Pilihan Tidak Mudah: Optimalisasi Operasional Kapal Induk Indonesia

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Rencana pengadaan kapal induk eks Marina Militare, yaitu ITS Giuseppe Garibaldi merupakan salah satu program modernisasi kekuatan pertahanan Indonesia yang sempat menjadi perdebatan. Isu-isu yang menjadi bahan perdebatan di antaranya ialah apakah Indonesia memerlukan kapal induk, bagaimana posisi kapal induk dalam konsep operasi TNI Angkatan Laut, bagaimana kemampuan dukungan operasional kapal induk hingga usia ITS Giuseppe Garibaldi yang telah berdinas di Angkatan Laut Italia antara 1985-2024.

Perdebatan demikian adalah hal yang wajar sebab pertahanan termasuk dalam ranah publik di mana terdapat penggunaan uang negara dalam program tersebut. Apalagi pada 12 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menetapkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) sebesar US$450 juta guna mendukung program akuisisi kapal induk.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap rencana akuisisi ITS Giuseppe Garibaldi, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut sebelum perjanjian pengalihan antara Indonesia dan Italia ditandatangani. Antisipasi demikian sangat penting agar Indonesia sudah memiliki rencana yang jelas mengenai pemanfaatan kapal induk ringan tersebut ketika transfer telah dilaksanakan.

Hal itu penting sebab TNI Angkatan Laut belum pernah mengoperasikan kapal induk, sementara di sisi lain rencana penggunaan kapal induk eks Italia harus berdasarkan pertimbangan yang realistis dan bukan ambisius belaka. Apa saja hal yang hendaknya diantisipasi oleh Indonesia sebelum Italia secara resmi melaksanakan pengalihan kapal induk dengan panjang 180 meter dan lebar 33,4 meter itu?

Pertama, pemeliharaan berat. ITS Giuseppe Garibaldi terakhir kali menjalani pemeliharaan berat pada tahun 2014, sehingga sudah seharusnya menjalani fase pemeliharaan berat lagi sebelum dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Sumber dana pemeliharaan berat kapal induk tersebut telah tercakup dalam PSP senilai US$450 juta, sehingga tinggal keputusan Kementerian Pertahanan mengenai siapa kontraktor yang akan menerima kontrak bagi kegiatan itu.

Mempertimbangkan aspek sejarah pembangunan ITS Giuseppe Garibaldi, begitu pula kegiatan pemeliharaan berat yang dilakukan selama berdinas di lingkungan Angkatan Laut Italia, ialah hal yang sangat logis sekaligus bijaksana andaikata Kementerian Pertahanan memberikan kontrak pemeliharaan berat kepada Fincantieri.

Merupakan fakta yang tidak dapat dibantah bahwa selain Angkatan Laut Italia, Fincantieri adalah pihak yang mengetahui persis kondisi teknisi berbagai subsistem ITS Giuseppe Garibaldi. Pengalaman dan pengetahuan Fincantieri sudah seharusnya dimanfaatkan oleh Indonesia dalam bentuk pemberian kontrak pemeliharaan berat sehingga TNI Angkatan Laut masih dapat menggunakan kapal induk itu sampai 2040.

Selain itu, tidak ada galangan kapal di Indonesia yang mempunyai fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pemeliharaan berat kapal induk tersebut. Sudah sewajarnya bila Pinjaman Luar Negeri sebesar US$450 untuk ITS Giuseppe Garibaldi tidak dihambur-hamburkan dengan kegiatan pemeliharaan berat yang tidak tepat sasaran.

Kedua, konsep operasional kapal induk. Penting guna dipahami bahwa ITS Giuseppe Garibaldi adalah kapal induk ringan dengan tonase 14.000 dan tidak sama dengan kapal induk Amerika Serikat yang memiliki tonase sekitar 100.000 ton.

Saat berdinas di lingkungan Marine Militare, selain operasi helikopter, kapal induk itu mampu mendukung operasi jet tempur AV-8B yang tinggal landas dan mendarat memakai skema short take-off and vertical landing (STOVL). Mempertimbangkan rencana pengadaan kapal induk itu tidak disertai dengan pembelian pesawat tempur dengan kemampuan STOVL, maka konsep operasi yang paling realistis dianut oleh Indonesia ialah menjadikan ITS Giuseppe Garibaldi sebagai kapal induk helikopter.

Gagasan dari segelintir pihak yang hendak mengubah kapal induk itu menjadi kapal induk Unmanned Aerial Vehicle (UAV) perlu disikapi dengan sangat hati-hati, mengingat bahwa konsep kapal induk pesawat tanpa awak belum pernah teruji di Angkatan Laut manapun di dunia. Di samping itu, merupakan fakta empiris bahwa TNI Angkatan Laut belum memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengoperasikan UAV bersayap tetap yang berbasis di daratan.

Tanpa kemampuan dan pengalaman demikian, sangat riskan bila TNI Angkatan Laut tiba-tiba langsung meloncat ke tahap pengoperasian kapal induk pesawat tanpa awak, sebab menerbangkan dan mendaratkan UAV bersayap tetap di geladak kapal induk bukan kemampuan yang dapat dibangun dalam sekejap. Di balik ide yang dipandang brilian di mata sekelompok orang, eks kapal induk yang dibeli oleh Indonesia sebaiknya tidak menjadi kelinci percobaan bagi suatu konsep yang masih baru sekaligus belum teruji sama sekali.

Ketiga, penyiapan konsep operasi. TNI Angkatan Laut perlu menyusun konsep operasi kapal induk yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia mengingat bahwa TNI Angkatan Laut adalah instrumen politik negara. Mengacu pada kepentingan nasional Indonesia, penyebaran kekuatan TNI Angkatan Laut ke luar wilayah kedaulatan dilakukan untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan diplomatik yang luas.

Terkait dengan kepentingan pertahanan, seiring dengan modernisasi kekuatan TNI Angkatan Laut saat ini dengan sejumlah program akuisisi kapal perang yang mempunyai kemampuan ocean going, kehadiran kapal induk bekas Italia dapat dimanfaatkan bagi pengembangan konsep operasi pertahanan yang berbasis di zona ekonomi eksklusif dalam bentuk operasi gabungan.

Indonesia juga harus menyiapkan konsep operasi kapal induk bagi kepentingan diplomasi, termasuk non-combatant evacuation operations (NEO) bagi warga negara Indonesia di wilayah-wilayah flash points seperti Taiwan dan Timur Tengah. NEO menggunakan kapal induk yang dilengkapi dengan aset udara yakni helikopter akan memiliki kapasitas daya tampung yang lebih besar daripada memanfaatkan pesawat angkut komersial seperti B777 dan atau A330.

Mempertimbangkan bahwa perkembangan geopolitik global saat ini penuh ketidakpastian setelah perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel, bukan tidak mungkin di masa depan yang dekat Indonesia harus melaksanakan NEO jika perang antar kekuatan besar kembali pecah. Kehadiran ITS Giuseppe Garibaldi dapat mengurangi beban pelaksanaan NEO karena kapasitas angkut yang berkali-kali lipat daripada pesawat angkut niaga.

Keempat, pengawakan kapal induk. Mengingat bahwa operasi kapal induk adalah suatu hal yang baru, sebaiknya Indonesia belajar tentang hal tersebut kepada Italia lewat mekanisme kerjasama pertahanan kedua negara. Kapal induk seperti ITS Giuseppe Garibaldi ialah suatu sistem yang kompleks karena memadukan operasi laut dan operasi udara, sehingga kerja sama Indonesia dan Italia mengenai hal itu sebaiknya berlangsung minimal tiga tahun.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google