5 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino ekstrem atau yang kerap disebut El Nino Godzilla pada periode 2026-2027.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan berbagai unit di lingkungan Kementerian PU.
Menurut Dody, pembentukan satgas diperlukan karena dampak El Nino tidak hanya mengancam sektor pertanian, tetapi juga berpotensi memengaruhi berbagai infrastruktur sumber daya air yang menjadi tanggung jawab kementeriannya.
"Khusus masyarakat, El Nino, saya akan bentuk Satgas khusus untuk menghadapi El Nino 2026-2027," kata Dody dalam Infratalks di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan, satgas tersebut akan menjadi wadah koordinasi lintas Direktorat Jenderal guna memastikan kesiapan infrastruktur menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan terjadi akibat fenomena tersebut.
"Kenapa harus ada satgas? Yang terdampak tidak hanya masalah irigasi dan sawah yang tidak mendapatkan suplai air karena kekeringan, tapi juga mungkin di beberapa titik sepam-sepam kita juga mungkin akan kekeringan. Bendungan-bendungan juga mungkin akan mengalami hal yang sama. Karena disini sudah ada lintas Direktorat Jenderal, ada SDA, ada Cipta Karya, dan sebagainya," jelasnya.
Dody menuturkan, upaya mitigasi sebenarnya telah dijalankan sejak jauh hari. Salah satunya melalui pengeboran sumber air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau panjang.
"Di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, misalnya di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu kita beberapa titik juga melakukan pengeboran. Jadi di semua titik, tidak cuma tempat-tempat yang terkenal kering misalnya NTT tapi juga di tempat-tempat lain juga begitu," ujar dia.
Tak hanya itu, Kementerian PU juga memperkuat kesiapan sektor pertanian melalui pembangunan saluran irigasi tersier. Dody mengaku, sebelumnya pemerintah menghadapi kendala berupa keterbatasan data jaringan irigasi yang tersebar di berbagai daerah.
Karena itu, Kementerian PU kini berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan pendataan dan pemetaan jaringan irigasi agar penanganan kekeringan dapat dilakukan lebih efektif.
Lebih lanjut, Dody juga menyinggung kelanjutan program pembangunan jalan daerah yang kini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Untuk mempercepat pelaksanaannya, pemerintah berencana memanfaatkan pendanaan dari Bank Dunia. Dana pinjaman tersebut akan digunakan guna mendukung pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah pada 2027.
"Kita minta loan dari World Bank untuk kita bisa kejar lebih cepat untuk Inpres Jalan Daerah (2027). Rp17 triliun," ujarnya.
Adapun nilai pinjaman yang tengah diusulkan mencapai Rp17 triliun. Dana tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas dan konektivitas jalan daerah di berbagai wilayah Indonesia.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
