13 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik mengenai posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belakangan ramai disorot partai-partai pendukung pemerintah ikut mendapat tanggapan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut AHY, setiap partai politik memiliki agenda dan kepentingannya masing-masing. Karena itu, perbedaan politik merupakan hal yang biasa dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar tetap berorientasi pada kepentingan bangsa yang lebih besar.
"Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan, tapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pernyataan itu muncul ketika sejumlah partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan yang selama ini menyebut diri sebagai partai penyeimbang. Beberapa elite partai menilai sikap tersebut belum menunjukkan posisi yang tegas, sementara PDIP menegaskan tetap berada di luar pemerintahan namun akan mendukung kebijakan yang dinilai berpihak kepada rakyat.
AHY tidak secara langsung masuk ke dalam perdebatan tersebut. Ia justru menyoroti pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada dalam dua posisi berbeda, yakni sebagai partai pendukung pemerintah maupun sebagai oposisi.
"Demokrat juga tentu punya kepentingan, punya tujuan, dan kami juga pernah di oposisi, kami pernah menjadi the ruling party, sehingga bisa dikatakan Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record. Kami syukuri semua itu. Tentu masing-masing dengan konsekuensi dengan tantangan yang berbeda-beda," kata AHY
Ia menjelaskan, partai yang berada dalam pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mengawal program-program negara. Di sisi lain, oposisi tetap memegang fungsi penting dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
"Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi," kata AHY yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut.
Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui sikap saling meniadakan. Pemerintah membutuhkan masukan dari luar kekuasaan, sementara oposisi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan.
"Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya," ujarnya.
