2 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Negara bagian West Bengal di India kini tengah didera gejolak hebat menjelang pemilihan majelis daerah yang dijadwalkan berlangsung dalam dua fase pada 23 April dan 29 April mendatang. Sebanyak sembilan juta orang dilaporkan kehilangan hak pilih mereka setelah Komisi Pemilihan India (ECI) melakukan revisi daftar pemilih melalui skema Special Intensive Revision (SIR) yang kontroversial.
Nabijan Mondal, seorang nenek berusia 73 tahun yang rutin memberikan suaranya selama 50 tahun terakhir, menjadi salah satu korban dari pembersihan daftar tersebut. Namanya menghilang dari daftar resmi meskipun seluruh anggota keluarga lainnya tetap terdaftar sebagai pemilih sah.
Persoalan administratif sederhana, yakni perbedaan nama panggilan "Nabijan" di kartu pemilih dengan nama "Nabirul" di dokumen pemerintah lainnya, menjadi ganjalan fatal.
"Kali ini, seluruh keluarga saya akan memilih, tapi saya tidak bisa. Saya tidak terlalu mengerti hal-hal seperti ini, dan tidak tahu bahwa perbedaan nama akan menghalangi saya untuk memberikan suara," ujar Nabijan saat ditemui di kediamannya di desa Gobindapur oleh Al Jazeera, Jumat (17/4/2026).
Muslim Jadi Target?
Penghapusan massal ini memicu kemarahan karena diduga menyasar komunitas Muslim secara tidak proporsional. Berdasarkan analisis, pencoretan nama paling banyak terjadi di distrik-distrik dengan populasi Muslim tinggi yang selama ini menjadi lumbung suara penentu, seperti Murshidabad, North 24 Parganas, dan Malda.
Dari sembilan juta warga yang hak pilihnya dicabut, sekitar enam juta orang dinyatakan telah pindah atau meninggal dunia, sementara tiga juta lainnya harus melalui pengadilan khusus untuk membuktikan identitas mereka. Namun, peluang mereka untuk memilih sangat tipis karena jadwal sidang yang mustahil rampung sebelum hari pemungutan suara.
Sohidul Islam, warga dari desa Sagarpara di Murshidabad, mengungkapkan rasa sakit hatinya setelah mengetahui namanya dihapus dari daftar meskipun ia selalu berpartisipasi dalam pemilu-pemilu sebelumnya.
"Saya sangat menderita. Kepada siapa saya harus mengadu? Saya tidak pernah menyangka nama saya akan dihapus dari daftar. Tapi sekarang saya ingin fokus agar nama saya dimasukkan kembali. Meski harus kehilangan uang dan waktu, saya harus memikirkan masa depan," kata Islam melalui sambungan telepon.
Tudingan Motif Politik di Balik SIR
Langkah ECI ini memicu tuduhan serius dari partai oposisi dan kelompok Muslim. Mereka menuding revisi ini adalah upaya sistematis untuk menyingkirkan pemilih yang kecil kemungkinannya memberikan suara bagi Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
Ketua Menteri West Bengal sekaligus tokoh oposisi vokal, Mamata Banerjee, telah membawa masalah ini ke Mahkamah Agung India. Ia menuduh ECI bersikap partisan demi menguntungkan BJP dalam pemilu kali ini.
"Proses SIR diterapkan secara selektif di West Bengal untuk menguntungkan BJP. BJP sedang merencanakan untuk merebut suara secara paksa melalui cara-cara curang karena mereka tidak punya keberanian untuk bertarung dan memenangkan pemilu secara demokratis," tegas Banerjee dalam rapat umum kampanyenya pekan ini.
Di sisi lain, pemimpin BJP West Bengal, Bimal Sankar Nanda, membantah tuduhan tersebut. Ia justru menuding partai petahana (TMC) sengaja menyimpan nama-nama pemilih yang sudah meninggal dalam daftar untuk kepentingan politik.
"Adalah benar bahwa karakter demografis di daerah perbatasan dengan Bangladesh telah berubah secara terencana. Sudah menjadi rahasia umum dan saluran TV telah menunjukkan orang-orang yang bukan warga negara India meninggalkan negara bagian setelah latihan SIR dimulai," klaim Nanda.
Motif di Balik Proses yang Terburu-buru
Sabir Ahamed dari Institut SABAR, sebuah lembaga riset independen, menyoroti adanya kejanggalan dalam kecepatan proses revisi ini. Menurutnya, revisi daftar pemilih biasanya memakan waktu satu hingga dua tahun, namun di West Bengal, proses ini dilakukan dengan sangat tergesa-gesa menggunakan pengamat dari luar negara bagian dan penggunaan teknologi AI yang justru merugikan nama-nama Muslim.
"Tampaknya ada motif di balik aktivitas yang begitu terburu-buru ini. Temuan awal menunjukkan bahwa Muslim adalah populasi yang paling banyak dipetakan. Studi kami menemukan bahwa Muslim dari populasi yang dipetakan telah dihapus secara tidak proporsional," ungkap Ahamed.
Keresahan serupa disampaikan oleh Mohammad Bakibillah Molla, kepala Persatuan Imam Seluruh India cabang West Bengal. Ia menyatakan bahwa organisasi tersebut kini sibuk mendirikan posko bantuan bagi warga yang kehilangan hak pilihnya.
"Seharusnya tidak ada konspirasi terhadap pemilih India yang memenuhi syarat, baik itu Muslim, Hindu, atau komunitas lainnya. Siapa yang akan bertanggung jawab atas orang-orang yang tidak bisa memilih?" tuturnya.
Beban Berlebih pada Pemilih Perempuan
Para ahli hukum dan pengamat politik juga menyoroti bagaimana proses ini sangat mendiskriminasi kaum perempuan dan masyarakat miskin yang seringkali kekurangan dokumen resmi. Swati Narayan, pengajar hukum di National Law School of India University, menjelaskan bahwa perubahan nama belakang setelah menikah sering kali dianggap sebagai kesalahan administratif yang menggugurkan hak pilih.
"Apa yang kita lihat sekarang adalah sebuah latihan yang telah menyebabkan kepanikan besar di kalangan penduduk," kata Narayan.
Psephologist Yogendra Yadav menambahkan bahwa beban pembuktian dokumen ini memberikan tekanan yang tidak adil bagi perempuan. Menurutnya, masalah utama justru terletak pada negara yang menuntut dokumen yang bahkan tidak pernah disediakan oleh negara itu sendiri kepada rakyatnya.
"Masalahnya ada pada negara. Ia menuntut dokumen dari rakyat yang tidak pernah ia berikan. Tiba-tiba, Anda menginginkan dokumen tertentu; ekspektasi bahwa nama Anda harus dicatat sama persis dari seseorang yang mungkin tidak berpendidikan. Masalahnya adalah negara itu sendiri yang menulis nama mereka dalam format yang berbeda-beda di register yang berbeda," jelas Yadav.
Di tengah ketidakpastian ini, warga seperti Jesmina Khatun di Gobindapur merasa cemas karena namanya dihapus hanya karena perbedaan ejaan nama ayahnya di ijazah sekolah dan dokumen lainnya. Sementara itu, Sohidul Islam dari Murshidabad menegaskan identitas dan haknya atas tanah kelahirannya.
"Anda tahu apa yang menyedihkan? Jika Anda menggali tanah ini, Anda bisa menemukan tali pusar kami di sini. Saya adalah pria Muslim. Kami akan memilih di sini, dan kami akan mati di sini," pungkas Islam.
(tps/luc)
Add
as a preferred
source on Google
