3 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengembangkan sistem percepatan belanja negara pada 2026, supaya belanja pemerintah di kementerian atau lembaga, maupun pemerintah daerah bisa cepat dilakukan pada awal tahun.
Cara ini ia sebut akan membuat pemerintah pusat dan daerah tak lagi harus menumpuk dana mengendapnya di perbankan sebagaimana sebelum-sebelumnya, yang membuat realisasi belanja baru terakselerasi pada penghujung tahun anggaran.
"Nanti tahun depan kita akan buat seperti itu. Supaya di akhir tahun mereka nggak harus nyediain uang Rp 100 triliun secara agregat seperti di Pemda," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (27/10/2025).
"Harusnya dengan sistem seperti itu, Rp 100 triliun itu bisa dihabisin di tahun 2026 nanti. Jadi dari Pemda juga akan lebih kuat dibandingkan sekarang," tegasnya.
Untuk merealisasikan kebutuhan sistem belanja negara yang cepat di periode awal tahun, Purbaya menekankan, pemerintah tentunya harus menyiapkan sumber penerimaan negara secara tunai pada awal tahun juga.
Caranya, kata dia, pemerintah ke depan akan lebih mengandalkan penerbitan surat utang tenor pendek, seperti Surat Perbendaharaan Negara atau SPN. Surat utang itu kata dia hanya membutuhkan tenor 1-4 bulan saja.
"Dibanding kita menghambat perekonomian dengan menumpuk uang di bank. Kan lebih baik seperti itu, uangnya habis. Nanti di awal tahun saya pastikan Pemdanya dapat uang cepat," ungkap Purbaya.
Dengan sistem penganggaran itu, Purbaya memastikan, pemerintah memiliki kapasitas untuk belanja lebih cepat, termasuk mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD sesegera mungkin ketika pemda membutuhkan.
"Minggu pertama atau tanggal dua bisa dapat uang kira-kira. Jadi enggak perlu numpuk uang banyak-banyak lagi. Sedang dikembangkan sistemnya dan sedang dilatih pasarnya. Supaya pasarnya juga terbiasa dengan SPN tadi," ucap Purbaya.
Ia memastikan, sambil mempersiapkan sistem penganggaran itu, selama 12 bulan ke depan pemerintah akan gencar melakukan sosialisasi hingga tingkat pemda.
"Sepanjang 12 bulan ke depan, sampai akhir tahun depan. Itu udah lumayan tuh ada Rp 100 triliun tambahan ke perekonomian nanti dari Pemda, di atas anggaran yang ada," tuturnya.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Incar Investor Australia, Sri Mulyani Rilis Kangaroo Bond
