajukan di Kanim (Kantor Imigrasi), ada dokumen perpanjangan, alih status, abdi domisili, atau untuk pengajuan dependen.

Perintah itu kemudian diturunkan kepada para staf. Untuk melaksanakan perintah tersebut, BGS dan TBS memberikan akses pada JSP dan GST (tidak dibacakan-Gusti Bernardiansyah) selaku staf Subdit Izin Tinggal.

"Bahwa kemudian, GST diduga memanfaatkan beberapa rekening nominee sebagai rekening pengepul untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal sementara yang bersumber dari penjamin, biro jasa atau sponsor yang mengurus para warga negara asing tersebut," bebernya.

"Ini mengonfirmasi, rekening-rekening yang saya sebut di awal yang 96 rekening itu-yang sudah ditelusuri PPATK, rekening-rekening ini ada yang menggunakan cleaning service, office boy, keluarga, kerabat, bahkan ada yang menggunakan rekening beli. Memang tidak menggunakan rekeningnya sendiri, tapi rekening lain," kata Budiyanto.

Ditemukan, selama periode 2022-2026, para pihak di Ditjen Imipas/ Kementerian Hukum dan HAM menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

"Uang tersbeut dibagikan kepada oknum, ada pihak-pihak di Ditjen Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima Rp100 juta per minggu," ungkapnya.

"Untuk menyamarkan pembagian uang, yang bertugas membagian ini menggunakan kode distribusi khusus. Seperti penggunaan istilah malaikat yang dimaksudkan distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan lingkungan Imigrasi," paparnya.

Kode lainnya menggunakan istilah pembayaran konser grup band.

"Misalkan vokalis dapat sekian, gitaris sekian, backing vocal sekian, koreografer juga tertentu. Jadi menentukan jumlah tertentu, yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tersentu" terangnya.

"Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut," kata Budiyanto.

Dengan begitu, lanjutnya, diketahui kemudian, WNA dalam melakukan pengurusan dokumen izin tinggal melalui biro jasa. Selanjutnya, biro jasa akan membantu pembayaran PNBP, verifikasi, hingga WNA mendapat izin tinggal.

"Pada praktiknya, proses permohonan izin tinggal tersebut dipersulit dan selalu ditolak. Pemohon dipaksa membayar biaya tambahan pada loket verifikasi di Kantor Imigrasi (wilayah), serta kembali membayar verifikasi di Dirjen Imigrasi (pusat), agar permohonan tersebut diproses," kata Budiyanto.

"Hal ini menggambarkan perbuatan melawan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan ini dilakukan secara sistemik oleh para pihak, mulai dari alur perintah (top-down) serta aliran uangnya (bottom up/setoran)," ujarnya.

Operasi Tangkap Tangan

Dari hasil temuan-temuan tersebut, menurut Budiyanto, Tim KPK melakukan pemeriksaan beberapa pihak secara paralel sejumlah lokasi, termasuk di Polda Bali dan Polrestabes Bandung.

Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan, Tim KPK kemudian mengamankan delapan belas (18) orang, satu di antaranya menyerahkan diri, pada hari Selasa hingga Rabu, 2-3 Juni 2026, untuk di bawa ke Gedung Merah Putih KPK dan dilakukan pemeriksaan intensif.

8 Tersangka Ditahan, Barang Bukti yang Diamankan

Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait ataupun yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, senilai total mencapai Rp17,5 miliar dalam bentuk berbagai jenis barang bukti. Seperti 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Berikut daftar barang bukti diamankan Tim KPK:

1) Aset yang disita dari JSP

a) Saldo rekening milik JSP senilai Rp2,2 miliar
b) 3 bundel sertifikat hak milik bidang tanah di Jakarta
c) 3 unit mobil
d) 5 unit motor
e) 2 unit sepeda

2) Aset yang disita dari GST

a) 4 akun aset kripto senilai Rp1,2 miliar
b) 4 unit mobil
c) 1 unit truk towing
d) 7 unit motor
e) 1 bundel BPKB kendaraan roda 2
f) 8 unit sepeda
g) dan 500 gram emas

3) Aset yang disita dari RAA

a) Saldo rekening atas nama RAA
b) 18 keping emas seberat 200 gram
c) Mata uang asing dolar AS, US$14.500
d) Mata uang asing dolar Singapura, SGD10.000
e) Mata uang asing Riyal Arab Saudi, SAR30
f) 1 buah BPKP mobil
g) 2 buah BPKP motor
h) 1 buah sertifikat perhiasan cincin berlian.

Tahan 8 Tersangka

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM/Imipas tahun 2022-2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 tersangka," kata Budiyanto.

Dijelaskan, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap Tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

"Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata Budiyanto.

(dce/dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]