7 hours ago
9
Jakarta, CNBC Indonesia - Perlombaan senjata global kini mulai bergeser ke medan yang tak biasa. Jika selama ini darat dan udara menjadi area pertempuran, kali ini dasar laut menjadi wilayah baru.
Mengutip CNBC International, Selasa (22/9/2026), pemerintah dan perusahaan pertahanan kini berlomba mengembangkan teknologi untuk memantau dan melindungi infrastruktur bawah laut. Mulai dari kabel komunikasi, pipa minyak dan gas, hingga kabel listrik.
Perubahan ini terjadi seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap aksi sabotase dan apa yang disebut sebagai hybrid warfare. Ini merujuk bentuk konflik yang tidak hanya melibatkan senjata konvensional, tetapi juga serangan siber, sabotase energi, disinformasi hingga tekanan ekonomi.
Katja Bego, peneliti senior di Chatham House, mengatakan perubahan lingkungan ancaman membuat keamanan bawah laut menjadi perhatian yang semakin besar. "Perubahan lingkungan ancamanlah yang membawa masalah ini ke permukaan," kata Bego.
Menurutnya, kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan (AI), drone, dan teknologi otonom juga memungkinkan negara-negara meningkatkan pengawasan terhadap wilayah bawah laut. "Seluruh perekonomian kita dibangun di atas ini," ujarnya.
1,5 Juta Km Kabel di Dasar Laut
Ancaman tersebut menjadi semakin serius karena sebagian besar aktivitas ekonomi global bergantung pada infrastruktur yang tersebar di dasar laut. Menurut TeleGeography, terdapat lebih dari 1,5 juta kilometer kabel komunikasi bawah laut yang beroperasi di seluruh dunia pada awal 2026.
Kabel-kabel tersebut menjadi tulang punggung konektivitas internet dan komunikasi internasional. Selain kabel telekomunikasi, terdapat pula jaringan pipa minyak dan gas serta kabel listrik bawah laut yang menghubungkan pasar energi dan membawa listrik dari ladang angin lepas pantai ke daratan.
Salah satu peristiwa yang membuat pemerintah semakin memperhatikan kerentanan tersebut adalah ledakan pipa gas Nord Stream di bawah Laut Baltik pada September 2022. Pipa yang dibangun untuk mengalirkan gas Rusia ke Jerman tersebut mengalami kerusakan akibat ledakan. Penyelidikan menyimpulkan bahwa pipa itu sengaja disabotase.
Peristiwa tersebut, ditambah sejumlah kerusakan infrastruktur bawah laut di kawasan Arktik dan sekitar Taiwan, membuat negara-negara mulai menyadari bahwa infrastruktur yang berada di dasar laut memiliki kerentanan strategis. "Ini telah terabaikan cukup lama, sehingga banyak hal yang harus dikejar," kata Bego.
Drone Bawah Laut Mulai Dikembangkan
Perkembangan teknologi drone kemudian membuka peluang baru. Jika drone udara telah mengubah pola peperangan di Ukraina, kendaraan otonom bawah laut atau autonomous underwater vehicles (AUV) kini dipandang sebagai teknologi yang berpotensi mengubah perang di bawah permukaan laut.
Perusahaan pertahanan Jerman Euroatlas, misalnya, mengembangkan kendaraan bawah laut otonom bernama GrayShark. Kendaraan ini dapat menuju wilayah yang telah ditentukan dan menjalankan misi tanpa kendali manusia secara terus-menerus.
GrayShark dirancang untuk menghindari rintangan dan mengikuti instruksi yang telah ditentukan. Saat melakukan pemeriksaan pipa, kendaraan tersebut dapat mendeteksi benda yang menyerupai ranjau, melaporkan temuannya, kemudian menunggu operator menentukan tindakan berikutnya.
Verineia Codrean, Chief Strategy and Partnerships Officer Euroatlas, mengatakan penggunaan armada kendaraan otonom memungkinkan pemantauan wilayah dasar laut secara lebih luas. "Secara praktis mustahil untuk menutupi seluruh lautan," kata Codrean.
Karena itu, menurut dia, negara perlu menentukan wilayah strategis yang harus mendapatkan pemantauan terus-menerus. Kapal perang, kapal selam, dan pesawat patroli maritim dinilai terlalu mahal dan jumlahnya terbatas untuk menjaga setiap kilometer kabel dan jaringan pipa yang tersebar di lautan.
