6 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi mencapai titik balik baru setelah berhentinya gencatan senjata yang berlangsung selama tiga bulan. Pertempuran yang kembali meletus bulan ini tidak menunjukkan tanda-tanda keunggulan strategis bagi kedua belah pihak.
"Operasi militer AS saat ini berada dalam posisi ditahan setelah dua pekan berturut-turut melakukan serangan malam hari," ungkap sumber Departemen Pertahanan AS kepada CNN, Minggu (26/7/2026) waktu setempat.
Di tengah kebuntuan konflik ini, gelombang keraguan kini bermunculan dari kalangan pendukung AS sendiri. Berikut analisis 6 pertanyaan krusial terkait masa depan perang Iran-AS, mengutip analisis CNN:
1. Akankah Partai Republik Mulai Menekan untuk Mengakhiri Perang?
Bahkan para tokoh Partai Republik yang awalnya mendukung pertempuran kini mulai mempertanyakan secara terbuka durasi perang ini. Pembawa acara Fox News, Laura Ingraham, hingga Ketua DPR AS Mike Johnson menegaskan pentingnya menyelesaikan konflik sebelum Pemilu Sela November mendatang.
"Waktu terus berjalan bagi Presiden Trump untuk keluar dari perang ini sebelum pemilih pergi ke TPS. Partai Republik tidak boleh membiarkan ini menjadi gangguan tanpa akhir," ujar Laura Ingraham.
Senator Bill Cassidy dari Louisiana turut menyampaikan bahwa Trump sebetulnya telah memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan awal dan mengakhiri perang. Namun, hingga saat ini penuntasan konflik tersebut tidak kunjung terwujud.
Persoalan utamanya adalah tidak adanya opsi mudah bagi Trump untuk mengakhiri perang. Pihak Iran menolak proposal perdamaian, sementara gertakan serangan baru AS tidak berhasil menggoyahkan posisi Teheran.
Trump sendiri secara terbuka mengabaikan tekanan politik dalam negeri tersebut. Ia menegaskan bahwa dinamika Pemilu Sela sama sekali tidak akan memengaruhi keputusan strategisnya.
2. Apakah Lonjakan Gugurnya Prajurit AS Makin Memperburuk Persepsi Publik?
Presiden Trump secara terang-terangan merasa cemas bahwa korban jiwa pertama di pihak tentara AS sejak Maret lalu, yakni 4 prajurit tewas sejak serangan berulang dimulai, dapat merusak dukungan publik. Total prajurit AS yang tewas hingga saat ini mencapai 18 orang.
"Keluarga korban dan para prajurit yang gugur pada dasarnya mendukung penuh upaya perang ini," klaim Trump tanpa menyertakan bukti pendukung.
Survei Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa 42% pemilih Republik dan 53% pemilih independen menyatakan jatuhnya korban jiwa prajurit AS akan membuat mereka semakin menolak perang. Pentagon secara diam-diam juga mengodeks data tambahan 140 prajurit luka-luka, sehingga total korban luka melampaui 600 orang.
Dampak angka kematian ini tergolong besar mengingat publik AS sudah mulai menentang perang sejak beberapa bulan lalu ketika belum ada korban jiwa.
Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) telah menjadi alasan kuat bagi warga untuk menolak perang tersebut.
Melihat masyarakat yang semakin tidak memahami tujuan perang, bertambahnya prajurit gugur berpotensi makin mempersulit posisi politik Trump di dalam negeri.
3. Akankah Trump Mengambil Langkah Eskalasi Militer?
Trump selama ini menahan diri dari eskalasi militer skala besar, namun kebuntuan yang terjadi dapat mendorongnya memilih opsi tersebut ketimbang mundur secara memalukan. Salah satu pilihannya adalah menggempur infrastruktur penting Iran meski berisiko dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Opsi lainnya adalah menguasai wilayah strategis seperti Pulau Kharg atau area di sekitar Selat Hormuz yang menjadi pusat pasokan minyak Iran. Namun, langkah ini membutuhkan pengerjaan pasukan darat yang ditentang oleh 68% warga AS berdasarkan survei CNN.
