Tim Luhut Ungkap Biang Kerok Ekonomi RI Loyo di Kuartal I

Jakarta, CNBC Indonesia - Loyonya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 di bawah 5% ternyata salah satunya dipicu oleh efisiensi anggaran pemerintah yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mampu melaju 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy), merosot dari laju pertumbuhan kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02%. Dibanding kuartal I-2024 bahkan anjlok dalam, karena saat itu masih mampu tumbuh 5,11%.

"Dulu DEN sudah mengingatkan turunnya, risiko turunnya government consumption akibat the so-called efisiensi ini," ujar Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Prof. Arief Anshory Yusuf kepada CNBC Indonesia, Senin (5/5/2025).

Dalam struktur ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) kuartal I-2025, konsumsi pemerintah memang menjadi satu-satunya yang mengalami kontraksi, dengan minus 1,38%. Konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh 4,89% meski di bawah 5%, investasi atau PMTB tumbuh 2,12%, ekspor 6,78%, konsumsi LNPRT 3,07%, dan impor tumbuh 3,96%.

Meskipun, kontribusi konsumsi pemerintah ke PDB terbilang kecil, hanya 5,88%, bila dibandingkan konsumsi rumah tangga yang sebesar 54,53%, PMTB 28,03%, dan ekspor 22,3%.

Arief menegaskan, namun yang menjadi masalah efisiensi anggaran ini terjadi saat daya beli masyarakat tengah ambruk, padahal daya beli yang tercermin dari konsumsi rumah tangga lajunya telah melambat di bawah 5% sepanjang tahun lalu.

Terakhir kali pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5% terjadi pada kuartal III-2023, yakni sebesar 5,05%. Setelahnya, yakni pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 4,47%, kuartal I-2024 tumbuh 4,91%, kuartal II-2024 sebesar 4,93%, kuartal III-2024 menjadi 4,91%, dan kuartal IV-2024 sebesar 4,98%.

"Ini saya kira harus jadi perhatian karena tidak semua elemen di pemerintah percaya daya beli konsumen melemah," ucap Arief.

"Padahal fakta-fakta sudah disodorkan oleh DEN dari mulai penurunan upah riil juga kenaikan share dari defensive consumption spending," tegasnya.

Oleh sebab itu, untuk mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% pada sisa kuartal tahun ini, terutama di tengah hilangnya faktor musiman yang mendorong konsumsi masyarakat seperti perayaan tahun baru, hingga hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Lebaran, belanja pemerintah harus kembali digeliatkan.

"Saya kira atensi kita segera harus ke membalikkan government consumption," tutur Arief.

Ia juga mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan rancangan kebijakan deregulasi, yang telah diamanatkan Presiden Prabowo Subianto supaya investasi kembali tumbuh kencang. Sebab, investasi atau PMTB yang menjadi komponen kedua terbesar penyumbang PDB pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 2,12%. Kuartal IV-2024, pertumbuhan PMTB mencapai 5,03%, sedangkan kuartal I-2025 masih mampu mencapai 3,78%.

"Mempercepat deregulasi supaya investasi bisa masuk dan tidak menutup kemungkinan kita usulkan stimulus untuk mengangkat konsumsi rumah tangga juga," ujar Arief.

Menurut Arief, pemerintah juga akan menyelesaikan negosiasi tarif dagang dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump supaya pertumbuhan ekspor tak tertekan ke depannya.

"Negosiasi dengan US menjadi krusial supaya ekspor tidak terlalu kolaps," tegas Arief.

Yang jelas, ia menegaskan, fokus utama ke depan adalah mempercepat belanja APBN supaya ekonomi dapat terus terjaga pertumbuhannya di tengah melempemnya kemampuan belanja masyarakat.

"Jadi ya harus lah (pemerintah belanja), minus gitu year on year. Dan itu yang mendorong perlambatan growth," tuturnya.

Arief juga menekankan bahwa DEN akan mengusulkan paket insentif kepada pemerintah supaya bisa diramu untuk menjaga daya beli masyarakat. "Tapi belum dipikirkan. Sangat mungkin discount listrik lagi karena paling tepat sasaran," tegas Arief.

(haa/haa)

Next Article Bos BI Beberkan 2 Sektor Penyelamat Ekonomi RI di 2024