Fincantieri Siapkan US$689 Juta
Potensi bisnis dari perlombaan teknologi bawah laut juga mulai dilirik perusahaan pertahanan besar. Perusahaan pembuat kapal Italia Fincantieri pada Juli mengumumkan rencana mengakuisisi saham mayoritas di empat perusahaan dengan nilai sekitar €600 juta atau US$689 juta.
Investasi tersebut ditujukan untuk memperluas kemampuan perusahaan di bidang drone bawah laut dan permukaan, survei kelautan, serta komunikasi bawah laut. Fincantieri ingin memanfaatkan pengalaman lebih dari satu abad di bidang kapal selam untuk masuk ke teknologi bawah laut generasi baru, termasuk kapal selam berukuran lebih kecil, drone dan sistem komunikasi bawah laut.
Perusahaan pertahanan Prancis Thales juga telah mengembangkan bisnis yang mencakup sonar, perang antikapal selam, deteksi ranjau dan sistem bawah laut otonom.
Perang Drone Bisa Turun ke Dasar Laut
Perlombaan teknologi tersebut bahkan membuka kemungkinan munculnya "perang mesin melawan mesin" di bawah laut. Codrean mengatakan negara-negara tidak hanya mengembangkan drone untuk mengawasi infrastruktur, tetapi juga teknologi untuk mendeteksi, melacak dan mengidentifikasi drone bawah laut milik negara lain.
"Yang kita bangun, negara nonsekutu atau musuh kita juga membangunnya," ujarnya.
Artinya, negara perlu mampu membedakan kendaraan bawah laut milik sekutu seperti NATO dengan kendaraan yang dioperasikan negara lain. Meski demikian, drone bawah laut tidak diperkirakan akan sepenuhnya menggantikan kapal selam atau kapal perang berawak.
Armada masa depan justru kemungkinan akan menggabungkan sistem berawak dan otonom. Drone dapat melakukan pengawasan secara terus-menerus, sementara kapal atau aset berawak turun tangan ketika ditemukan ancaman serius.
Euroatlas bahkan sedang mengembangkan versi GrayShark dengan sel bahan bakar hidrogen yang diklaim mampu beroperasi hingga 16 minggu di bawah laut atau menempuh 8.000 mil laut. Namun, kemampuan tersebut belum dibuktikan dalam operasi bawah laut.
Perusahaan tersebut mengatakan telah menandatangani kontrak GrayShark senilai lebih dari €100 juta dengan sejumlah angkatan laut Eropa yang tidak disebutkan namanya.
Sulit Mengamankan Seluruh Dasar Laut
Meski investasi meningkat, terdapat persoalan besar yang belum terpecahkan. Yakni tidak ada negara yang mampu menjaga seluruh infrastruktur bawah lautnya.
Bego mengatakan bahkan NATO tidak realistis jika mengklaim mampu melindungi jaringan kabel yang panjangnya mencapai lebih dari satu juta kilometer. Persoalan lainnya adalah kepemilikan.
Sebagian besar infrastruktur bawah laut dunia dimiliki atau dioperasikan perusahaan swasta. Selama ini, perusahaan biasanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kerusakan akibat kecelakaan.
Namun ketika ancamannya berubah menjadi sabotase atau bahkan perang, pemerintah dan militer ikut terseret. Pemerintah sejumlah negara kini mendorong pengamanan lebih ketat, mulai dari peningkatan pemantauan, pemasangan sensor hingga mengubur kabel lebih dalam di dasar laut.
Langkah tersebut membutuhkan biaya besar dan memunculkan pertanyaan baru. Yaitu siapa yang harus membayar dan siapa yang bertanggung jawab?
Bego menilai perlindungan infrastruktur bawah laut pada akhirnya akan membutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan perusahaan pemilik infrastruktur.
Di tengah perlombaan drone yang semakin pesat, Rusia dan China juga disebut meningkatkan investasi mereka di sektor bawah laut. Namun, teknologi ini masih menghadapi tantangan besar.
Berbeda dengan udara, visibilitas di bawah laut sangat terbatas. Komunikasi juga jauh lebih sulit karena sinyal tidak merambat dengan cara yang sama seperti di udara.
"Teknologi ini belum mendekati level drone yang kita lihat di Ukraina," kata Bego.
Sbeenarnya kemajuan memang terjadi. Tetapi hambatan teknologinya masih sangat besar.
Drone bawah laut pun belum bisa dianggap sebagai solusi tunggal untuk mengamankan dasar laut. Teknologi tersebut lebih berfungsi sebagai alat deteksi, pencegahan dan sinyal peringatan di tengah meningkatnya persaingan strategis di bawah permukaan laut
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
