2 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melantik sembilan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk periode 2025-2029.
Adapun, dalam kesempatan tersebut, Wahyudi Anas ditetapkan untuk memimpin komite sebagai Ketua Komite BPH Migas. Pelantikan sendiri dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Senin (10/11/2025) pukul 13.30 WIB di Kantor Kementerian ESDM.
Berikut susunan lengkap anggota Komite BPH Migas periode 2025-2029 yang akan dilantik pada siang hari ini:
Ketua Komite: Wahyudi Anas
Anggota: Arief Wardono
Anggota: Bambang Hermanto
Anggota: Baskara Agung Wibawa
Anggota: Eman Salman Arief
Anggota: Erika Retnowati
Anggota: Fathul Nugroho
Anggota: Harya Adityawarman
Anggota: Hasbi Anshory
Sebelumnya, sidang Paripurna DPR RI menetapkan Wahyudi Anas sebagai Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2025-2029. Keputusan tersebut berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi XII DPR RI.
"Kepada dewan sidang yang terhormat apakah laporan komisi XII DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon ketua dan anggota BPH migas masa jabatan tahun 2025-2029 tersebut dapat disetujui," tanya Pimpinan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani kepada para peserta rapat sidang, Selasa (23/9/2025).
"Setuju," jawab para anggota dewan DPR RI.
Dengan terpilihnya Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2025-2029, diharapkan kinerja lembaga ini semakin optimal dalam memastikan ketersediaan, distribusi, serta pengawasan BBM dan gas bumi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai inovasi dan digitalisasi.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa anggota Komite BPH Migas harus memiliki komitmen kuat terhadap ketahanan energi nasional, modernisasi tata kelola migas, dan transparansi pengawasan distribusi BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor energi. Pihaknya berharap BPH Migas bisa menjalankan fungsi pengawasan distribusi BBM, terutama yang bersubsidi, agar penyalurannya tepat sasaran dan mendukung ketahanan energi nasional.
"Ke depan, BPH Migas tidak bisa bekerja dengan pola lama. Diperlukan transformasi digital yang menyeluruh. Aplikasi XStar, integrasi big data, penggunaan IoT, dan sistem pengawasan real-time harus menjadi prioritas utama agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan," ujarnya dalam rapat , Jakarta, Senin (8/9/2025).
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bahlil Angkat Pejabat Bareskrim Polri-Eks Jaksa di Ditjen Gakkum