"Saya saat ini sedang mempertimbangkan serangan masif yang lebih besar dari yang pernah ada sebelumnya," ungkap Trump saat diwawancarai Axios.
Pemberhentian sementara serangan pada akhir pekan lalu disebut-sebut guna memberi ruang bagi proses diplomasi. Namun, Wakil Presiden JD Vance serta Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine dilaporkan mengkhawatirkan eskalasi militer dan makin menipisnya stok amunisi AS.
4. Seberapa Tinggi Harga BBM Akan Melonjak?
Salah satu perkembangan paling mengkhawatirkan adalah tindakan milisi Houthi di Yaman yang mengumumkan blokade Selat Bab al-Mandeb dan mulai menyerang kapal-kapal Arab Saudi di Laut Merah. Jalur tersebut merupakan rute pintas utama Selat Hormuz, sehingga gangguannya memperburuk pasar minyak global.
Harga minyak mentah dunia melesat menembus US$ 100 (Rp 1,8 juta) per barel untuk pertama kalinya sejak Mei lalu. Sementara itu, harga rata-rata bensin di Amerika Serikat telah melonjak melampaui US$4 (Rp 72.000) per galon.
"Melonjaknya harga bensin melebihi US$4 per galon akan menyulitkan Trump untuk membela argumen perang di hadapan publik dan sekutunya," tulis analisis CNN.
Trump sebelumnya menjanjikan target besar dengan menuntut "penyerahan diri tanpa syarat" dari Iran serta mencegah kepemilikan senjata nuklir secara permanen. Namun, target tersebut telah diturunkan drastis jika merujuk pada poin-poin nota kesepahaman (MoU) yang kini runtuh.
Pertanyaan yang muncul kini adalah apakah Trump bersedia menerima kompromi yang lebih rendah demi menarik AS keluar dari perang. Ia mungkin akan menerima pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa adanya kesepakatan nuklir yang utuh.
"Iran pada dasarnya telah denuklirisasi dan aktivitasnya cukup dipantau dari luar angkasa," dalih Trump beberapa waktu lalu.
Trump juga sempat mengisyaratkan bahwa penutupan Selat Hormuz bukanlah masalah utama AS, melainkan masalah bagi negara-negara lain. Pendekatan ini berisiko merusak hubungan diplomasi AS dengan para sekutunya.
6. Akankah Kongres AS Mengambil Tindakan Nyata?
Kongres AS yang dikuasai Partai Republik mulai menunjukkan kekhawatiran atas dampak perang terhadap Pemilu Sela, meski belum menggunakan wewenang konstitusionalnya secara penuh. Salah satu jalur penekanan adalah melalui penundaan atau penolakan anggaran dana perang.
DPR AS telah meloloskan RUU pendanaan pekan lalu, namun nasib RUU tersebut di tingkat Senat masih belum pasti. Jalur kedua adalah pemungutan suara untuk membatasi wewenang perang presiden melalui War Powers Act.
DPR AS telah dua kali memungut suara untuk membatasi wewenang tersebut, sementara Senat tercatat telah melakukannya satu kali. Sejumlah politisi Republik mulai kritis terhadap klaim pemerintah yang menyebut jeda gencatan senjata membagi konflik menjadi dua perang berbeda untuk menghindari batas waktu 60-90 hari undang-undang.
"Hanya karena Anda menghentikan perang dan memulainya lagi beberapa hari kemudian, itu tidak berarti apa-apa bagi Konstitusi," tegas Anggota DPR AS Nancy Mace.
Senator Lisa Murkowski dan Bill Cassidy mengindikasikan hal serupa, di mana Cassidy menyebut Kongres mungkin harus segera mengambil tindakan tegas dalam waktu dekat.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
