Absen RDP, Sekdako Tebingtinggi Dituding Sepelekan DPRD dan Masyarakat

3 hours ago 4
Sumut

9 Februari 20269 Februari 2026

Absen RDP, Sekdako Tebingtinggi Dituding Sepelekan DPRD dan Masyarakat Rapat dengar pendapat (RDP) antara TTB dan eksekutif yang difasilitasi DPRD ternyata tak dihadiri Sekdako tanpa alasan jelas. Waspada.id/Khalik

Ukuran Font

Kecil Besar

14px

TEBINGTINGGI (Waspada.id). Sekretaris Daerah kota Tebingtinggi M. Erwin Suheri dituding sejumlah anggota DPRD menyepelekan Legislatif.

Pasalnya, pada rapat dengar pendapat (RDP) yang semula diusulkannya, justru tidak dihadirinya (absen). Bahkan sejumlah kepala OPD juga tidak hadir pada RDP yang difasilitasi DPRD.

Sejumlah keterangan, Senin (9/1), DPRD melaksanakan RDP antara masyarakat mengatas namakan Tebingtinggi Bergerak (TTB) dengan Eksekutif terkait permintaan penjelasan masalah pemilihan Kepling, beasiswa utusan daerah (BUD), proyek-proyek akhir tahun serta berbagai masalah lainnya.

Beberapa anggota DPRD yang hadir pada RDP yang tak dihadiri Sekdako Tebingtinggi Erwin Suheri. Waspada.id/Khalik

“Kita ajukan permohonan RDP ke DPRD atas saran Sekdako Erwin Suheri, tapi hari H malah dia yang tak datang,” ujar Chairil Amri juru bicara TTB menyesalkan.

Anggota DPRD dari Golkar Malik Syahputra bahkan memandang Eksekutif telah menyepelekan Legislatif dengan ketidak hsdiran Sekdako dan kepala OPD, padahal mereka diundang DPRD melalui Wali Kota. “Jelas DPRD disepelekan, karena ini kali kedua Sekdako dan kepala OPD tak hadir saat diundang DPRD,” tegas Malik.

Sedangkan anggota DPRD lain, Fadli Umam menyatakan setidaknya ada dua pelanggaran yang dilakukan Eksekutif, yakni pelanggaran etika pemerintahan dan pelanggaran prosedural hukum. “Harus ada tindakan Legislatif atas perilaku Eksekutif ini,” terang Umam. Umam mengusulkan ada tindak lanjut yang dilakukan DPRD atas sikap eksekutif.

Ketua DPRD Sakti Khadafi Nasution, menyatakan akan melaporkan eksekutif ke Gubernur dan ke Kemendagri, karena hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kemandegan roda pemerintahan.

“Kita ingin persoalan ini dapat penjelasan eksekutif dan masyarakat menerima penjelasan eksekutif. Tapi jika seperti ini tanpa penjelasan,
jelas berbahaya karena mekanisme check and balance tersumbat,” keluh dia.

Sejumlah juru bicara TTB dalam RDP itu menyatakan kekesalan atas sikap Sekdako dan OPD yg tak hadir dan hanya mengirim utusan yang tidak kompeten. “Mereka digaji dari pajak rakyat, tapi sepele kepada rakyat,” keluh Hotmatua Silitonga dari TTB. (Lik)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Read Entire Article
Berita Kasus| | | |