9 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi level rasio utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sebagaimana diketahui, data terakhir utang pemerintah hingga akhir kuartal I-2026 senilai Rp 9.920,42 triliun, atau setara dengan 40,75% terhadap PDB.
"Kalau utang dalam jumlah absolut memang mungkin enggak akan diturunkan, tapi kita akan turunkan rasio utang terhadap PDB nya," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPR, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Purbaya mengatakan, upaya pemerintah dalam mengurangi rasio utang terhadap PDB ini sebetulnya pernah dilakukan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Caranya dengan mendorong pertumbuhan melalui sektor swasta.
"Apa rahasianya zaman SBY turun? karena waktu itu yang drive pertumbuhan private sector, government nya juga drive tapi enggak maksimum habis-habisan seperti zaman Pak Jokowi sehingga utangnya ke PDB enggak naik," tegas Purbaya.
Sayangnya cara yang dilakukan SBY itu berbalik arah pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Era kepemimpinan Jokowi kata Purbaya dipenuhi dengan dukungan kuat pemerintah dalam melakukan pembangunan, sehingga APBN harus menyerap utang untuk mendanai program-program pemerintah.
"Kenapa bisa gitu zaman Pak SBY? karena kebijakan moneternya lebih mendukung private sector, dalam bentuk uang di sistem dibiarkan tumbuh hampir 17%, makanya kredit tumbuh 22% rata-rata 10 tahun itu, sedangkan zaman Pak Jokowi turun ke 7% rata-rata uangnya, sehingga pertumbuhan kreditnya cuma 7% juga," tegasnya.
"Jadi walau government gas habis karena private sector enggak bisa tumbuh kencang, jadi tumbuhnya cuma 5% ekonominya tapi utangnya naik terus. Jadi itu yang sedang kita perbaiki sekarang," tutur Purbaya.
Ia pun menekankan, kondisi utang yang ada saat ini pun sebetulnya implikasi dari kebijakan APBN pemerintahan sebelumnya. Maka, untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang, saat ini dilakukan efisiensi yang cukup besar, hingga dirasakan pemerintah daerah.
"Bukan saya yang motong itu, ibu Sri Mulyani duluan, jadi saya pewaris saja, jadi jangan disahalin saya dong," ujar Purbaya dengan nada bercanda.
Ia memastikan, dalam mengambil kebijakan pengurangan utang, pemerintah tentu tidak akan gegabah dengan melakukan pengurangan mendadak, karena akan mengganggu program pembangunan.
Menurutnya, yang akan dilakukan pemerintah ialah mengurangi penyerapan utang secara bertahap sambil mendorong geliat usaha sektor swasta dengan memastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga tinggi di kisaran dua digit.
"Jadi kita approachnya hati-hati, utang enggak kita kurangi mendadak, tapi kita perlambat pertumbuhannya secara bertahap tergantung kondisi ekonominya," tutur Purbaya.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
